SERAH TERIMA JABATAN KIRI (HERI SUSANTO), KANAN (ARINI ARISANDI).
Rabu, 31 Maret 2010
GOLONGAN DARAH
Apakah Golongan Darah itu?
Golongan darah ditentukan adanya suatu zat/antigen yang terdapat dalam sel darah merah. Dalam system ABO yang ditemukan Lansteiner tahnu 1900, golongan darah dibagi:
Golongan Sel darah Merah Plasma
A Antigen A Antibodi B
B Antigen B Antibodi A
AB Antigen A&B Tak Ada Antibodi
O Tak Ada Antigen Antibodi Anti A & Anti B
Pertanyaan serta jawaban sekitar Donor Darah
Siapa yang menemukan asal muasal golongan darah pada manusia?
Landsteiner adalah orang yang menemukan 3 dari 4 golongan darah dalam ABO system pada tahun 1900 dengan cara memeriksa golongan darah beberapa teman sekerjanya. Percobaan dilakukan dengan melakukan reaksi antara sel darah merah dan serum dari donor. Hasilnya adalah dua macam reaksi dan dan satu macam tanpa reaksi. Kesimpulannya ada dua macam antigen A dan B di sel darah merah yang disebut golongan A dan B, atau samasekali tidak ada reaksi yang disebut golongan O.
Lantas, siapa yang menemukan golongan darah AB?
Von Decastello dan Sturli pada tahun 1901 yang menemukan golongan darah AB di mana kedua antigen A dan B ditemukan secara bersamaan pada sel darah merah sedangkan pada serum tidak ditemukan antibody.
Apakah Rh/Rhesus Faktor itu?
Rh Faktor adalah juga semacam sistem golongan darah, dengan melihat ada/tidak adanya antigen Rh di dalam sel darah merahnya.
Apakah ada macam golongan darah lain?
Selain ABO dan Rh, masih ada banyak sistem penggolongan darah menurut antigen yang terdapat dalam sel darah merah antara lain : MWSP, Lutheran, Duffy, Lewis, Kell dan sebagainya.
Berapa kalikah kita boleh menyumbangkan darah?
Sebaiknya secara teratur, maksimal 4-6 kali setahun, atau 2-3 bulan sekali penyumbangan dengan jarak waktu sangat dekat adalah sangat berbahaya karena tidak baik untuk kesehatan.
Golongan darah ditentukan adanya suatu zat/antigen yang terdapat dalam sel darah merah. Dalam system ABO yang ditemukan Lansteiner tahnu 1900, golongan darah dibagi:
Golongan Sel darah Merah Plasma
A Antigen A Antibodi B
B Antigen B Antibodi A
AB Antigen A&B Tak Ada Antibodi
O Tak Ada Antigen Antibodi Anti A & Anti B
Pertanyaan serta jawaban sekitar Donor Darah
Siapa yang menemukan asal muasal golongan darah pada manusia?
Landsteiner adalah orang yang menemukan 3 dari 4 golongan darah dalam ABO system pada tahun 1900 dengan cara memeriksa golongan darah beberapa teman sekerjanya. Percobaan dilakukan dengan melakukan reaksi antara sel darah merah dan serum dari donor. Hasilnya adalah dua macam reaksi dan dan satu macam tanpa reaksi. Kesimpulannya ada dua macam antigen A dan B di sel darah merah yang disebut golongan A dan B, atau samasekali tidak ada reaksi yang disebut golongan O.
Lantas, siapa yang menemukan golongan darah AB?
Von Decastello dan Sturli pada tahun 1901 yang menemukan golongan darah AB di mana kedua antigen A dan B ditemukan secara bersamaan pada sel darah merah sedangkan pada serum tidak ditemukan antibody.
Apakah Rh/Rhesus Faktor itu?
Rh Faktor adalah juga semacam sistem golongan darah, dengan melihat ada/tidak adanya antigen Rh di dalam sel darah merahnya.
Apakah ada macam golongan darah lain?
Selain ABO dan Rh, masih ada banyak sistem penggolongan darah menurut antigen yang terdapat dalam sel darah merah antara lain : MWSP, Lutheran, Duffy, Lewis, Kell dan sebagainya.
Berapa kalikah kita boleh menyumbangkan darah?
Sebaiknya secara teratur, maksimal 4-6 kali setahun, atau 2-3 bulan sekali penyumbangan dengan jarak waktu sangat dekat adalah sangat berbahaya karena tidak baik untuk kesehatan.
PMR Relawan Masa Depan
PMR ; Relawan Masa Depan
Pembinaan PMR Pembinaan Palang Merah remaja Palang Merah Remaja (PMR) adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI, yang selanjutnya disebut anggota PMR. Terdapat di PMI Cabang seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 1 juta orang. Anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dibidang kesehatan dan siaga bencana, mempromosikan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI.
PMI mengeluarkan kebijakan pembinaan PMR: (1) Remaja merupakan prioritas pembinaan, baik dalam keanggotaan maupun kegiatan kepalangmerahan. (2) Remaja berperan penting dalam pengembangan kegiatan kepalangmerahan. (3) Remaja berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan proses pengambilan keputusan untuk kegiatan PMI. (4). Remaja adalah kader relawan. (5). Remaja calon pemimpin PMI masa depan.
Tujuan pembinaan dan pengembangan PMI masa depan: (1) Penguatan kualitas remaja dan pembentukan karakter. (2) Anggota PMR sebagai contoh dalam berperilaku hidup sehat bagi teman sebaya. (3). Anggota PMR dapat memberikan motivasi bagi teman sebaya untuk berperilaku hidup sehat. (4) Anggota PMR sebagai pendidik remaja sebaya. (5) Anggota PMR adalah calon relawan masa depan.
Perekrutan anggota PMR berdasarkan target usia: (1) 10 - 12 tahun (PMR Mula), (2) 12 - 15 tahun (PMR Madya), (3) 15 - 17 tahun (PMR Wira)
Pelatihan PMI diarahkan pada peran PMR sebagai peer educator, peer leadership, peer support dan peer educator, dengan menekankan pada perilaku hidup sehat dan pengurangan risiko sesuai prinsip-prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Agar proses belajar dan kegiatan menjadi aktivitas kehidupan nyata yang dihayati dengan penuh kegembiraan membantu anggota PMR menikmati kegiatan dan membangun imajinasi tentang apa dan bagaimana seharusnya menjadi anggota PMR
Pembinaan PMR Pembinaan Palang Merah remaja Palang Merah Remaja (PMR) adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI, yang selanjutnya disebut anggota PMR. Terdapat di PMI Cabang seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 1 juta orang. Anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dibidang kesehatan dan siaga bencana, mempromosikan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI.
PMI mengeluarkan kebijakan pembinaan PMR: (1) Remaja merupakan prioritas pembinaan, baik dalam keanggotaan maupun kegiatan kepalangmerahan. (2) Remaja berperan penting dalam pengembangan kegiatan kepalangmerahan. (3) Remaja berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan proses pengambilan keputusan untuk kegiatan PMI. (4). Remaja adalah kader relawan. (5). Remaja calon pemimpin PMI masa depan.
Tujuan pembinaan dan pengembangan PMI masa depan: (1) Penguatan kualitas remaja dan pembentukan karakter. (2) Anggota PMR sebagai contoh dalam berperilaku hidup sehat bagi teman sebaya. (3). Anggota PMR dapat memberikan motivasi bagi teman sebaya untuk berperilaku hidup sehat. (4) Anggota PMR sebagai pendidik remaja sebaya. (5) Anggota PMR adalah calon relawan masa depan.
Perekrutan anggota PMR berdasarkan target usia: (1) 10 - 12 tahun (PMR Mula), (2) 12 - 15 tahun (PMR Madya), (3) 15 - 17 tahun (PMR Wira)
Pelatihan PMI diarahkan pada peran PMR sebagai peer educator, peer leadership, peer support dan peer educator, dengan menekankan pada perilaku hidup sehat dan pengurangan risiko sesuai prinsip-prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Agar proses belajar dan kegiatan menjadi aktivitas kehidupan nyata yang dihayati dengan penuh kegembiraan membantu anggota PMR menikmati kegiatan dan membangun imajinasi tentang apa dan bagaimana seharusnya menjadi anggota PMR
LAMBANG HPI
LAMBANG - Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Fungsi Lambang
Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah memenuhi tiga fungsi utama:
* harus menandakan bahwa seseorang atau suatu objek sebagai hal yang tidak boleh diserang (tanda perlindungan)
* untuk memberi keterangan bahwa orang atau objek ini berada di bawah perlindungan atura-aturan kemanusiaan/HPI (tanda perlindungan)
* menandakan bahwa orang-orang ini atau objek-objek ini ada kaitannya dengan Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah (tanda pengenal)
A. TANDA PERLINDUNGAN (PROTECTIVE USE)
Sebagai suatu alat perlindungan lambang adalah “tanda Konvensi” pada masa perang. Sebagaimana hal itu berlaku sebagai simbol, atau “…tanda perlindungan yang dapat terlihat yang disepakati oleh Konvensi terhadap orang-orang atau sesuatu (tenaga medis, unit-unit, kendaraan dan peralatan). Kegunaan perlindungan ini secara esensi dimiliki oleh negara dan dinas kesehatan angkatan darat.
Disamping dinas medis angkatan darat ini, perhimpunan-perhimpunan bantuan yang diakui, terutama Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, memberikan bantuannya kepada dinas medis angkatan darat, juga diizinkan untuk menggunakan lambang tersebut untuk perlindungan, tetapi hanya selama pertikaian terjadi. Dalam status ini personil yang dimaksud tetap harus membawa kartu identitas yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
Penggunaan tanda perlindungan oleh Perhimpunan Nasional ini terbatas pada personil, bangunan, kendaraan dan peralatan yang disimpan di tempat penyimpanan dinas medis angkatan darat pada waktu perang, dan penampangannya harus sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan otoritas militer. Tanda perlindungan ini tetap harus dikenakan dengan jelas (optimum visibility) pada saat personil tersebut tidak dalam keadaan bertugas.
Seperti yang telah disinggung, badan internasional Palang Merah atau ICRC dan IFRC dan personilnya apakah petugas medis atau bukan, diperkenankan untuk mengenakan lambang itu setiap saat.
Bila digunakan sebagai alat perlindungan, lambang tersebut harus selalu dalam dimensi yang besar dalam kaitannya dengan penandaan gedung atau kendaraan supaya lebih jelas terlihat dari kejauhan. Sebagai contoh tanda perlindungan akan ditampakkan di atap rumah sakit dan dek atau badan sisi luar rumah sakit kapal dan di semua sisi kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang-orang terluka dan tenaga medis. Anggota dinas medis akan menggunakan tanda di lengan dan di dada.
Bila tidak ada pengaturan lebih lanjut dari pihak berwenang, Perhimpunan Nasional dapat memberikan izin kepada para anggotanya memasang lambang sebagai suatu alat pengenal (dengan nama perhimpunannya) bersamaan dengan lambang sebagai alat perlindungan. Bagi objek-objek yang ditempatkan instalasi milik pihak berwenang juga dapat dipasangkan lambang dengan nama perhimpunannya. Dalam hal ini, lambang yang digunakan sebagai alat pengenal dan nama Perhimpunan Nasional termaksud harus dalam dimensi yang kecil.
Penggunaan lambang atau titel “palang merah” atau “Geneva cross”, atau setiap tanda atau titel yang merupakan suatu imitasi (peniruan), harus dilarang setiap saat, langkah yang perlu harus diambil untuk mencegah dan menekan segala bentuk penyalah gunaan tanda khusus ini. Penggunaan yang tidak jujur atau merupakan tindakan penipuan dari lambang palang merah atau bulan sabit merah sebagai tanda perlindungan (dan sinyal perlindungan lainnya) adalah suatu pelanggaran berat (grave breach). pelanggaran berat tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang (war crimes).
B. TANDA PENGENAL (INDICATIVE USE)
Sebagai alat pengenal, lambang tersebut menunjukan bahwa pemakai, apakah personil atau objek mempunyai hubungan tertentu dengan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, tetapi tidak perlu di bawah ketentuan perlindungan Konvensi Jenewa.
Lambang palang merah atau bulan sabit merah sebagai suatu tanda pengenal harus dalam dimensi yang lebih kecil dan digunakan sebagai cara untuk menghindari segala bentuk kerancuan membedakan dengan alat perlindungan.
Sebagai contoh, lambang tersebut tidak boleh ditampakkan pada atap atau di lengan. Namun demikian penggunaan lambang dalam ukuran besar tetap berlaku dalam kasus-kasus tertentu, seperti pemakaian lambang tersebut oleh tenaga P3K untuk mudah dikenali. Sebagai contoh, hal ini berlaku ketika sukarelawan P3K melakukan aktivitas bantuan korban bencana alam.
Perhimpunan Nasional diinstruksikan untuk hanya menggunakan lambang-lambang yang sesuai dengan Konvensi Jenewa. Lebih jauh lagi, dalam mengikuti Prinsip-prinsip Dasar Gerakan, “…Perhimpunan Nasional tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan lambang kecuali hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan tujuan-tujuan kelembagaan, yaitu bantuan sukarela terhadap orang sakit dan terluka serta kepada korban akibat konflik langsung dan tidak langsung dan bencana alam atau bencana buatan manusia.
Sebagai aturan umum, di masa damai, Perhimpunan Nasional dapat menggunakan lambang sebagai alat pengenal sesuai dengan perundang-undangan nasional. Seperti yang pernah disinggung pada bagian A dari tulisan ini (tentang tanda perlindungan), mereka juga dapat melanjutkan penggunaan lambang sebagai alat pengenal di masa perang atau konflik, tanpa ada kemungkinan kerancuan dengan kegunaannya sebagai alat perlindungan (penggunaannya tanda pengenal bersamaan dengan tanda perlindungan).
Sebagai contoh, seorang petugas medis dari Perhimpunan Nasional di masa damai selalu mengenakan bros, badge atau “name tag” yang merupakan identitas Perhimpunan Nasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah di negaranya. Identitas ini tetap dapat dikenakan kemudian di masa konflik meskipun dia kemudian mengenakan rompi atau ban lengan dengan lambang palang merah/bulan sabit merah sebagai tanda perlindungan.
Berikut adalah pembedaan-pembedaan fungsi pengenal dari emblem yang bisa dibuat:
* lambang perlengkapan, dapat diterapkan pada bendera, papan alamat, pelat kendaraan, badge staf, yang menunjukan bahwa seseorang atau objek tersebut adalah anggota atau milik dari organisasi Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah;
* lambang dekoratif, yang mungkin tampak pada medali, kancing atau penghargaan lainnya, publisitas atau gambaran dekoratif yang digunakan oleh Perhimpunan Nasional;
* lambang asosiatif, yang mungkin tampak pada pos-pos P3K, seperti di pinggir jalan, di dalam stadion atau ruang-ruang publik lainnya atau pada ambulans bukan miliki Perhimpunan Nasional tetapi dicadangkan untuk tindakan darurat yang bebas biaya kepada warga sipil yang cedera atau sakit, dengan izin dari Perhimpunan Nasional.
Penggunaan lambang yang tidak benar
Banyak kasus penyalahgunaan dari lambang ditemukan dalam kategori alat pengenal. Karena secara luas dianggap sebagai suatu simbol pertolongan dan perawatan medis, lambang palang merah dan bulan sabit merah sering secara luas digunakan oleh organisasi dan perorangan yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Gerakan Palang Merah. Sangat banyak contoh dari penyalahgunaan lambang yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Penyalahgunaan itu utamanya terjadi pada rumah sakit, dokter swasta, ambulan, apotek, pabrik obat dan perusahaan distribusi, serta pelayanan-pelayanan umum atau swasta yang berkaitan dengan kesehatan dan higienis.
Sebenarnya setiap penggunaan lambang tanpa mendapat pengesahan yang resmi dari Perhimpunan Nasional harus dianggap sebagai suatu penyalahgunaan, apakah itu dibuat untuk tujuan komersial atau bukan. Oleh karena itu tindakan hukum yang efektif harus diambil oleh semua negara untuk mengatur penggunaan lambang dan menekan penyalahgunaan lambang tersebut.
Dengan kata lain, perlindungan lambang itu sendiri adalah suatu keharusan yang mutlak untuk menjamin berlangsungnya penghargaan kepada Gerakan Palang Merah dan aktivitas-aktivitas Palang Merah di seluruh penjuru dunia baik di masa damai atau di masa perang.
Dasar Hukum
Berdasarkan hukum internasioanl, masalah lambang ini diatur dalam:
1. Konvensi Jenewa I 1949 Pasal 38 s.d. Pasal 44, Pasal 53 dan Pasal 54
2. Konvensi Jenewa II 1949 Pasal 41 s.d. Pasal 45
3. Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 18 s.d. Pasal 22
4. Protokol Tambahan I 1977 Pasal 18, Pasal 85 dan Annex I Pasal 1 s.d. Pasal 5
5. Protokol Tambahan II 1977 Pasal 12
6. Regulation on the Use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent By the National Societies (disetujui dalam the 20th International Conference, Wina 1965 dan direvisi oleh the Council of Delegates, Budapest 1991)
Berdasarkan hukum nasional, masalah lambang ini diatur dalam:
1. Keppres No. 25 tahun 1950 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
2. Keppres No. 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 1/Peperti tahun 1962 Tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-Kata Palang Merah.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
Fungsi Lambang
Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah memenuhi tiga fungsi utama:
* harus menandakan bahwa seseorang atau suatu objek sebagai hal yang tidak boleh diserang (tanda perlindungan)
* untuk memberi keterangan bahwa orang atau objek ini berada di bawah perlindungan atura-aturan kemanusiaan/HPI (tanda perlindungan)
* menandakan bahwa orang-orang ini atau objek-objek ini ada kaitannya dengan Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah (tanda pengenal)
A. TANDA PERLINDUNGAN (PROTECTIVE USE)
Sebagai suatu alat perlindungan lambang adalah “tanda Konvensi” pada masa perang. Sebagaimana hal itu berlaku sebagai simbol, atau “…tanda perlindungan yang dapat terlihat yang disepakati oleh Konvensi terhadap orang-orang atau sesuatu (tenaga medis, unit-unit, kendaraan dan peralatan). Kegunaan perlindungan ini secara esensi dimiliki oleh negara dan dinas kesehatan angkatan darat.
Disamping dinas medis angkatan darat ini, perhimpunan-perhimpunan bantuan yang diakui, terutama Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, memberikan bantuannya kepada dinas medis angkatan darat, juga diizinkan untuk menggunakan lambang tersebut untuk perlindungan, tetapi hanya selama pertikaian terjadi. Dalam status ini personil yang dimaksud tetap harus membawa kartu identitas yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
Penggunaan tanda perlindungan oleh Perhimpunan Nasional ini terbatas pada personil, bangunan, kendaraan dan peralatan yang disimpan di tempat penyimpanan dinas medis angkatan darat pada waktu perang, dan penampangannya harus sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan otoritas militer. Tanda perlindungan ini tetap harus dikenakan dengan jelas (optimum visibility) pada saat personil tersebut tidak dalam keadaan bertugas.
Seperti yang telah disinggung, badan internasional Palang Merah atau ICRC dan IFRC dan personilnya apakah petugas medis atau bukan, diperkenankan untuk mengenakan lambang itu setiap saat.
Bila digunakan sebagai alat perlindungan, lambang tersebut harus selalu dalam dimensi yang besar dalam kaitannya dengan penandaan gedung atau kendaraan supaya lebih jelas terlihat dari kejauhan. Sebagai contoh tanda perlindungan akan ditampakkan di atap rumah sakit dan dek atau badan sisi luar rumah sakit kapal dan di semua sisi kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang-orang terluka dan tenaga medis. Anggota dinas medis akan menggunakan tanda di lengan dan di dada.
Bila tidak ada pengaturan lebih lanjut dari pihak berwenang, Perhimpunan Nasional dapat memberikan izin kepada para anggotanya memasang lambang sebagai suatu alat pengenal (dengan nama perhimpunannya) bersamaan dengan lambang sebagai alat perlindungan. Bagi objek-objek yang ditempatkan instalasi milik pihak berwenang juga dapat dipasangkan lambang dengan nama perhimpunannya. Dalam hal ini, lambang yang digunakan sebagai alat pengenal dan nama Perhimpunan Nasional termaksud harus dalam dimensi yang kecil.
Penggunaan lambang atau titel “palang merah” atau “Geneva cross”, atau setiap tanda atau titel yang merupakan suatu imitasi (peniruan), harus dilarang setiap saat, langkah yang perlu harus diambil untuk mencegah dan menekan segala bentuk penyalah gunaan tanda khusus ini. Penggunaan yang tidak jujur atau merupakan tindakan penipuan dari lambang palang merah atau bulan sabit merah sebagai tanda perlindungan (dan sinyal perlindungan lainnya) adalah suatu pelanggaran berat (grave breach). pelanggaran berat tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang (war crimes).
B. TANDA PENGENAL (INDICATIVE USE)
Sebagai alat pengenal, lambang tersebut menunjukan bahwa pemakai, apakah personil atau objek mempunyai hubungan tertentu dengan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, tetapi tidak perlu di bawah ketentuan perlindungan Konvensi Jenewa.
Lambang palang merah atau bulan sabit merah sebagai suatu tanda pengenal harus dalam dimensi yang lebih kecil dan digunakan sebagai cara untuk menghindari segala bentuk kerancuan membedakan dengan alat perlindungan.
Sebagai contoh, lambang tersebut tidak boleh ditampakkan pada atap atau di lengan. Namun demikian penggunaan lambang dalam ukuran besar tetap berlaku dalam kasus-kasus tertentu, seperti pemakaian lambang tersebut oleh tenaga P3K untuk mudah dikenali. Sebagai contoh, hal ini berlaku ketika sukarelawan P3K melakukan aktivitas bantuan korban bencana alam.
Perhimpunan Nasional diinstruksikan untuk hanya menggunakan lambang-lambang yang sesuai dengan Konvensi Jenewa. Lebih jauh lagi, dalam mengikuti Prinsip-prinsip Dasar Gerakan, “…Perhimpunan Nasional tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan lambang kecuali hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan tujuan-tujuan kelembagaan, yaitu bantuan sukarela terhadap orang sakit dan terluka serta kepada korban akibat konflik langsung dan tidak langsung dan bencana alam atau bencana buatan manusia.
Sebagai aturan umum, di masa damai, Perhimpunan Nasional dapat menggunakan lambang sebagai alat pengenal sesuai dengan perundang-undangan nasional. Seperti yang pernah disinggung pada bagian A dari tulisan ini (tentang tanda perlindungan), mereka juga dapat melanjutkan penggunaan lambang sebagai alat pengenal di masa perang atau konflik, tanpa ada kemungkinan kerancuan dengan kegunaannya sebagai alat perlindungan (penggunaannya tanda pengenal bersamaan dengan tanda perlindungan).
Sebagai contoh, seorang petugas medis dari Perhimpunan Nasional di masa damai selalu mengenakan bros, badge atau “name tag” yang merupakan identitas Perhimpunan Nasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah di negaranya. Identitas ini tetap dapat dikenakan kemudian di masa konflik meskipun dia kemudian mengenakan rompi atau ban lengan dengan lambang palang merah/bulan sabit merah sebagai tanda perlindungan.
Berikut adalah pembedaan-pembedaan fungsi pengenal dari emblem yang bisa dibuat:
* lambang perlengkapan, dapat diterapkan pada bendera, papan alamat, pelat kendaraan, badge staf, yang menunjukan bahwa seseorang atau objek tersebut adalah anggota atau milik dari organisasi Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah;
* lambang dekoratif, yang mungkin tampak pada medali, kancing atau penghargaan lainnya, publisitas atau gambaran dekoratif yang digunakan oleh Perhimpunan Nasional;
* lambang asosiatif, yang mungkin tampak pada pos-pos P3K, seperti di pinggir jalan, di dalam stadion atau ruang-ruang publik lainnya atau pada ambulans bukan miliki Perhimpunan Nasional tetapi dicadangkan untuk tindakan darurat yang bebas biaya kepada warga sipil yang cedera atau sakit, dengan izin dari Perhimpunan Nasional.
Penggunaan lambang yang tidak benar
Banyak kasus penyalahgunaan dari lambang ditemukan dalam kategori alat pengenal. Karena secara luas dianggap sebagai suatu simbol pertolongan dan perawatan medis, lambang palang merah dan bulan sabit merah sering secara luas digunakan oleh organisasi dan perorangan yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Gerakan Palang Merah. Sangat banyak contoh dari penyalahgunaan lambang yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Penyalahgunaan itu utamanya terjadi pada rumah sakit, dokter swasta, ambulan, apotek, pabrik obat dan perusahaan distribusi, serta pelayanan-pelayanan umum atau swasta yang berkaitan dengan kesehatan dan higienis.
Sebenarnya setiap penggunaan lambang tanpa mendapat pengesahan yang resmi dari Perhimpunan Nasional harus dianggap sebagai suatu penyalahgunaan, apakah itu dibuat untuk tujuan komersial atau bukan. Oleh karena itu tindakan hukum yang efektif harus diambil oleh semua negara untuk mengatur penggunaan lambang dan menekan penyalahgunaan lambang tersebut.
Dengan kata lain, perlindungan lambang itu sendiri adalah suatu keharusan yang mutlak untuk menjamin berlangsungnya penghargaan kepada Gerakan Palang Merah dan aktivitas-aktivitas Palang Merah di seluruh penjuru dunia baik di masa damai atau di masa perang.
Dasar Hukum
Berdasarkan hukum internasioanl, masalah lambang ini diatur dalam:
1. Konvensi Jenewa I 1949 Pasal 38 s.d. Pasal 44, Pasal 53 dan Pasal 54
2. Konvensi Jenewa II 1949 Pasal 41 s.d. Pasal 45
3. Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 18 s.d. Pasal 22
4. Protokol Tambahan I 1977 Pasal 18, Pasal 85 dan Annex I Pasal 1 s.d. Pasal 5
5. Protokol Tambahan II 1977 Pasal 12
6. Regulation on the Use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent By the National Societies (disetujui dalam the 20th International Conference, Wina 1965 dan direvisi oleh the Council of Delegates, Budapest 1991)
Berdasarkan hukum nasional, masalah lambang ini diatur dalam:
1. Keppres No. 25 tahun 1950 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
2. Keppres No. 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 1/Peperti tahun 1962 Tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-Kata Palang Merah.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
DONOR DARAH DAN TRANSFUSI DARAH
Untuk terciptanya disiplin serta meminimalisasi terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan, maka terdapat juga sistem dan mekanisme dalam pelaksanaan Donor darah.
1. Donor menyerahkan kartu donornya kepada petugas transfusi bila sudah pernah donor, dan yang baru dibuatkan kartu donor
2. Donor ditimbang berat badannya
3. Donor dites golongan darahnya dan kadar haemoglobil (HB)
4. Setelah memenuhi untuk menjadi donor sesuai persyaratan diatas seperti HB normal, berat badan cukup, maka donor dipersilahkan tidur untuk diperiksa kesehatannya oleh dokter transfusi
5. Setelah memenuhi syarat (sehat menurut dokter) barulah petugas transfusi darah (AID/PTID) siap untuk menyadap (mengambil) darahnya berdasarkan berat badan (250 cc – 500 cc)
6. Setelah diambil darahnya donor dipersilahkan ke kantin donor untuk menikmati hidangan ringan berupa kopi/susu, telor dan vitamin
7. Donor kembali ke bagian administrasi untuk mengambil kartu donornya yang telah diisi tanggal penyumbang dan registrasi oleh petugas
8. Selesai (pulang)
PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
Strategi Palang Merah Indonesia (PMI) dalam visinya menetapkan agar dikenall secara luas sebagai organisasi kepalangmerahan dalam memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan secara efektif dan tepat waktu dengan semangat kenetralan dan kemandirian.
Meskipun kegiatan transfusi darah sudah dirintis sejak masa perjuangan revolusi oleh PMI, namun baru melalui Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1980, pemerintah menetapkan peran PMI sebagai satu-satunya organisasi yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan transfusi darah di Indonesia.. Tugas ini ditegaskan pula melalui SK.Dirjen Yan Med No. 1147/ YANMED/RSKS/1991, tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Menteri Kesehatan No. 478/Menkes/Per/1990 tentang upaya kesehatan di bidang Transfusi Darah.
Target pelayanan transfusi darah adalah berupaya memenuhi kebutuhan darah yang bermutu, aman dan mencukupi serta dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Kini, kegiatan tersebut dapat dilayani di 165 Unit Transfusi Darah Pembina Darah dan Cabang tingkat Propinsi dan Daerah Tingkat II, yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga sekarang jumlah darah yang terkumpul baru sekitar 0,47% dari jumlah penduduk Indonesia, idealnya jumlah darah yang tersedia adalah berkisar 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Darah diperoleh dari sumbangan darah para donor darah sukarela maupun donor darah pengganti.
PROSEDUR TEKNIS PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
Dalam melakukan pelayanan transfusi darah kepada masyarakat, PMI tidak hanya memfokuskan perhatiannya pada pendonor darah tetapi juga ke masyarakat yang pengguna darah. Karenanya menjadi penting untuk melakukan sosialisasi informasi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan masalah transfusi darah kepada masyarakat luas, seperti ” Bagaimana menjadi donor darah; Prosedur permintaan Darah; Pengelolaan Darah dan “service cost” (lengkapnya lihat “Serba-Serbi Transfusi Darah” )
BLOOD SCREENING ( Pemeriksaan uji saring darah)
Blood screening (pemeriksaan uji saring darah) merupakan salah satu tahap di dalam pengelolaan darah yang dilakukan PMI untuk mendapatkan darah yang betul-betul aman bagi pengguna darah (orang sakit). Bahkan, untuk menghindari tercemarnya darah dari HIV, pemerintah mengeluarkan surat keputusan Menkes RI No.622/Menkes/SK/VII/1992 tentang kewajiban pemeriksaan HIV pada darah yang disumbangkan donor. Pemeriksaan ini bersifat “mandatory”, namun tidak bertentangan dengan resolusi Komisi HAM PBB, karena yang diperiksa bukan orang yang menyumbangkan darah melainkan darah yang akan ditransfusikan (prinsip unlinked Anonymous).
Saat ini tiap Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) telah melakukan uji saring terhadap 4 penyakit menular berbahaya yaitu syphilis, hepatitis B & C dan HIV/AIDS. Apabila ada donor darah yang dicurigai terinfeksi dengan hasil test yang mendukung, maka dirujuk ke UTDP untuk dilakukan test ulang darah donor tersebut. Hasilnya dikembalikan ke UTDC yang bersangkutan.
Berhubung tindakan selanjutnya masih di bawah wewenang Depkes, maka PMI bekerjasama dengan RSCM untuk melakukan test Western Blot yaitu pemeriksaan untuk memastikan seseorang tersebeut reaktif atau tidak. Di UTDD DKI Jakarta apabila dicurigai adanya infeksi HIV/AIDS maka dilakukan rujukan pasien ke LSM Yayasan Pelita Ilmu yang menangani Konseling dan Terapi.
Konseling Donor Darah
Khusus mengenai konseling sebenarnya UTD PMI telah mencoba untuk melakukan pre dan post konseling untuk hasil pemeriksaan darah yang positif terjangkit Sifilis, Hepatitis B & C. Dalam tahap pre konseling, sebelum pemeriksaan para donor diberitahu disertai penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan melalui lembar Inform Consent, bahwa jika hasil darahnya reaktif atau positif maka darah tersebut tidak akan digunakan untuk transfusi.
Sedangkan pada tahap Post Konseling, setelah hasil pemeriksaan darah donor dinyatakan positif, maka diadakan pemanggilan kepada yang bersangkutan melalui pos. Namun untuk kasus HIV dipanggil langsung. Kemudian diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk tidak menjadi donor darah:
• sampai hasil pemeriksaan darahnya negative pada sifilis
• atau tidak menjadi donor darah untuk selamanya bagi pengidap HIV dan Hepatitis B&C.
Khusus untuk HIV, konseling belum dapat dilakukan karena:
• Prinsip Unlinked Anonymous
• Belum siapnya seluruh UTDC dan Pemerintah untuk melakukan konseling dan terapinya
APAKAH DONOR DARAH ITU ?
DONOR DARAH
Merupakan Individu atau orang yang menyumbangkan darahnya, dengan tujuan untuk membantu yang lain khususnya yang pada kondisi memerlukan suplai darah dari luar, karena sampai saat ini darah belum bisa di sintesa sehingga ketika diperlukan harus diambil seseorang/individu.
Syarat-syarat Teknis Menjadi Donor Darah :
1. Umur 17 - 60 tahun
( Pada usia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor bila mendapat ijin tertulis dari orangtua. Sampai usia tahun donor masih dapat menyumbangkan darahnya dengan jarak penyumbangan 3 bulan atas pertimbangan dokter )
2. Berat badan minimum 45 kg
3. Temperatur tubuh : 36,6 - 37,5o C (oral)
4. Tekanan darah baik ,yaitu:
Sistole = 110 - 160 mm Hg
Diastole = 70 - 100 mm Hg
5. Denyut nadi; Teratur 50 - 100 kali/ menit
6. Hemoglobin
Wanita minimal = 12 gr %
Pria minimal = 12,5 gr %
7. Jumlah penyumbangan pertahun paling banyak 5 kali, dengan jarak penyumbangan sekurang-kurangnya 3 bulan. Keadaan ini harus sesuai dengan keadaan umum donor.
Seseorang tidak boleh menjadi donor darah pada keadaan:
1. Pernah menderita hepatitis B.
2. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah kontak erat dengan penderita hepatitis.
3. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah transfusi.
4. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah tattoo/tindik telinga.
5. Dalam jangka waktu 72 jam sesudah operasi gigi.
6. Dalam jangka wktu 6 bulan sesudah operasi kecil.
7. Dalam jangka waktu 12 bulan sesudah operasi besar.
8. Dalam jangka waktu 24 jam sesudah vaksinasi polio, influenza, cholera, tetanus dipteria atau profilaksis.
9. Dalam jangka waktu 2 minggu sesudah vaksinasi virus hidup parotitis epidemica, measles, tetanus toxin.
10. Dalam jangka waktu 1 tahun sesudah injeksi terakhir imunisasi rabies therapeutic.
11. Dalam jangka waktu 1 minggu sesudah gejala alergi menghilang.
12. Dalam jangka waktu 1 tahun sesudah transpalantasi kulit.
13. Sedang hamil dan dalam jangka waktu 6 bulan sesudah persalinan.
14. Sedang menyusui.
15. Ketergantungan obat.
16. Alkoholisme akut dan kronik.
17. Sifilis.
18. Menderita tuberkulosa secara klinis.
19. Menderita epilepsi dan sering kejang.
20. Menderita penyakit kulit pada vena (pembuluh balik) yang akan ditusuk.
21. Mempunyai kecenderungan perdarahan atau penyakit darah, misalnya, defisiensi G6PD, thalasemia, polibetemiavera.
22. Seseorang yang termasuk kelompok masyarakat yang mempunyai resiko tinggi untuk mendapatkan HIV/AIDS (homoseks, morfinis, berganti-ganti pasangan seks, pemakai jarum suntik tidak steril).
23. Pengidap HIV/ AIDS menurut hasil pemeriksaan pada saat donor darah.
Manfaat Donor Darah
1. Dapat memeriksakan kesehatan secara berkala 3 bulan sekali seperti tensi, Lab Uji Saring (HIV, Hepatitis B, C, Sifilis dan Malaria).
2. Mendapatkan piagam penghargaan sesuai dengan jumlah menyumbang darahnya antara lain 10, 25, 50, 75, 100 kali.
3. Donor darah 100 kali mendapat penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Pemerintah.
4. Merupakan bagian dari ibadah.
Sumber :www.palangmerah.org
Merupakan Individu atau orang yang menyumbangkan darahnya, dengan tujuan untuk membantu yang lain khususnya yang pada kondisi memerlukan suplai darah dari luar, karena sampai saat ini darah belum bisa di sintesa sehingga ketika diperlukan harus diambil seseorang/individu.
Syarat-syarat Teknis Menjadi Donor Darah :
1. Umur 17 - 60 tahun
( Pada usia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor bila mendapat ijin tertulis dari orangtua. Sampai usia tahun donor masih dapat menyumbangkan darahnya dengan jarak penyumbangan 3 bulan atas pertimbangan dokter )
2. Berat badan minimum 45 kg
3. Temperatur tubuh : 36,6 - 37,5o C (oral)
4. Tekanan darah baik ,yaitu:
Sistole = 110 - 160 mm Hg
Diastole = 70 - 100 mm Hg
5. Denyut nadi; Teratur 50 - 100 kali/ menit
6. Hemoglobin
Wanita minimal = 12 gr %
Pria minimal = 12,5 gr %
7. Jumlah penyumbangan pertahun paling banyak 5 kali, dengan jarak penyumbangan sekurang-kurangnya 3 bulan. Keadaan ini harus sesuai dengan keadaan umum donor.
Seseorang tidak boleh menjadi donor darah pada keadaan:
1. Pernah menderita hepatitis B.
2. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah kontak erat dengan penderita hepatitis.
3. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah transfusi.
4. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah tattoo/tindik telinga.
5. Dalam jangka waktu 72 jam sesudah operasi gigi.
6. Dalam jangka wktu 6 bulan sesudah operasi kecil.
7. Dalam jangka waktu 12 bulan sesudah operasi besar.
8. Dalam jangka waktu 24 jam sesudah vaksinasi polio, influenza, cholera, tetanus dipteria atau profilaksis.
9. Dalam jangka waktu 2 minggu sesudah vaksinasi virus hidup parotitis epidemica, measles, tetanus toxin.
10. Dalam jangka waktu 1 tahun sesudah injeksi terakhir imunisasi rabies therapeutic.
11. Dalam jangka waktu 1 minggu sesudah gejala alergi menghilang.
12. Dalam jangka waktu 1 tahun sesudah transpalantasi kulit.
13. Sedang hamil dan dalam jangka waktu 6 bulan sesudah persalinan.
14. Sedang menyusui.
15. Ketergantungan obat.
16. Alkoholisme akut dan kronik.
17. Sifilis.
18. Menderita tuberkulosa secara klinis.
19. Menderita epilepsi dan sering kejang.
20. Menderita penyakit kulit pada vena (pembuluh balik) yang akan ditusuk.
21. Mempunyai kecenderungan perdarahan atau penyakit darah, misalnya, defisiensi G6PD, thalasemia, polibetemiavera.
22. Seseorang yang termasuk kelompok masyarakat yang mempunyai resiko tinggi untuk mendapatkan HIV/AIDS (homoseks, morfinis, berganti-ganti pasangan seks, pemakai jarum suntik tidak steril).
23. Pengidap HIV/ AIDS menurut hasil pemeriksaan pada saat donor darah.
Manfaat Donor Darah
1. Dapat memeriksakan kesehatan secara berkala 3 bulan sekali seperti tensi, Lab Uji Saring (HIV, Hepatitis B, C, Sifilis dan Malaria).
2. Mendapatkan piagam penghargaan sesuai dengan jumlah menyumbang darahnya antara lain 10, 25, 50, 75, 100 kali.
3. Donor darah 100 kali mendapat penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Pemerintah.
4. Merupakan bagian dari ibadah.
Sumber :www.palangmerah.org
PENGELOLAAN DARAH DAN SERVICE COST (BIAYA PENGGANTI PENGELOLAHAN DARAH)
Upaya kesehatan Transfusi Darah adalah upaya kesehatan yang bertujuan agar penggunaan darah berguna bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan . Kegiatan ini mencakup antara lain :pengerahan donor,penyumbangan darah, pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian darah kepada pasien.
Kegiatan tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga darah yang dihasilkan adalah darah yang keamanannya terjamin. Demikian juga dengan donornya, donor yang menyumbagkan darahnya juga tetap selalu sehat.
Kelancaran pelaksanaan upaya kesehatan transfusi darah di atas sangat terkait dengan dukungan faktor ketenagaan, peralatan, dana dan sistem pengelolaannya yang hakikatnya kesemuanya itu memerlukan biaya.
Biaya yang dibutuhkan untuk proses kegiatan tersebut diatas adalah biaya pengelolaan darah ( Service Cost) , yang pada prakteknya manfaatnya ditujukan kepada pengguna darah di rumah sakit. Penarikan service cost/biaya pengelolaan darah untuk pemakaian darah dilakukan semata-mata sebagai penggantian pengelolaan darah sejak darah diambil dari donor sukarela sampai darah ditransfusikan pada orang sakit dan bukan untuk membayar darah.
Pengelolaan Darah
Yang dimaksud dengan pengelolaan darah adalah tahapan kegiatan untuk mendapatkan darah sampai dengan kondisi siap pakai, yang mencakup antara lain :
• Rekruitmen donor
• Pengambilan darah donor
• Pemeriksaan uji saring
• Pemisahan darah menjadi komponen darah
• Pemeriksaan golongan darah
• Pemeriksaan kococokan darah donor dengan pasien
• Penyimpanan darah di suhu tertentu
• Dan lain-lain
Untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan sarana penunjang teknis dan personil al :
• Kantong darah
• Peralatan untuk mengambil darah
• Reagensia untuk memeriksa uji saring, pemeriksaan golongan darah, kecocokan darah donor dan pasien
• Alat-alat untuk menyimpan dan alat pemisah darah menjadi komponen darah
• Peralatan untuk pemeriksaan proses tersebut
• Pasokan daya listrik untuk proses tersebut
• Personil PMI yang melaksanakan tugas tersebut
Peranan ketersediaan prasarana di atas sangat menentukan berjalannya proses pengolahan darah. Untuk itu pengadaan dana menjadi penting dalam rangka menjamin ketersediaan prasarana tersebut, PMI menetapkan perlunya biaya pengolahan darah ( service cost).
“Service Cost “
Besarnya jumlah Service Cost yang ditetapkan standar oleh PMI adalah sebesar Rp 128.500,- Namun demikian dalam prakteknya di beberapa rumah sakit, terutama swasta, jumlahnya bisa disesuaikan dengan keadaan RS-nya. oleh karena adanya kebijakan “subsidi silang”. Bagi yang tak mampu, pembebasan service cost juga dapat dikenakan sejauh memenuhi prosedur administrasi yang berlaku.
“Service cost” tetap harus dibayar walaupun pemohon darah membawa sendiri donor darahnya. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun darah tersebut untuk dapat sampai kepada orang sakit yang membutuhkan darah tetap memerlukan prosedur seperti tersebut diatas.
Demikian pula Service Cost tetap ditarik walaupun PMI telah menerima sumbangan dari masyarakat karena hasil sumbangan masyarakat tersebut masih jauh dari mencukupi kebutuhan operasional Unit Tranfusi Darah PMI.
Manfaat Donor Darah
Sekantong Darah yang didonorkan seringkali dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Darah adalah komponen tubuh yang berperan membawa nutrisi dan oksigen ke semua organ tubuh, termasuk organ-organ vital, seperti : Otak, Jantung, paru-paru, ginjal dan hati. Jika darah yang beredar di dalam tubuh sangat sedikit oleh karena berbagai hal, maka organ-organ tersebut akan kekurangan nutrisi dan oksigen. Akibatnya, dalam waktu singkat terjadi kerusakan jaringan dan kegagalan fungsi organ yang berujung pada kematian.
Untuk mencegah hal itu, dibutuhkan pasokan darah dari luar tubuh. Jika darah didalam tubuh jumlahnya sudah memadai, maka kematian dapat dihindari.
Siapa Saja yang Menjadi Penerima Darah…???
Ada berbagai macam kondisi dan penyakit yang membutuhkan transfusi darah, beberapa diantaranya :
1. Luka yang menimbulkan perdarahan hebat, misalnya kecelakaan
mobil, luka sayat, luka tusuk, luka tembak dll.
2. Pembedahan yang menyebabkan keluarnya darah dalam jumlah
besar, misalnya pembedahan jantung, pembedahan perut dll.
3. Penyakit tertentu seperti penyakit hati (liver), penyakit ginjal,
kanker, anemia aplastik, talasemia, hemophilia, trombositopenia dll.
MANFAAT MENDONORKAN DARAH.
Bagi pendonor banyak manfaat yang dapat dipetik dari mendonorkan darah, beberapa diantaranya adalah :
1. Sarana amal wujud kepedulian kepada sesama.
2. Mengetahui golongan darah, hal ini terutama bagi yang baru
pertama mendonorkan darahnya.
3. Mengetahui beberapa penyakit tertentu yang sedang diderita,
setidaknya setiap darah yang didonorkan akan melalui 13
pemeriksaan (11 diantaranya untuk penyakit infeksi), pemeriksaan
tersebut antara lain: HIV/AIDS, hepatitis C, sifilis, malaria dsb.
4. Mendapat pemeriksaan fisik sederhana, seperti pengukuran tekanan
darah, denyut nadi dan pernapasan.
5. Mencegah timbulnya penyakit jantung dan penyakit dalam lainnya.
Untuk mencegah hal itu, dibutuhkan pasokan darah dari luar tubuh. Jika darah didalam tubuh jumlahnya sudah memadai, maka kematian dapat dihindari.
Siapa Saja yang Menjadi Penerima Darah…???
Ada berbagai macam kondisi dan penyakit yang membutuhkan transfusi darah, beberapa diantaranya :
1. Luka yang menimbulkan perdarahan hebat, misalnya kecelakaan
mobil, luka sayat, luka tusuk, luka tembak dll.
2. Pembedahan yang menyebabkan keluarnya darah dalam jumlah
besar, misalnya pembedahan jantung, pembedahan perut dll.
3. Penyakit tertentu seperti penyakit hati (liver), penyakit ginjal,
kanker, anemia aplastik, talasemia, hemophilia, trombositopenia dll.
MANFAAT MENDONORKAN DARAH.
Bagi pendonor banyak manfaat yang dapat dipetik dari mendonorkan darah, beberapa diantaranya adalah :
1. Sarana amal wujud kepedulian kepada sesama.
2. Mengetahui golongan darah, hal ini terutama bagi yang baru
pertama mendonorkan darahnya.
3. Mengetahui beberapa penyakit tertentu yang sedang diderita,
setidaknya setiap darah yang didonorkan akan melalui 13
pemeriksaan (11 diantaranya untuk penyakit infeksi), pemeriksaan
tersebut antara lain: HIV/AIDS, hepatitis C, sifilis, malaria dsb.
4. Mendapat pemeriksaan fisik sederhana, seperti pengukuran tekanan
darah, denyut nadi dan pernapasan.
5. Mencegah timbulnya penyakit jantung dan penyakit dalam lainnya.
MANAJEMEN PMR
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Palang Merah Indonesia berkomitmen untuk menyebarluaskan dan mendorong aplikasi secara konsisten Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, melaksanakan kesiapsiagaan di dalam penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat, memberikan bantuan dalam bidang kesehatan yang berbasis masyarakat, berperan aktif dalam penanggulangan bahaya HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA, serta menggerakkan generasi muda dan masyarakat dalam tugas-tugas kemanusiaan.
Amanat ini menjadi bagian tugas anggota remaja PMI, yang tercakup dalam Tri Bhakti PMR:
Untuk dapat melaksanakan Tri Bhakti PMR yang berkualitas, maka diperlukan anggota remaja PMI yang berkarakter kepalangmerahan yaitu mengetahui, memahami, dan berperilaku sesuai prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Selain itu mereka juga berperan sebagai ”peer educator” atau pelatih sebaya, yaitu yang dapat berbagi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kepada teman sebayanya, sehingga terjadi peningkatan ketrampilan hidup atau ”life skill” untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku positif pada remaja. Hal ini telah tercemin dalam kebijakan PMI dan Federasi bahwa:
1. Remaja merupakan prioritas pembinaan, baik dalam keanggotaan maupun kegiatan kepalangmerahan
2. PMR berperan penting dalam pengembangan kegiatan kepalangmerahan
3. PMR calon pemimpin Palang Merah masa depan
4. PMR adalah kader relawan
Oleh karenanya anggota remaja PMI, yang terhimpun dalam PMR, perlu dibina. Dalam pembinaan PMR, tentu saja diperlukan persamaan persepsi dan komitmen oleh semua unsur yaitu pengurus, pegawai, pembina PMR, pelatih PMI, serta pihak terkait dalam pembinaan remaja atau anggota PMR. Untuk itu diperlukan suatu Pedoman Pembinaan PMR, yang menggambarkan proses pembinaan anggota PMR dan semua unsur yang terlibat didalamnya, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
B. TUJUAN
Buku ini bertujuan sebagai pedoman pengurus dan pegawai PMI disemua tingkatan yang menangani PMR, pembina PMR, pelatih PMI, serta instansi terkait, untuk melaksanakan pembinaan PMR
C. DASAR
1. AD/ART PMI hasil Munas PMI XVIII tahun 2005
2. Kebijakan IFRC tentang Remaja
3. Kebijakan PMI tentang PMR
4. Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Perjanjian kerja sama PMI dengan Diknas RI tanggal 24 Mei 1995 No. 118/U/95 dan No. 0090-KEP/PP/V/95 tentang pembinaan dan pengembangan Kepalangmerahan di sekolah
6. Perjanjian kerja sama PMI dengan Depag RI tanggal 26 September 1995 No. 459 tahun 1995 dan No. 0185-KEP/PP/IX/95 tentang pembinaan dan pengembangan Kepalangmerahan di Madrasah
D. PENGERTIAN
1. Pedoman PMR
Adalah pedoman bagi pengurus dan pegawai PMI disemua tingkatan yang menangani PMR, pembina PMR, pelatih PMI, serta instansi terkait. Pembinaan PMR mencakup: perekrutan, pelatihan, pengembangan individu, pengembangan organisasi, Tri Bakti PMR, pelaporan, monitoring, dan evaluasi
2. PMR
a. Anggota PMI terdiri dari anggota remaja, biasa, luar biasa, dan kehormatan (AD Bab VI, Pasal 11)
b. Yang dapat diterima sebagai anggota remaja adalah mereka yang berusia 10 – 17 tahun atau mereka yang seusia sekolah lanjutan tingkat atas dan belum menikah (ART Bab VI, Pasal 11, Ayat (1))
c. Hak dan kewajiban anggota remaja dilaksanakan melalui wadah Palang Merah Remaja, disingkat PMR (ART Bab VI, Pasal 13, Ayat (1))
d. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Palang Merah Remaja ditetapkan oleh Pengurus Pusat (ART Bab VI, Pasal 13, Ayat (2))
e. Anggota Remaja mendaftarkan diri kepada unit Palang Merah Remaja di wilayah domisili yang bersangkutan (ART Bab VI, Pasal 15)
f. PMR adalah wadah pembinaan anggota remaja PMI
g. PMR berada di sekolah atau luar sekolah, dan disebut kelompok PMR. Tiap kelompok PMR terdiri dari minimal 10 orang.
h. Tingkatan dalam PMR: Mula, Madya, Wira
i. Kelompok PMR terdiri dari:
1) Kelompok PMR berbasis sekolah, disebut kelompok PMR sekolah
2) Kelompok PMR berbasis masyarakat, disebut kelompok PMR luar sekolah
j. Penjenjangan anggota PMR terdiri dari:
1) Anggota Remaja PMI berusia 10 – 12 tahun/setingkat SD/MI/sederajat dapat bergabung sebagai anggota PMR Mula
2) Anggota Remaja PMI berusia 12 – 15 tahun/setingkat SMP/MTS/sederajat dapat bergabung sebagai anggota PMR Madya
3) Anggota Remaja PMI berusia 15 – 17 tahun/setingkat SMU/SMK/MA/sederajat dapat bergabung sebagai anggota PMR Wira
3. Penanggung jawab PMR
a. Penanggung jawab Kelompok PMR Sekolah adalah Kepala Sekolah, yang mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas Pembina PMR, dan Pelatih PMI di kelompok PMR tersebut
b. Penanggung jawab kelompok PMR Luar Sekolah adalah seseorang yang ditunjuk oleh PMI Cabang/Ranting, yang mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas Pembina PMR, dan Pelatih PMI di kelompok PMR tersebut
c. Penanggung Jawab PMR, secara fungsional adalah anggota Tenaga Sukarela (TSR) PMI Cabang
4. Pembina PMR
a. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, atau guru yang ditunjuk oleh sekolah untuk melakukan pembinaan kelompok dan anggota PMR di sekolah ybs
b. Seseorang yang ditunjuk oleh PMI Cabang/Ranting untuk melakukan pembinaan kelompok dan anggota PMR luar sekolah
c. Pembina PMR secara fungsional adalah anggota Tenaga Sukarela (TSR) PMI Cabang
5. Pelatih PMI
Pelatih adalah individu (Pengurus/staff/relawan) yang memenuhi kualifikasi pelatih sesuai dengan Pedoman Pelatih PMI. Lihat pedoman pelatih dan pelatihan
6. Instansi terkait
Pihak-pihak baik pemerintah, swasta, ataupun organisasi non pemerintah yang secara aktif mendukung pembinaan dan pengembangan PMR, a.l. departemen pendidikan, departemen agama, departemen kesehatan, departemen sosial, komite sekolah, UNICEF, UNFPA
7. Pembinaan PMR
a. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan PMR, mencakup: perekrutan, pelatihan, pengembangan individu, pengembangan organisasi, Tri Bhakti PMR, pelaporan, monitoring, dan evaluasi
b. Pembinaan PMR diarahkan pada pengembangan karakter kepalangmerahan
c. Pengembangan karakter kepalangmerahan yaitu mengarahkan anggota PMR agar mengetahui, memahami, dan berperilaku sesuai prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
d. Pembinaan berbasis pengembangan karakter dilaksanakan dengan pendekatan Ketrampilan Hidup, yaitu proses pembinaan interaktif yang bertujuan memaksimalkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap (PKS) anggota PMR sehingga terjadi perubahan positif. Kemudian anggota PMR juga dapat berperan sebagai ”peer educator” atau pelatih sebaya, yaitu yang dapat berbagi PKS kepada teman sebaya sehingga mendorong terjadinya perubahan perilaku positif pada remaja. Dengan demikian anggota PMR tidak hanya sebagai obyek, tetapi juga subyek yang terlibat aktif dalam siklus pembinaan PMR.
8. Orientasi
a. Orientasi kepalangmerahan adalah proses pengenalan Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan PMI
b. Orientasi kepalangmerahan diperuntukkan bagi setiap anggota PMI, termasuk anggota PMR dan Pembina PMR
BAB II
KEANGGOTAAN PMR
A. PENGERTIAN
B. SYARAT MENJADI ANGGOTA PMR
1. Warga Negara Indonoesia
2. Warga Negara Asing yang sedang berdomisili di wilayah Indonesia *
3. Berusia 10 tahun sampai dengan 17 tahun dan atau belum menikah atau seusia siswa SD/MI s/d SMU/MA atau yang sederajat
4. Mendapatkan persetujuan orang tua/wali
5. Bersedia mengikuti orientasi, pelatihan, dan pelaksanaan kegiatan kepalangmerahan
6. Mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikannya kepada Pembina PMR di kelompok PMR masing-masing, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia setempat.
C. PENGESAHAN ANGGOTA
Lihat Pelantikan Anggota PMR*.
D. ANGGOTA PMR
1. PMR Mula : 10 – 12 tahun/setingkat SD/MI/sederajat
2. PMR Madya : 12 – 15 tahun/setingkat SMP/MTS/sederajat
3. PMR Wira : 15 – 17 tahun/setingkat SMA/SMK/MA/sederajat
E. HAK DAN KEWAJIBAN
1. Hak dan Kewajiban Anggota PMR
a. Hak Anggota PMR
1) Mendapatkan pembinaan dan pengembangan oleh PMI
2) Menyampaikan pendapat dalam forum/pertemuan resmi PMI
3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan PMR/PMI
4) Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA)
5) Menggunakan atribut sesuai ketentuan
6) Mendapat penghargaan
7) Mendapat asuransi
b. Kewajiban Anggota PMR
1. Menjalankan dan membantu menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar gerakan palang merah dan kegiatan PMI
2. Mematuhi AD/ART
3. Melaksanakan Tri Bakti PMR
4. Menjaga nama baik PMI
5. Membayar uang iuran keaggotaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PMI Pusat.
2. Hak dan Kewajiban Pembina PMR
a. Hak Pembina PMR
1) Mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas oleh PMI Cabang
2) Mengikuti musyawarah cabang dalam mengambil keputusan, dengan mekanisme: mengirimkan 1 orang Pembina PMR yang diputuskan melalui rapat forum komunikasi Pembina PMR (menyangkut jumlah perwakilan diserahkan ke PMI Cabang/Forum Komunikasi Pembina)*
3) Mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas partisipasi dan prestasi
4) Mendapatkan atribut sesuai dengan ketentuan PMI
b. Kewajiban Pembina PMR
1) Mematuhi AD/ART PMI
2) Mematuhi ketentuan dalam TSR PMI
3) Mengikuti orientasi kepalangmerahan dan pelatihan, minimal ditingkat PMI Cabang
4) Menjaga nama baik PMI
5) Melaksanakan sosialisasi kepalangmerahan
6) Berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan PMR
3. Hak dan Kewajiban Penanggung Jawab PMR
a. Hak Penanggung Jawab PMR
1) Mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas oleh PMI Cabang
2) Mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas partisipasi dan prestasi
b. Kewajiban Penanggung Jawab PMR
1) Mematuhi AD/ART PMI
2) Mematuhi ketentuan dalam TSR PMI
3) Mengikuti orientasi kepalangmerahan dan pelatihan, minimal ditingkat PMI Cabang
4) Menjaga nama baik PMI
5) Melaksanakan sosialisasi kepalangmerahan
6) Berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan PMR
6. PERPINDAHAN ANGGOTA PMR
Berhubung karena sesuatu hal, seorang anggota PMR pindah ketempat lain. Bagi mereka yang pindah maka diharapkan:
1) Membawa surat rekomendasi dari Pengurus PMI Cabang tempat semula mereka bergabung
2) Melaporkan/mendaftarkan kembali melalui kelompok PMR ditempat tinggalnya yang baru
7. BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
1) Keanggotaan PMR dinyatakan berakhir jika yang bersangkutan:
2) Berakhir masa keanggotaan
3) Mohon berhenti
4) Diberhentikan
5) Meninggal dunia
6) Anggota PMR dapat diberhentikan oleh Pengurus PMI Cabang, apabila yang bersangkutan mencemarkan nama baik PMI dan atau dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Mekanisme pemberhentian anggota PMR ditetapkan oleh kelompok PMR yang bersangkutan, yang dikoordinasikan dengan PMI Cabang.
BAB III
ORGANISASI PMR
A. SEKOLAH
1. Tim Pembina Pengembangan Kepalangmerahan
a. Sesuai perjanjian kerja sama PMI – Depdikbud RI tanggal 24 Mei 1995 No. 0118/U/1995 dan No. 0090/KEP/PP/95, dibentuk Tim Pembina Pengembangan Kepalangmerahan di kalangan siswa, warga belajar, dan mahasiswa, disingkat TP PMI
b. TP PMI dibentuk di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota
c. TP PMI disetiap tingkatan terdiri dari unsur PMI, Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Kesehatan
d. TP PMI Pusat bertugas:
1) Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan
2) di tingkat siswa, warga belajar, dan mahasiswa secara nasional
3) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan kepada TP PMI Propinsi
4) Menerima laporan dari TP PMI Propinsi
e. TP PMI Propinsi bertugas:
1) Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di kalangan siswa, warga belajar, dan mahasiswa di tingkat propinsi, secara terinci dan mengacu pada program nasional
2) Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan TP PMI Kota/Kabupaten
3) Menerima laporan dari hasil TP PMI Kota/Kabupaten
f. TP PMI Kota/Kabupaten bertugas:
1) Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di kalangan siswa, warga belajar, dan mahasiswa di tingkat Kota/Kabupaten, secara rinci dan mengacu pada program Nasional dan Propinsi
2) Menyampaikan laporan dan hasil kerja kepada TP PMI Propinsi, dengan tembusan kepada PMI Pusat
2. Organisasi PMR di Sekolah
a. Pembinaan PMR dilaksanakan oleh TP PMI
b. Di lingkungan PMI Pusat/Daerah/Cabang, pembinaan PMR dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan PMR
c. PMR di sekolah disebut kelompok PMR, yang beranggotakan minimal 10 orang
d. Kegiatan PMR di sekolah merupakan bagian dari kegiatan ekstra kurikuler, dibawah pembinaan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
e. Struktur organisasi PMR di sekolah
Kelompok PMR disekolah secara struktural mempunyai struktur sendiri sebagai kelompok PMR, dan dalam kegiatannya secara fungsional termasuk seksi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi OSIS
f. Susunan Pengurus PMR di sekolah:
1) Pelindung adalah TP PMI Kabupaten/Kota
2) Penanggung jawab adalah Kepala Sekolah
3) Pembina PMR
4) Fasilitator dan Pelatih PMI
Pengurus harian PMR terdiri dari siswa-siswi yang telah menjadi anggota PMR dengan masa bakti minimal 1 tahun, terdiri dari:
a) Seorang ketua
b) Seorang wakil ketua
c) Seorang sekretaris
d) Seorang bendahara
e) Unit-unit:
(1) Bakti Masyarakat
(2) Ketrampilan, kebersihan, dan kesehatan
(3) Persahabatan
(4) Umum
B. LUAR SEKOLAH
1. Pembinaan PMR luar sekolah dilaksanakan oleh TP PMI
2. Di lingkungan PMI Pusat/Daerah/Cabang, pembinaan PMR dilaksanakan oleh Staf yang membidangi PMR (SDM/PMR/Diklat)*
3. PMR luar sekolah disebut kelompok PMR, yang beranggotakan minimal 10 orang
4. Nama kelompok PMR disesuaikan dengan nama desa/kecamatan/instansi tempat kelompok PMR tersebut dibentuk, atau sebutan lain yang dapat meningkatkan pembinaan PMR, misalnya: Kelompok PMR Masjid Al Huda, Kelompok PMR SKB Temanggung, dll.*
5. Anggota terdiri dari anggota remaja PMI yang berbasis masyarakat
6. Pembina PMR luar sekolah adalah tutor atau instruktur warga belajar.
7. Struktur organisasi PMR luar sekolah
8. Kelompok PMR luar sekolah secara struktural mempunyai struktur sendiri sebagai kelompok PMR.
9. Susunan Pengurus PMR luar sekolah:
a. Pelindung adalah TP PMI Kabupaten/Kota
b. Penanggung jawab adalah Kepala Desa/Kecamatan/Instansi/organisasi
c. Pembina PMR
d. Fasilitator/Relawan PMI
e. Pengurus harian PMR terdiri dari warga belajar yang telah menjadi anggota PMR dengan masa bakti minimal 1 tahun, terdiri dari:
1) Seorang ketua
2) Seorang wakil ketua
3) Seorang sekretaris
4) Seorang bendahara
5) Unit-unit:
a) Bakti Masyarakat
b) Ketrampilan, kebersihan, dan kesehatan
c) Persahabatan
d) Umum
C. PERAN MASING-MASING PIHAK
1. PMI Pusat yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
a. Mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan PMR (perekrutan, pelatihan, pengembangan individu, pengembangan organisasi, Tri Bakti PMR, pelaporan, monitoring, dan evaluasi)
b. Mengeluarkan buku panduan pembinaan, kurikulum standard pelatihan anggota dan Pembina PMR, dan modul
c. Memfasilitasi PMI Daerah melaksanakan kebijakan, buku panduan, kurikulum, dan modul
d. Memfasilitasi/menyelenggarakan pelatihan, pengembangan kegiatan, dan pengembangan kapasitas individu untuk tingkat nasional maupun internasional
e. Menyelenggarakan kegiatan nasional, misal Jumbara Nasional
f. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
g. Berkoordinasi dengan pihak terkait ditingkat Pusat (TP PMI, Diknas, Depkes, Depag, organisasi non pemerintah) untuk pengembangan pembinaan PMR
h. Menyediakan informasi terkait dengan pengembangan pembinaan PMR, dan meneruskan informasi tersebut kepada PMI Daerah
2. PMI Daerah yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
a. Menerapkan kebijakan tentang pembinaan PMR
b. Memfasilitasi PMI Cabang dalam melaksanakan kebijakan, buku panduan, kurikulum, dan modul
c. Memfasilitasi/menyelenggarakan pelatihan, pengembangan kegiatan, dan pengembangan kapasitas untuk tingkat daerah
d. Menyelenggarakan kegiatan tingkat PMI Daerah, misal: Jumbara Daerah
e. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
f. Berkoordinasi dengan pihak terkait ditingkat Propinsi (TP PMI, Diknas, Depkes, Depag, organisasi non pemerintah) untuk pengembangan pembinaan PMR
g. Menyediakan informasi terkait dengan pengembangan pembinaan PMR, dan meneruskan informasi tersebut kepada PMI Cabang
h. Memfasilitasi PMI Cabang dalam menerapkan informasi-informasi tentang pembinaan PMR
3. PMI Cabang yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
a. Menerapkan kebijakan tentang pembinaan PMR
b. Memfasilitasi kelompok PMR melaksanakan kebijakan, buku panduan, kurikulum, dan modul
c. Memfasilitasi pelatihan, pengembangan kegiatan, dan pengembangan kapasitas untuk tingkat cabang dan kelompok PMR
d. Menyelenggarakan kegiatan, misal: orientasi Pembina PMR, pelatihan gabungan anggota PMR, Jumbara Cabang
e. Menugaskan pelatih PMI untuk melatih kelompok PMR
f. Melibatkan Pembina PMR dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait pembinaan PMR, baik dalam forum rapat, musyawarah kerja tahunan, maupun musyawarah tahunan
g. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
h. Berkoordinasi dengan pihak terkait ditingkat Kabupaten/Kota (TP PMI, Dinas Pendidikan, Dinas Keehatans, Kantor Depag, organisasi non pemerintah) untuk pengembangan pembinaan PMR
i. Menyediakan informasi terkait dengan pengembangan pembinaan PMR dan meneruskan informasi tersebut kepada kelompok PMR
j. Memfasilitasi Kelompok PMR dalam menerapkan informasi-informasi tentang pembinaan PMR
4. Penanggung Jawab PMR
a. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan PMR
b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dikelompok PMR
c. Bersama dengan PMI Cabang mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas Pembina PMR, dan Pelatih PMI di kelompok PMR tersebut
d. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
e. Berkoordinasi dengan pihak terkait ditingkat Kota/Kabupaten /Kecamatan
5. Pembina PMR
a. Melaksanakan pembinaan PMR di kelompok PMR masing-masing (lihat Manual Panduan bagi Pembina PMR)
b. Mengembangkan kegiatan kepalangmerahan, antara lain melakukan sosialisasi dan advokasi ke sekolah/lembaga, memfasilitasi pembentukan kelompok PMR baru, meningkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi antar Pembina PMR maupun sekolah/lembaga
c. Membantu PMI Cabang memfasilitasi pembentukan kelompok PMR baru
d. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara kelompok PMR dan PMI Cabang
e. Memberikan masukan kepada PMI dan Pelatih PMI terkait pelaksanaan standarisasi pelatihan PMR, kualitas pelatih, perkembangan metode dan media pelatihan
f. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
6. Fasilitator PMI
a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan PMR
b. Mengembangkan kegiatan kepalangmerahan, antara lain melakukan sosialisasi dan advokasi ke sekolah/lembaga, memfasilitasi pembentukan kelompok PMR baru, meningkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi antar Pembina PMR maupun sekolah/lembaga
c. Membantu PMI Cabang memfasilitasi pembentukan kelompok PMR baru
d. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara kelompok PMR dan PMI Cabang
e. Memberikan masukan kepada PMI dan Pelatih PMI terkait pelaksanaan standarisasi pelatihan PMR, kualitas pelatih, perkembangan metode dan media pelatihan
7. Instansi terkait
a. Mendukung upaya pembinaan PMR, sesuai 7 Prinsip Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional
b. Memfasilitasi penyediaan kebutuhan kegiatan operasional PMR
ATRIBUT
1. SERAGAM *
Terdiri dari 2 macam seragam:
a. Seragam Harian
1) Baju kemeja lengan pendek (panjang untuk yang berjilbab) warna merah dipadu dengan warna putih (coorperate identity), celana panjang warna hitam (contoh desaign gambar seragam terlampir).
2) Pakaian seragam digunakan oleh anggota PMR Kelompok Sekolah (sesuai jenjang tingkatan Mula, Madya dan Wira)
b. Seragam Lapangan
1) Pakaian seragam lapangan berupa kaos berlambang PMI dan bertuliskan ”Palang Merah Remaja” di bagian punggung.
2) Pakaian seragam digunakan oleh anggota PMR kelompok Sekolah dan Luar Sekolah.
2. LENCANA
a. Bertujuan memberikan penghargaan dan pengakuan atas peran serta anggota PMR dalam kegiatan Tri Bakti PMR
b. Dipakai pada dada sebelah kiri/diatas saku kiri baju pakaian seragam PMR
c. Anggota PMR yang berhak menerima lencana diusulkan oleh kelompok PMR, dan ditetapkan oleh PMI Cabang.
d. Pedoman pemberian penghargaan mengacu pada PMI Pusat
(contoh gambar lencana sebagaimana terlampir, mengacu kriteria PMI Pusat)
3. BADGE
a. Dibuat dari kain dengan disablon atau dibordir. Warna dasar sesuai pada warna jenjang PMR: Mula berwarna hijau, Madya berwarna biru, Wira berwarna kuning (contoh gambar badge terlampir).
b. Dipakai sebagai tanda pengenal PMR dilengan kiri pada pakaian seragam PMR. Dapat juga dikenakan pada jas untuk acara-acara tertentu
4. TANDA PENGENAL JENJANG
Tanda pengenal jenjang PMR dibuat dari kain warna dasar putih berbentuk empat persegi panjang bertuliskan Palang Merah Remaja. (disablon/dibordir) Lihat lampiran (gambar…..)
5. TANDA LOKASI
Dipakai sebagai tanda pengenal wilayah kota/kabupaten dan kelompok PMR yang bersangkutan, dijahit pada lengan kanan atas pakaian seragam PMR (contoh gambar tanda lokasi terlampir)*
6. TANDA JENJANG
a. Disebut kalung leher (slayer), dibuat dari kain dengan warna dasar sesuai pada warna jenjang PMR: Mula berwarna hijau, Madya berwarna biru, Wira berwarna kuning (contoh gambar tanda jenjang terlampir).*
b. Dipakai sebagai tanda pengenal jenjang Mula, Madya, Wira. Dikalungkan dileher dan diikat dengan ring
7. TOPI
a. Dibuat dari kain katun berwarna hitam untuk seluruh jenjang anggota PMR (contoh gambar topi terlampir)
b. Dipakai sebagai tanda pengenal PMR dan juga sebagai tutup kepala pada saat berada diluar ruangan misal: upacara, latihan, dan kegiatan lainnya.
8. TANDA KECAKAPAN
a. Tujuan memberikan penghargaan dan pengakuan atas kemampuan dan pengabdian anggota PMR dalam melaksanakan kegiatan kepalangmerahan.
b. Bentuk:
1) Diberikan kepada anggota PMR yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Pertolongan Pertama, Perawatan Keluarga, Kesiapsiagaan Bencana dan Kesehatan Remaja (bentuk tanda kecakapan sebagaimana terlampir)*
2) Diberikan kepada anggota PMR yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Kepemimpinan dan Kepalangmerahan (bentuk tanda kecakapan sebagaimana terlampir)*
3) Diberikan kepada anggota PMR yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Kesehatan Remaja (bentuk tanda kecakapan sebagaimana terlampir)*
4) Diberikan kepada anggota PMR yang telah mengikuti dan lulus materi Usaha Kesehatan Tranfusi Darah: Donor darah siswa (bentuk tanda kecakapan sebagaimana terlampir)*
c. Dipakai pada dada sebelah kiri/diatas saku kiri baju pakaian seragam PMR
e) SUMBER DANA
PMI Daerah, PMI Cabang, Sekolah/lembaga, Kelompok PMR, dan instansi lain yang
tidak mengikat. Sumber dana pembinaan dan pengembangan PMR dapat berasal dari PMI
Pusat.
BAB IV
PEMBINAAN PMR
A. PEREKRUTAN
1. Tujuan
Meningkatkan kuantitas kelompok dan anggota PMR secara berkesinambungan
2. Sasaran Perekrutan
a) Siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA atau sederajat
b) Remaja Luar Sekolah Usia 10-17 tahun yang belum menikah
3. Hasil yang diharapkan
a) Adanya kelompok-kelompok PMR di dalam dan di luar sekolah
b) Adanya anggota PMR pada setiap kelompok di dalam dan di luar sekolah.
4. Pelaksana Perekrutan
Kegiatan perekrutan dilaksanakan oleh:
a) kelompok PMR (sekolah maupun luar sekolah)
b) PMI Cabang setempat
yang selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan/Departemen Agama Kota/Kabupaten dan PMI Cabang.
5. Mekanisme
a. Pembentukan Kelompok PMR
1) PMI Cabang melakukan sosialisasi dan publikasi kepada Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Aparat pemerintah setempat, Sekolah/ kelompok luar sekolah untuk membentuk kelompok PMR.
2) Pihak sekolah mengajukan surat permohonan pembentukan kelompok PMR disekolah
3) Penanggung jawab kelompok mengajukan surat permohonan pembentukan kelompok PMR diluar sekolah
4) PMI Cabang mengesahkan kelompok PMR setelah seluruh persyaratan pembentukan PMR terpenuhi:
a. mempunyai jumlah calon anggota minimal 10 orang
b. mengisi formulir pendaftaran pembentukan kelompok PMR
5) PMI Cabang memberikan nomor induk kelompok PMR berdasarkan
Nomor kode daerah, nomor kode cabang, jenjang Mula/Madya/Wira, dan nomor urut pendaftaran
6) Pemberian nama kelompok diluar sekolah diambil dari nama desa/kecamatan atau disesuaikan dengan nama kelompok atau organisasi tersebut.
b. Rekrutmen Anggota PMR
Pendaftaran Anggota PMR
1. PMI Cabang bekerjasama dengan pihak sekolah atau pimpinan luar sekolah dan anggota PMR melakukan penyebaran formulir pendaftaran kepada remaja, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama
2. Calon Anggota PMR melakukan pengisian dan pengumpulan kembali formulir pendaftaran dan syarat-syarat pendaftaran lainnya
3. Syarat pendaftaran calon anggota baru PMR
a) Memenuhi syarat keanggotaan
b) Mengisi formulir pendaftaran calon anggota PMR
c) Mengumpukan Foto 3 x 4 dan 2 x 3 masing-masing 2 lembar, untuk formulir pendaftaran, Buku Induk Kelompok PMR, Buku system data base PMI Cabang, Piagam Orientasi, dan KTA
d) Bersedia dan mengikuti orientasi
4. Calon anggota PMR mengikuti orientasi kepalangmerahan.
Sosilisasi dan Publikasi
1) Tujuan kegiatan Sosialisasi dan Publikasi
a) Memperkenalkan kegiatan PMR sebagai wadah pembinaan kepalangmerahan bagi generasi muda
b) Mensosialisasikan peranan PMR dalam mendukung kegiatan kepalangmerahan
c) Menarik minat generasi muda untuk bergabung dalam kegiatan PMR
d) Memotifasi anggota PMR untuk tetap bergabung dalam kegiatan kepalangmerahan
2) Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi
Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi dilaksanakan minimal 1 tahun sekali sebelum dilaksanakan perekrutan.
3) Media dan Metode Sosialisasi dan Publikasi
Media:
a) Majalah Dinding
b) Foto/Dokumentasi kegiatan PMR
c) Leaflet
d) Poster
e) Buletin
f) Merchandise
Metode:
a) Presentasi, audiensi
b) Demonstrasi/Peragaan kegiatan PMR
c) Pemasangan Promosi Majalah dinding
d) Pameran foto kegiatan PMR
e) Pembagian Merchandise
f) Penyebaran leaflet
g) Pemasangan poster
4) Sasaran:
a) Siswa
b) Orang Tua murid
c) Sekolah/luar sekolah (panti asuhan, kejar paket) dan management
d) Masyarakat
e) Instansi terkait
- Dinas Pendidikan
- Department Agama dan Dinas Pendidikan Agama
- Dinas Kesehatan
- Pemerintah Daerah (desa,kecamatan, kabupaten/kota, propinsi)
- Swasta dan organisasi non pemerintahan
5) Strategi:
a) Media presentasi dan dialog melalui forum pertemuan siswa baru atau orang tua siswa
b) Memanfaatkan masa penirimaan siswabaru sebagai tempat memperkenalkan dan mempromosikan kegiatan PMR dan kepalangmerahan
c. Orientasi Kepalangmerahan
Calon anggota PMR mengikuti orientasi kepalangmerahan
a) Metode
Metode orientasi ditetapkan dalam Kurikulum Standard Pelatihan untuk anggota dan pembina PMR
b) Pelaksana
Pelaksana orientasi adalah kelompok PMR
c) Waktu Pelaksanaan
Orientasi diberikan bagi calon anggota PMR sebelum pelaksanaan pelatihan.
d) Materi
1) Materi yang diberikan:
2) Sejarah dan tujuh prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional
3) Struktur dan kedudukan PMR di PMI, Sekolah dan luar sekolah
4) Kegiatan-kegiatan PMR
5) Kepemimpinan, sub topik baris-berbaris dan motivasi.
d. Pelantikan Anggota dan Penetapan Nomor Anggota
1) Syarat Pelantikan
Seorang calon anggota PMR dinyatakan berhak untuk mengikuti pelantikan dan dinyatakan secara resmi sebagai anggota PMR setelah mengikuti orientasi sesuai dengan kurikulum standar Pelatihan untuk anggota PMR dan Pembina PMR.
2) Pelaksana Pelantikan
Pelantikan anggota baru PMR dilaksanakan oleh PMI Cabang bekerjasama dengan pihak Sekolah/Luar sekolah
3) Penetapan Nomor Anggota
a) Nomor anggota diberikan oleh PMI Cabang
b) Penomoran anggota: Nomor kode daerah, nomor kode cabang, jenjang Mula/Madya/Wira, dan nomor urut pendaftaran anggota PMR.
e. Pendataan
1. PMI Cabang melakukan pendataan anggota baru dalam sebuah system data base PMR
2. System data base anggota PMR sama dengan penomoran anggota (format pendataan sterlampir).
8. Alur Pembentukan Kelompok dan Perekrutan
Lihat lampiran*
B. PELATIHAN
1. Tujuan
Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap anggota PMR sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai Tri Bakti PMR
2. Sasaran
1.2.1.1.1.1.1.1 Anggota PMR Sekolah
1.2.1.1.1.1.1.2 Anggota PMR Luar Sekolah
3. Pelaksana
1.3.1.1.1.1.1.1 Fasilitator
Fasilitaor adalah orang yang membantu berjalannya proses belajar didalam suatu kelompok PMR, yang berasal dari Pembina PMR, Relawan PMI, Alumni Kelompok PMR tersebut
1.3.1.1.1.1.1.2 Pelatih
Pelatih PMI adalah orang yang memiliki kompetensi dengan spesialisasi tertentu sesuai standarisasi PMI, yang direkomendasikan oleh PMI Cabang untuk memberikan materi kepalangmerahan.
4. Materi dan Durasi
Pelatihan
a) Pelatihan yang dilaksanakan secara rutin oleh kelompok PMR, minimal 1 x dalam 1 minggu, sesuai dengan program
b) Diikuti oleh anggota PMR setelah dilantik menjadi anggota PMR
c) Dilaksanakan dengan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan PMI Pusat, dengan materi:
NO MATERI MULA MADYA WIRA
1. Kepalangmerahan 9 14 15
2. Pertolongan Pertama 10 15 22
3. Perawatan Keluarga 12 16 18
4. Kesehatan Remaja 8 8 8
5. Kesiapsiagaan Bencana 7 10 15
6. Kepemimpinan Kepalangmerahan 12 19 35
7. Donor Darah 0 0 4
TOTAL 58 82 117
Durasi per jam pelajaran @45 menit
d) Materi dan proses pelatihan lihat analisa kompetensi, silabus dan pedoman Fasilitator
5. Metode Pelatihan
Metode yang dapat dipakai dalam Pelatihan PMR adalah dengan menggunakan metode partisipatif dengan bentuk antara lain :
a. Ceramah dan tanya jawab
b. Brainstorming
c. Studi kasus
d. Role play
e. Diskusi
f. Praktek
g. Outbound
h. Penugasan
i. Presentasi
j. Simulasi lapangan
6. Media Pelatihan
a. Non Projected Aids (Materi Pelatihan): paket Diklat, buku , brosur, gambar dan lain-lain
b. Projected Visual Aids (Media Visual): OHP, film, slide, dan lain-lain
c. Audio Aids (Media Audio): radio, tape recorder, dll
d. Perlengkapan Pelatihan untuk materi teknis (PP, PK, DU, Tenda, PRS, dan lain-lain).
7. Sertifikasi
Calon anggota yang telah lulus dalam kegiatan Pelatihan berhak mendapatkan sertifikat dan KTA dari PMI Cabang.
C. TRI BAKTI PMR
1. Tri Bakti PMR terdiri dari:
a. Berbakti pada masyarakat
b. Mempertinggi ketrampilan serta memelihara kebersihan dan kesehatan
c. Mempererat persahabatan nasional dan internasional
2. Tujuan
a. Mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional
b. Mensosialisasikan Perhimpunan PMI di tengah-tengah masyarakat
3. Sasaran
a. Anggota PMR
b. Lingkungan Sekolah
c. Lingkungan Keluarga
d. Masyarakat
4. Jenis kegiatan dalam Tri Bakti PMR antara lain:
a. PMR Mula
1) Membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah
2) Tahu cara gosok gigi, mencuci tangan dan kaki
3) Saling berkunjung untuk latihan bersama
b. PMR Madya
1) Ikut serta dalam kegiatan gotong royong
2) Dapat melakukan pertolongan pertama kepada teman sebayanya
3) Saling berkirim surat atau album persahabatan
c. PMR Wira
1) Menyumbangkan tenaga/materi kepada korban bencana
2) Mengenal oabt-obatan ringan dan manfaatnya
3) Berkirim hasil kerajinan daerah, informasi pariwisata sesama anggota PMR di daerah lain5. Pelaksana Tri Bakti PMR:
Anggota PMR, yang difasilitasi oleh Pembina PMR, Relawan PMI, dan PMI di semua tingkatan (Cabang, Daerah, Pusat)
6. Pelaksanaan Tri Bakti PMR:
a. Kegiatan Tri Bakti PMR dilakukan sesuai program kelompok PMR, yang terintegrasi dengan bidang Pelayanan Sosial dan Kesehatan, serta Kesiapsiagaan Bencana
b. Kegiatan Tri Bakti PMR dapat diselenggarakan oleh kelompok PMR, PMI Cabang, PMI Daerah, maupun PMI Pusat.
c. Pelaksanaan Tri Bakti PMR ditingkat Pusat, harus melibatkan PMI Daerah dan Cabang
d. Kelompok dan Anggota PMR yang telah melaksanakan dan mengikuti Tri Bakti PMR, diberikan penghargaan.
e. Pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan Tri Bakti PMR dapat disesuaikan dengan kelompok PMR lainnya .
(Lihat manual pengelolaan dan pengembangan program pembinaan PMR PMI dengan pendekatan Youth Centre)*
D. PENGEMBANGAN KAPASITAS
1. Pengembangan Kapasitas Pribadi
a. Tujuan:
Meningkatkan kualitas PMR
b. Sasaran:
a. Anggota PMR
b. Pembina PMR
c. Relawan PMI
d. Staf PMI yang membidangi PMR
e. Pengurus PMI yang membidangi PMR
c. Cara mengembangkan kapasitas:
1) Anggota PMR
a) Pelatihan untuk anggota PMR
b) Mengikutsertakan dalam kegiatan kepalangmerahan sesuai Tri Bakti PMR, baik di tingkat Kelompok PMR, PMI Cabang, Daerah, Pusat, atau Internasional (misal: pertukaran PMR, lomba, pemilihan PMR berprestasi, Jumbara tingkat Cabang, Daerah, atau Pusat). Jumbara disetiap tingkatan dilaksanakan minimal 1 x setiap periode kepengurusan.
c) Mendapatkan akses menerapkan hasil pelatihan
d) Terlibat dalam kegiatan Youth Center
e) Mendapatkan penghargaan dari sekolah, PMI, atau lembaga lainnya
2) Pembina PMR
1) Orientasi pembinaan PMR
2) Mengikutsertakan dalam kegiatan kepalangmerahan ditingkat PMI Cabang, Daerah, Pusat, atau Internasional (misal: pelatihan, lokakarya)
3) Mengikutsertakan dalam pelatihan teknis PMI
4) Mendapatkan akses menerapkan hasil pelatihan dan lokakarya
5) Mendapatkan penghargaan dari sekolah, PMI, atau lembaga lainnya
3) Relawan PMI
1) Pelatihan yang mendukung tugas sebagai fasilitator dalam pembinaan PMR (misal: pelatihan kepemimpinan)
2) Mengikutsertakan dalam kegiatan kepalangmerahan ditingkat PMI Cabang, Daerah, Pusat, atau Internasional (misal: pelatihan, lokakarya)
3) Mendapatkan akses menerapkan hasil pelatihan dan lokakarya
4) Mendapatkan penghargaan dari sekolah, PMI, atau lembaga lainnya
4) Staf yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
1) Pelatihan pembinaan PMR
2) Pelatihan lain yang mendukung tugas sebagai staf yang membidangi PMR (Misal: pelatihan monitoring-evaluasi, Proses Perencanaan Proyek, Kepemimpinan)
3) Mengikutsertakan dalam pelatihan teknis PMI.
4) Mengikutsertakan dalam kegiatan kepalangmerahan ditingkat PMI Cabang, Daerah, Pusat, atau Internasional (misal: pelatihan, lokakarya)
5) Mendapatkan penghargaan dari PMI atau lembaga lainnya
5) Pengurus yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
1) Pelatihan pembinaan PMR
2) Berperan aktif dalam kegiatan kepalangmerahan di tingkat PMI Cabang, Daerah, Pusat, atau Internasional (misal: lokakarya)
3) Mendapatkan penghargaan dari PMI atau lembaga lainnya
2. Pengembangan Kapasitas Organisasi
a. Tujuan:
Meningkatkan kualitas kegiatan dan organisasi PMR
b. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak:
1) Sekolah/Luar Sekolah
a) Berperan aktif dalam kegiatan PMI tingkat Cabang, Daerah, Pusat, Internasional
b) Memasukkan kegiatan pembinaan PMR kedalam program tahunan sekolah/luar sekolah
c) Sosialisasi dan publikasi
2) PMI Cabang:
a) Advokasi, sosialisasi, kerja sama dengan sekolah dan diknas/depag tingkat Kabupaten/Kota, organisasi non pemerintah
b) Menyelenggarakan kegiatan ditingkat Cabang, antara lain: jumbara, pelatihan, bakti masyarakat, kunjungan persahabatan, kelompok PMR berprestasi
c) Memfasilitasi pembentukan Youth Centre, Forum Komunikasi PMR (Youth Council), forum komunikasi Pembina PMR (Advisor Council).
d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan PMR di sekolah/luar sekolah
3) PMI Daerah:
1) Advokasi, sosialisasi, kerja sama dengan diknas/depag tingkat propinsi, organisasi non pemerintah
2) Menyelenggarakan kegiatan tingkat PMI Daerah, antara lain: jumbara, pelatihan, bakti masyarakat, kunjungan persahabatan
3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan di tingkat Cabang
4) PMI Pusat
1) Advokasi, sosialisasi, kerja sama dengan diknas/depag tingkat Pusat, organisasi non pemerintah
2) Menyelenggarakan kegiatan Tingkat Nasional antara lain: jumbara, pelatihan, bakti masyarakat, kunjungan persahabatan, kelompok PMR berprestasi
3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan di Tingkat Daerah
BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGHARGAAN
A. MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan evaluasi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembinaan PMR, melalui sebuah kerangka hubungan yang jelas antara hal yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan dan masukan-masukan yang ada serta harapan kedepan.
Monitoring dan evaluasi dapat membantu mengkaitkan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan di dimasa yang akan datang.
Tanpa dilakukannya monitoring dan evaluasi, kita tidak bisa mengatakan bahwa pembinaan yang kita laksanakan telah berjalan lancar sebagaimana mestinya, telah mengalami perkembangan, berhasil, efektif dan efisien atau dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.
1. Monitoring
a. Pengertian
1) Monitoring adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan program di dalam hal jadwal pelaksanaan dan penggunaan input/masukan oleh kelompok sasaran berkaitan dengan harapan-harapan yang telah direncanakan.
2) Monitoring merupakan kegiatan program yang terintegrasi, bagian penting dari praktek manajemen yang baik dan karena itu merupakan bagian yang integral dari manajemen sehari-hari (Casely & Kumar 1987)
3) Monitoring dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program/proyek (Calyton & Petry 1983)
4) Monitoring adalah mekanisme yang sudah menyatu untuk memeriksa bahwa semua “berjalan untuk direncanakan” dan memberi kesempatan agar penyesuaian dapat dilakukan secara metodologis (Oxfam 1995)
5) Monitoring adalah penilaian yang sistematis dan terus menerus terhadap kemajuan suatu pekerjaan (SCF 1995)
b. Monitoring yang baik1) Monitoring yang baik dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan instansi terkait, dan fokus pada perkembangan pencapaian tujuan.
2) Monitoring pada pembinaan PMR sebaiknya bukan hanya sekedar melihat bagaimana pelaksanaan pembinaan, namun juga perkembangan pembinaan, program pembinaan dan kerjasama. Dalam hal ini monitoring memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, pembelajaran dan sebagai bahan evaluasi
3) Monitoring yang baik juga tergantung pada kualitas perencanaan pembinaan.
4) Monitoring yang baik menuntut kunjungan secara berkala didukung dengan analisis perkembangan dan laporan
c. Waktu Monitoring
Monitoring dapat dilakukan kapan saja baik secara formal maupun informal yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Monitoring merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam keseluruhan tahapan manajemen pembinaan. Minimal monitoring dilakukan pada saat proses penyusunan rencana, pelaksanaan pembinaan dan proses penyusunan laporan.
d. Pelaksana
Pelaksana monitoring adalah
1) Penanggung jawab PMR, Pembina PMR, pelatih PMI
2) Staf PMI yang membidangi pada semua tingkatan (Cabang, Daerah dan Pusat)
3) Pengurus PMI pada semua tingkatan (Cabang, Daerah dan Pusat)
4) Instansi/pihak terkait lainnya
Monitoring pembinaan PMR dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Dalam hal ini tiap individu memiliki kewajiban untuk memastikan tiap komponen-komponen diatas menjalankan monitoring pembinaan PMR.
e. Bagaimana melakukan Monitoring
1) Pastikan bahwa pelaksana monitoring pembinaan PMR telah membaca, mengerti dan memahami rencana strategi dan rencana kerja tahunan dan atau 5 tahunan pembinaan PMR baik tingkat pusat, daerah maupun cabang.
2) Pastikan bahwa pelaksana monitoring pembinaan PMR telah membaca, mengerti dan memahami panduan pembinaan PMR
3) Susunlah kerangka acuan pelaksanaan monitoring, tetapkan hasil yang diharapkan, rumuskan system dan metode monitoring yang sesuai beserta perlengkapannya, pelaksana dan jadwal pelaksanaan dan strategi monitoring berkala.
4) Lakukan kunjungan berkala sebagaimana direncanakan
5) Lakukan pencatatan terhadap perkembangan, kendala dan pencapaian target bandingkan dengan rencana pembinaan PMR dan kerangka waktu yang telah ditentukan
6) Jika ditemukan kendala dan atau penyimpangan lakukan penggalian dan pencarian data sebagai penunjang, lakukan tindakan pemecahan masalah dan kendala, pastikan pembinaan kembali ke jalur pembinaan sebagaimana telah ditentukan
7) Penyusunan laporan monitoring
8) Informasikan kepada pihak manajemen dan pengambil kebijakan untuk tindak lanjut.
f. Alat dan Metode Monitoring
1) Alat Monitoring
a) Kerangka Acuan / Rencana kerja
b) Laporan perkembangan kegiatan (laporan situasi)
c) Laporan kegiatan, semester, tahunan dan atau 5 tahunan
d) Dokumetasi kegiatan
e) Data based keanggotaan
2) Metode Monitoring
a) Penyampaian laporan - dokumentasi dan koordinasi rutin
b) Kunjungan lapangan berkala
c) Pengamatan kerja sehari-hari melalui Kunjungan mendadak (spot chek)
d) Assesment eksternal
e) Wawancara
f) Diskusi kelompok
g) Survey pengumpulan data dan perbandingan kondisi sebelum dan sesuadah intervensi
h) Pengamatan Kinerja
2. Evaluasi
a. Pengertian1) Evaluasi adalah penilaian berkala terhadap relevansi, penampilan, efisiensi dan dampak dari program/proyek didalam konteks tujuan yang sudah ditetapkan. Evaluasi biasanya menggunakan perbandingan yang membutuhkan informasi dari luar program/proyek – tentang waktu, daerah atau populasi (Casely & Kumar 1987)
2) Evaluasi adalah penilaian pada waktu tertentu terhadap dampak dari sebuah pekerjaan dan sejauh mana tujuan yang sudah ditetapkan telah dicapai (SCF 1995)
b. Waktu
Evaluasi dapat dilakukan kapan saja baik secara formal maupun informal yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Sebagaimana monitoring, evaluasi merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam keseluruhan tahapan manajemen pembinaan. dilakukan pada saat proses penyusunan rencana, pelaksanaan pembinaan dan pasca Pembinaan.
c. Pelaksana
1) Kelompok PMR (Anggota, Pembina dan Sekolah)
2) Fasilitator PMR
3) PMI Cabang
4) PMI Daerah
5) PMI Pusat
d. Alat dan Metode Evaluasi:
Alat :
1) Rencana kerja
2) Angket
3) Format Penilaian.
Metode:
1) Ujian
2) Lomba
3) Jumbara
4) Pelatihan Penyegaran.
e. Bagaimana Melakukan Evaluasi
Untuk melaksanakan evaluasi yang terstruktur dan terdokumentasi diperlukan pengalokasian waktu dan pemikiran untuk persiapan. Hal ini dikarenakan tujuannya bukan semata-mata untuk evaluasi jalannya pembinaan melainkan lebih pada prioritas hasil pembinaan.
1) Pastikan bahwa pelaksana evaluasi pembinaan PMR telah membaca, mengerti dan memahami rencana strategi dan rencana kerja tahunan pembinaan PMR baik tingkat pusat, daerah maupun cabang.
2) Pastikan bahwa pelaksana evaluasi pembinaan PMR telah membaca, mengerti dan memahami panduan pembinaan PMR
3) Tentukan sasaran evaluasi. Pada dasarnya sasaran evaluasi pembinaan PMR adalah sebagai berikut:
a) Pencapaian Tujuan
Apakah Tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan jika tidak, apakah ada perkembangan-perubahan dari kondisi awal, sekaligus dilakukan analisa mengapa tidak tercapai dan alternatif solusi pencapaian lebih baik.
b) Faktor-faktor penunjang dan penghambat
Faktor-faktor penunjang dan penghambat apa saja yang dihadapi selama pembinaan yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan, sebagai bahan analisa pemecahan hambatan dan penguatan faktor penunjang.
c) Kontribusi PMI dan pihak terkait dalam pencapaian tujuan
d) Strategi kerjasama dan dukungan dengan pihak terkait
4) Susunlah kerangka acuan pelaksanaan evaluasi, tetapkan tujuan/hasil yang diharapkan, rumuskan system dan metode evaluasi yang sesuai beserta perlengkapannya, dan strategi monitoring
5) Pengorganisasian Dokumen yang dibutuhkan
6) Pembentukan Pelaksana Evaluasi
7) Pelaksanaan Evaluasi
a. Pelibatan pihak terkait
b. Pengumpulan dan analisa data
c. Kunjungan untuk melihat hasil pembinaan kualitatif dan kuantitatif
d. Umpan Balik dan pemecahan masalah
e. Penyusunan Laporan Evaluasi
f. Tindak Lanjut
3. Sasaran dan aspek Monitoring-Evaluasia. Sasaran Monitoring-Evaluasi
1) Pelaksanaan Pembinaan
2) Dampak/pengaruh/manfaat kegiatan dan pembinaan
3) Perkembangan pencapaian tujuan kegiatan dan Pembinaan PMR
4) Kontribusi faktor-faktor terkait terhadap pencapaian tujuan Pembinaan PMR
5) Kontribusi PMI dalam usaha pencapaian tujuan kegiatan dan pembinaan PMR
6) Strategi kerjasama dengan pihak terkait
b. Aspek Monitoring-Evaluasi
1) Rencana Kegiatan awal
2) Apakah tujuan kegiatan dan pembinaan PMR secara kuantitas dan kualitas yang diharapkan telah tercapai
3) Apakah Indicator keberhasilan yang ditetapkan tercapai
4) Apakah kegiatan dan pembinaan PMR yang dilakukan telah memberi manfaat
5) Apakah muncul perubahan terhadap pengembangan karakter
6) Strategi kerjasama dan dukungan dengan pihak terkait
7) Apakah ada hal-hal lain baik berupa hambatan atau kondisi yang mengakibatkan harus dirubahnya rencana kegiatan dan atau pembinaan PMR
8) Rencana anggaran, apakah penetapan rencana anggaran sudah tepat dan pengeluaran sesuai dengan perencanaan
4. Langkah melakukan Monitoring dan Evaluasi
a. Pastikan bahwa pelaksana monitoring dan evaluasi pembinaan PMR telah membaca, mengerti dan memahami kebijakan/ rencana strategi dan rencana kerja tahunan dan pembinaan PMR tiap Unit.
b. Pastikan bahwa pelaksana monitoring dan evaluasi pembinaan PMR telah membaca, mengerti dan memahami panduan pembinaan PMR
c. Susunlah kerangka acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, tetapkan hasil yang diharapkan, rumuskan system dan metode monitoring dan evaluasi yang sesuai kepada perlengkapannya, pelaksana dan jadwal pelaksanaan dan strategi monev berkala.
d. Lakukan kunjungan berkala sebagaimana direncanakan
e. Lakukan pencatatan terhadap perkembangan, kendala dan pencapaian target bandingkan dengan rencana pembinaan PMR dan kerangka waktu yang telah ditentukan
f. Jika ditemukan kendala dan atau penyimpangan lakukan penggalian dan pencarian data sebagai penunjang, lakukan tindakan pemecahan masalah dan kendala, pastikan pembinaan kembali ke jalur pembinaan sebagaimana telah ditentukan
g. Penyusunan hasil monev
h. Informasikan kepada pihak manajemen dan pengambil kebijakan untuk kegiatan tindak lanjut
5. Alur monitoring – evaluasi
6. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Setelah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, maka pelaksana Monev wajib melakukan analisa yang hasilnya dapat digunakan untuk :
a. sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan pada waktu yang akan datang.
b. Mengadakan perbaikan-perbaikan pada suatu kegiatan
Penyusunan rencana kegiatan berikutnya, dll.
i. PENGHARGAAN
1. Tujuan
Pemberian penghargaan bertujuan untuk meningkatkan prestasi, motivasi dan daya kreatifitas anggota PMR
2. Jenis
Jenis penghargaan yang diberikan berupa:
1. Medali
2. Piagam
3. Sertifikat
4. PIN
5. Lencana
6. Badge tanda kecakapan
3. Penghargaan diberikan/dikeluarkan oleh:
a) Kelompok PMR
b) Sekolah
c) PMI Cabang, Daerah dan Pusat
d) Instansi/Lembaga lain
4. Mekanisme
Tata cara dan kriteria pemberian/penerimaan penghargaan melalui:
1. Pendidikan dan pelatihan
2. Lokakarya
3. Lomba
4. Bhakti Sosial
5. Penugasan
6. Dan lain lain.
Tata cara pemberian penghargaan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PMI Pusat.*
5. Gambar
Bentuk dan gambar penghargaan disesuaikan dengan bidang kegiatan.
Contoh-contoh bentuk gambar terlampir.*
ii. JEJARING DAN KERJASAMA
1. Tujuan
Jejaring dan kerjasama bertujuan untuk mendukung pembinaan dan pengembangan PMR, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
2. Pelaksana
a. Kelompok PMR
b. Fasilitator PMR
c. Penanggung Jawab dan Pembina PMR
d. PMI Cabang
e. PMI Daerah
f. PMI Pusat
3. Pihak-pihak terkait
Pihak-pihak terkait yang dapat mendukung dan memfaslitasi dalam pembinaan dan pengembangan PMR, diantaranya:
a. Badan Dunia, :
UNICEF, UNFPA, UNESCO, WHO
b. Instansi Pemerintah
DEPKES, DEPDIKNAS, DEPAG, DEPSOS, DEPDAGRI, Kementrian Pemuda dan Olahraga
c. Perusahaan /Instansi
d. LSM/ Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan
e. Dan lain lain.
4. Bagaimana Membangun Jejaring dan Kerjasama
Untuk melakukan pengembangan dan pembinaan PMR kita dapat membangun jejaring dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait didasarkan pada kesamaan program dan kegiatan, yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar gerakan palangmerah dan bulan sabit merah internasional, melalui pendekatan dan pemaparan jenis kegiatan yang kita miliki.
BAB VI
KETENTUAN LAIN
1. PENDATAAN
1. Tujuan:
a. mengetahui jumlah anggota PMR
b. mengetahui identitas anggota PMR
2. Proses sedang dikembangkan oleh tim IT PMI Pusat, terintegrasi dengan bidang lain
2. PELAPORAN
1. Tujuan dan manfaat laporan
a. Bentuk Pertanggungjawaban tertulis secara naratif dan keuangan
b. Informasi atas kualitas pelaksanaan kegiatan
c. Bahan informasi Monitoring evaluasi terkait kinerja manajemen, operasional serta proses informasi dan koordinasi pihak-pihak terkait
d. Bahan perbaikan kualitas kegiatan dan kinerja
e. Bahan pengambilan keputusan
2) Jenis Laporan
a. Laporan Perkembangan
1) Laporan Semester
2) Laporan Tahunan
b. Laporan kegiatan
3) Bentuk laporan
a. Naratif
b. Finansial
4) Pelaksana
a. PMI Pusat
b. PMI Daerah
c. PMI Cabang
d. Kelompok PMR
5) Isi laporan
a. Pendahuluan
b. Nama kegiatan
c. Waktu dan tempat
d. Proses pelaksanaan kegiatan/program/proyek (sebelum dan selama pelaksanaan), termasuk hambatan yang dihadapi
e. Hasil yang dicapai
f. Rekomendasi tindak lanjut (setelah kegiatan/program/proyek)
g. Pelaksana
h. Anggaran
i. Foto-foto kegiatan
j. Penutup
Contoh bentuk laporan terlampir*
6) Waktu
(a) Laporan Perkembangan:
1) Laporan Semester : per enam bulan
2) Laporan tahunan : pertahun
(b) Laporan Kegiatan : dengan tujuan untuk memudahkan proses tindak lanjut hendaknya laporan kegiatan disampaikan maksimal 1 bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan
7) Alur Pelaporan
3. FORUM KOMUNIKASI
1. FORUM KOMUNIKASI PMR (YOUTH COUNCIL)
a. Pengertian
Forum komunikasi Palang Merah Remaja (PMR) adalah suatu Forum yang terdiri dari perwakilan Pengurus PMR dari masing-masing kelompok PMR di tingkat PMI Cabang, Daerah dan Pusat.
b. Tujuan
Sebagai sarana tempat bermusyawarah, saling bertukar informasi untuk kemajuan kelompok-kelompok PMR yang diarahkan dalam mengembangkan potensi diri sebagai relawan masa depan.
c. Keanggotaannya
1). Tingkat Cabang
Keanggotaan terdiri dari perwakilan masing-masing kelompok PMR Madya, Wira PMI Cabang.
2). Tingkat Daerah
Keanggotaan terdiri dari pimpinan perwakilan masing-masing forum komunikasi PMR PMI Cabang.
3). Tingkat Pusat
Keanggotaan terdiri dari pimpinan perwakilan masing-masing forum komunikasi PMR PMI Daerah.
d. Tugas Forum Komunikasi PMR
1). Tingkat Cabang
Menjalin silaturahmi, mempererat persahabatan dan saling tukar informasi
2). Tingkat Daerah
Membantu pelaksanaan kegiatan pengembangan pelaksanaan tri bhakti
Sebagai media persahabatan PMR di daerah
3). Tingkat Pusat
Media pengamalan kegiatan tri bhakti dalam peningkatan persahabatan PMR dalam dan luar negeri
Mediasi kebutuhan PMR ke Pengurus Pusat
e. Mekanisme Pembentukan
Tata cara pembentukan forum komunikasi PMR difasilitasi oleh pengurus PMI Cabang, Daerah dan Pusat yang membidangi PMR dan relawan. Penentuan pimpinan forum komunikasi PMR sepenuhnya diserahkan pada hasil musyawarah mufakat diantara perwakilan kelompok PMR Wira pada tingkat cabang. Untuk tingkat daerah dari hasil musyawarah mufakat pimpinan perwakilan forum komunikasi PMR PMI Cabang, dan untuk tingkat pusat dari hasil musyawarah mufakat pimpinan perwakilan forum komunikasi PMR PMI Daerah.
2. FORUM KOMUNIKASI PEMBINA PMR (ADVISOR COUNCIL).
a. Pengertian
Forum komunikasi Pembina Palang Merah Remaja (PMR) adalah suastu Forum yang terdiri dari perwakilan pembina PMR di tingkat cabang, daerah dan pusat.
b. Tujuan
Sebagai sarana tempat bermusyawarah, saling bertukar informasi untuk kemajuan kelompok PMR yang diarahkan dalam mengembangkan potensi diri.
c. Keanggotaannya
1). Tingkat Cabang
Keanggotaan terdiri dari pembina masing-masing kelompok PMR PMI Cabang.
2). Tingkat Daerah
Keanggotaan terdiri dari pimpinan perwakilan masing-masing forum komunikasi pembina PMR PMI Cabang.
3). Tingkat Pusat
Keanggotaan terdiri dari pimpinan perwakilan masing-masing forum komunikasi pembina PMR PMI Daerah.
d. Tugas Forum Komunikasi Pembina
1). Tingkat Cabang
Memfasilitasi Pelatihan
Melakukan aplikasi kegiatan tri bhakti dan pengembangan kapasitas
Membantu PMI Cabang dalam hal pembinaan dan pengembangan PMR
Sarana memilih perwakilan pembina PMR dalam musyawarah PMI Cabang.
2). Tingkat Daerah
Dapat memberikan masukan ke Pengurus daerah dalam pengembangan dan pembinaan PMR
Membantu pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan tri bhakti.
3). Tingkat Pusat
Mediasi kebutuhan PMR ke Pengurus Pusat
Memberi masukan bagi pengurus pusat.
e. Mekanisme pembentukan
Tata cara pembentukan forum komunikasi pembina PMR difasilitasi oleh pengurus PMI Cabang, Daerah dan Pusat yang membidangi PMR dan relawan. Penentuan pimpinan forum komunikasi pembina PMR sepenuhnya diserahkan pada hasil musyawarah mufakat diantara pembina kelompok PMR pada tingkat cabang. Untuk tingkat daerah dari hasil musyawarah mufakat pimpinan perwakilan forum komunikasi pembina PMR PMI Cabang, dan untuk tingkat pusat dari hasil musyawarah mufakat pimpinan perwakilan forum komunikasi pembina PMR PMI Daerah. Keputusan hasil musyawarah Forum Pembina PMR merupakan keputusan tertinggi terhadap koordinator terpilih.
D. Penghargaan dan Pengakuan
1) Penghargaan dan Pengakuan perlu diberikan kepada Anggota PMR yang berprestasi.
2) Diberikan oleh Pengurus PMI di semua tingkatan dan instansi/ lembaga terkait
3) Diberikan pada hari – hari tertentu, misalnya HUT Palang Merah, Hari Relawan, Hari – Hari Raya, dll.
4) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk Piagam.
E. Asuransi
Pengurus PMI Cabang mengupayakan adanya asuransi jiwa.
BAB VII
PENUTUP
Buku ini merupakan pedoman bagi Pengurus, Staf PMI, Pembina PMR dan Fasilitator PMI dalam mengembangkan pembinaan PMR disekolah maupun luar sekolah.
Titik berat pembentukan PMR di sekolah dan luar sekolah adalah pembentukan karakter generasi muda dan kaderisasi di lingkungan PMI.
Keberhasilan pembentukan dan pengembangan PMR di sekolah dan luar sekolah mempunyai nilai strategis dalam pengembangan organisasi PMI dimasa yang akan datang.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita. Amin.
LAMPIRAN
KOP SURAT SEKOLAH/LEMBAGA
Kota, tanggal, bulan, tahun
Nomor :
Perihal : Pembentukan Kelompok PMR
Kepada
Yth Pengurus Palang Merah Indonesia
PMI Cabang ………………….
Jl. …………………………………
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama :
Jabatan :
Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran Kelompok PMR:
Nama Sekolah/Lembaga :
Alamat :
Penanggung Jawab PMR :
Pembina PMR :
Demikian permohonan kami, atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Sekolah/Ketua Lembaga,
---------------------------------------
NIP.
Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Kantor Departemen Agama
FORMULIR PENDAFTARAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK PMR
1. NAMA SEKOLAH/LEMBAGA :
2. NOMOR KELOMPOK PMR : II.06.27 Wira. No Registrasi Kelompok PMR
3. ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA :
4. PENANGGUNG JAWAB PMR :
5. PEMBINA PMR :
6. JUMLAH CALON ANGGOTA PMR :
7. JUMLAH SISWA :
Pengurus PMI Cabang Kepala Sekolah/Lembaga
A. LATAR BELAKANG
Palang Merah Indonesia berkomitmen untuk menyebarluaskan dan mendorong aplikasi secara konsisten Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, melaksanakan kesiapsiagaan di dalam penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat, memberikan bantuan dalam bidang kesehatan yang berbasis masyarakat, berperan aktif dalam penanggulangan bahaya HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA, serta menggerakkan generasi muda dan masyarakat dalam tugas-tugas kemanusiaan.
Amanat ini menjadi bagian tugas anggota remaja PMI, yang tercakup dalam Tri Bhakti PMR:
Untuk dapat melaksanakan Tri Bhakti PMR yang berkualitas, maka diperlukan anggota remaja PMI yang berkarakter kepalangmerahan yaitu mengetahui, memahami, dan berperilaku sesuai prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Selain itu mereka juga berperan sebagai ”peer educator” atau pelatih sebaya, yaitu yang dapat berbagi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kepada teman sebayanya, sehingga terjadi peningkatan ketrampilan hidup atau ”life skill” untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku positif pada remaja. Hal ini telah tercemin dalam kebijakan PMI dan Federasi bahwa:
1. Remaja merupakan prioritas pembinaan, baik dalam keanggotaan maupun kegiatan kepalangmerahan
2. PMR berperan penting dalam pengembangan kegiatan kepalangmerahan
3. PMR calon pemimpin Palang Merah masa depan
4. PMR adalah kader relawan
Oleh karenanya anggota remaja PMI, yang terhimpun dalam PMR, perlu dibina. Dalam pembinaan PMR, tentu saja diperlukan persamaan persepsi dan komitmen oleh semua unsur yaitu pengurus, pegawai, pembina PMR, pelatih PMI, serta pihak terkait dalam pembinaan remaja atau anggota PMR. Untuk itu diperlukan suatu Pedoman Pembinaan PMR, yang menggambarkan proses pembinaan anggota PMR dan semua unsur yang terlibat didalamnya, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
B. TUJUAN
Buku ini bertujuan sebagai pedoman pengurus dan pegawai PMI disemua tingkatan yang menangani PMR, pembina PMR, pelatih PMI, serta instansi terkait, untuk melaksanakan pembinaan PMR
C. DASAR
1. AD/ART PMI hasil Munas PMI XVIII tahun 2005
2. Kebijakan IFRC tentang Remaja
3. Kebijakan PMI tentang PMR
4. Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Perjanjian kerja sama PMI dengan Diknas RI tanggal 24 Mei 1995 No. 118/U/95 dan No. 0090-KEP/PP/V/95 tentang pembinaan dan pengembangan Kepalangmerahan di sekolah
6. Perjanjian kerja sama PMI dengan Depag RI tanggal 26 September 1995 No. 459 tahun 1995 dan No. 0185-KEP/PP/IX/95 tentang pembinaan dan pengembangan Kepalangmerahan di Madrasah
D. PENGERTIAN
1. Pedoman PMR
Adalah pedoman bagi pengurus dan pegawai PMI disemua tingkatan yang menangani PMR, pembina PMR, pelatih PMI, serta instansi terkait. Pembinaan PMR mencakup: perekrutan, pelatihan, pengembangan individu, pengembangan organisasi, Tri Bakti PMR, pelaporan, monitoring, dan evaluasi
2. PMR
a. Anggota PMI terdiri dari anggota remaja, biasa, luar biasa, dan kehormatan (AD Bab VI, Pasal 11)
b. Yang dapat diterima sebagai anggota remaja adalah mereka yang berusia 10 – 17 tahun atau mereka yang seusia sekolah lanjutan tingkat atas dan belum menikah (ART Bab VI, Pasal 11, Ayat (1))
c. Hak dan kewajiban anggota remaja dilaksanakan melalui wadah Palang Merah Remaja, disingkat PMR (ART Bab VI, Pasal 13, Ayat (1))
d. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Palang Merah Remaja ditetapkan oleh Pengurus Pusat (ART Bab VI, Pasal 13, Ayat (2))
e. Anggota Remaja mendaftarkan diri kepada unit Palang Merah Remaja di wilayah domisili yang bersangkutan (ART Bab VI, Pasal 15)
f. PMR adalah wadah pembinaan anggota remaja PMI
g. PMR berada di sekolah atau luar sekolah, dan disebut kelompok PMR. Tiap kelompok PMR terdiri dari minimal 10 orang.
h. Tingkatan dalam PMR: Mula, Madya, Wira
i. Kelompok PMR terdiri dari:
1) Kelompok PMR berbasis sekolah, disebut kelompok PMR sekolah
2) Kelompok PMR berbasis masyarakat, disebut kelompok PMR luar sekolah
j. Penjenjangan anggota PMR terdiri dari:
1) Anggota Remaja PMI berusia 10 – 12 tahun/setingkat SD/MI/sederajat dapat bergabung sebagai anggota PMR Mula
2) Anggota Remaja PMI berusia 12 – 15 tahun/setingkat SMP/MTS/sederajat dapat bergabung sebagai anggota PMR Madya
3) Anggota Remaja PMI berusia 15 – 17 tahun/setingkat SMU/SMK/MA/sederajat dapat bergabung sebagai anggota PMR Wira
3. Penanggung jawab PMR
a. Penanggung jawab Kelompok PMR Sekolah adalah Kepala Sekolah, yang mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas Pembina PMR, dan Pelatih PMI di kelompok PMR tersebut
b. Penanggung jawab kelompok PMR Luar Sekolah adalah seseorang yang ditunjuk oleh PMI Cabang/Ranting, yang mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas Pembina PMR, dan Pelatih PMI di kelompok PMR tersebut
c. Penanggung Jawab PMR, secara fungsional adalah anggota Tenaga Sukarela (TSR) PMI Cabang
4. Pembina PMR
a. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, atau guru yang ditunjuk oleh sekolah untuk melakukan pembinaan kelompok dan anggota PMR di sekolah ybs
b. Seseorang yang ditunjuk oleh PMI Cabang/Ranting untuk melakukan pembinaan kelompok dan anggota PMR luar sekolah
c. Pembina PMR secara fungsional adalah anggota Tenaga Sukarela (TSR) PMI Cabang
5. Pelatih PMI
Pelatih adalah individu (Pengurus/staff/relawan) yang memenuhi kualifikasi pelatih sesuai dengan Pedoman Pelatih PMI. Lihat pedoman pelatih dan pelatihan
6. Instansi terkait
Pihak-pihak baik pemerintah, swasta, ataupun organisasi non pemerintah yang secara aktif mendukung pembinaan dan pengembangan PMR, a.l. departemen pendidikan, departemen agama, departemen kesehatan, departemen sosial, komite sekolah, UNICEF, UNFPA
7. Pembinaan PMR
a. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan PMR, mencakup: perekrutan, pelatihan, pengembangan individu, pengembangan organisasi, Tri Bhakti PMR, pelaporan, monitoring, dan evaluasi
b. Pembinaan PMR diarahkan pada pengembangan karakter kepalangmerahan
c. Pengembangan karakter kepalangmerahan yaitu mengarahkan anggota PMR agar mengetahui, memahami, dan berperilaku sesuai prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
d. Pembinaan berbasis pengembangan karakter dilaksanakan dengan pendekatan Ketrampilan Hidup, yaitu proses pembinaan interaktif yang bertujuan memaksimalkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap (PKS) anggota PMR sehingga terjadi perubahan positif. Kemudian anggota PMR juga dapat berperan sebagai ”peer educator” atau pelatih sebaya, yaitu yang dapat berbagi PKS kepada teman sebaya sehingga mendorong terjadinya perubahan perilaku positif pada remaja. Dengan demikian anggota PMR tidak hanya sebagai obyek, tetapi juga subyek yang terlibat aktif dalam siklus pembinaan PMR.
8. Orientasi
a. Orientasi kepalangmerahan adalah proses pengenalan Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan PMI
b. Orientasi kepalangmerahan diperuntukkan bagi setiap anggota PMI, termasuk anggota PMR dan Pembina PMR
BAB II
KEANGGOTAAN PMR
A. PENGERTIAN
B. SYARAT MENJADI ANGGOTA PMR
1. Warga Negara Indonoesia
2. Warga Negara Asing yang sedang berdomisili di wilayah Indonesia *
3. Berusia 10 tahun sampai dengan 17 tahun dan atau belum menikah atau seusia siswa SD/MI s/d SMU/MA atau yang sederajat
4. Mendapatkan persetujuan orang tua/wali
5. Bersedia mengikuti orientasi, pelatihan, dan pelaksanaan kegiatan kepalangmerahan
6. Mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikannya kepada Pembina PMR di kelompok PMR masing-masing, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia setempat.
C. PENGESAHAN ANGGOTA
Lihat Pelantikan Anggota PMR*.
D. ANGGOTA PMR
1. PMR Mula : 10 – 12 tahun/setingkat SD/MI/sederajat
2. PMR Madya : 12 – 15 tahun/setingkat SMP/MTS/sederajat
3. PMR Wira : 15 – 17 tahun/setingkat SMA/SMK/MA/sederajat
E. HAK DAN KEWAJIBAN
1. Hak dan Kewajiban Anggota PMR
a. Hak Anggota PMR
1) Mendapatkan pembinaan dan pengembangan oleh PMI
2) Menyampaikan pendapat dalam forum/pertemuan resmi PMI
3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan PMR/PMI
4) Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA)
5) Menggunakan atribut sesuai ketentuan
6) Mendapat penghargaan
7) Mendapat asuransi
b. Kewajiban Anggota PMR
1. Menjalankan dan membantu menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar gerakan palang merah dan kegiatan PMI
2. Mematuhi AD/ART
3. Melaksanakan Tri Bakti PMR
4. Menjaga nama baik PMI
5. Membayar uang iuran keaggotaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PMI Pusat.
2. Hak dan Kewajiban Pembina PMR
a. Hak Pembina PMR
1) Mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas oleh PMI Cabang
2) Mengikuti musyawarah cabang dalam mengambil keputusan, dengan mekanisme: mengirimkan 1 orang Pembina PMR yang diputuskan melalui rapat forum komunikasi Pembina PMR (menyangkut jumlah perwakilan diserahkan ke PMI Cabang/Forum Komunikasi Pembina)*
3) Mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas partisipasi dan prestasi
4) Mendapatkan atribut sesuai dengan ketentuan PMI
b. Kewajiban Pembina PMR
1) Mematuhi AD/ART PMI
2) Mematuhi ketentuan dalam TSR PMI
3) Mengikuti orientasi kepalangmerahan dan pelatihan, minimal ditingkat PMI Cabang
4) Menjaga nama baik PMI
5) Melaksanakan sosialisasi kepalangmerahan
6) Berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan PMR
3. Hak dan Kewajiban Penanggung Jawab PMR
a. Hak Penanggung Jawab PMR
1) Mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas oleh PMI Cabang
2) Mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas partisipasi dan prestasi
b. Kewajiban Penanggung Jawab PMR
1) Mematuhi AD/ART PMI
2) Mematuhi ketentuan dalam TSR PMI
3) Mengikuti orientasi kepalangmerahan dan pelatihan, minimal ditingkat PMI Cabang
4) Menjaga nama baik PMI
5) Melaksanakan sosialisasi kepalangmerahan
6) Berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan PMR
6. PERPINDAHAN ANGGOTA PMR
Berhubung karena sesuatu hal, seorang anggota PMR pindah ketempat lain. Bagi mereka yang pindah maka diharapkan:
1) Membawa surat rekomendasi dari Pengurus PMI Cabang tempat semula mereka bergabung
2) Melaporkan/mendaftarkan kembali melalui kelompok PMR ditempat tinggalnya yang baru
7. BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
1) Keanggotaan PMR dinyatakan berakhir jika yang bersangkutan:
2) Berakhir masa keanggotaan
3) Mohon berhenti
4) Diberhentikan
5) Meninggal dunia
6) Anggota PMR dapat diberhentikan oleh Pengurus PMI Cabang, apabila yang bersangkutan mencemarkan nama baik PMI dan atau dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Mekanisme pemberhentian anggota PMR ditetapkan oleh kelompok PMR yang bersangkutan, yang dikoordinasikan dengan PMI Cabang.
BAB III
ORGANISASI PMR
A. SEKOLAH
1. Tim Pembina Pengembangan Kepalangmerahan
a. Sesuai perjanjian kerja sama PMI – Depdikbud RI tanggal 24 Mei 1995 No. 0118/U/1995 dan No. 0090/KEP/PP/95, dibentuk Tim Pembina Pengembangan Kepalangmerahan di kalangan siswa, warga belajar, dan mahasiswa, disingkat TP PMI
b. TP PMI dibentuk di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota
c. TP PMI disetiap tingkatan terdiri dari unsur PMI, Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Kesehatan
d. TP PMI Pusat bertugas:
1) Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan
2) di tingkat siswa, warga belajar, dan mahasiswa secara nasional
3) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan kepada TP PMI Propinsi
4) Menerima laporan dari TP PMI Propinsi
e. TP PMI Propinsi bertugas:
1) Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di kalangan siswa, warga belajar, dan mahasiswa di tingkat propinsi, secara terinci dan mengacu pada program nasional
2) Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan TP PMI Kota/Kabupaten
3) Menerima laporan dari hasil TP PMI Kota/Kabupaten
f. TP PMI Kota/Kabupaten bertugas:
1) Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di kalangan siswa, warga belajar, dan mahasiswa di tingkat Kota/Kabupaten, secara rinci dan mengacu pada program Nasional dan Propinsi
2) Menyampaikan laporan dan hasil kerja kepada TP PMI Propinsi, dengan tembusan kepada PMI Pusat
2. Organisasi PMR di Sekolah
a. Pembinaan PMR dilaksanakan oleh TP PMI
b. Di lingkungan PMI Pusat/Daerah/Cabang, pembinaan PMR dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan PMR
c. PMR di sekolah disebut kelompok PMR, yang beranggotakan minimal 10 orang
d. Kegiatan PMR di sekolah merupakan bagian dari kegiatan ekstra kurikuler, dibawah pembinaan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
e. Struktur organisasi PMR di sekolah
Kelompok PMR disekolah secara struktural mempunyai struktur sendiri sebagai kelompok PMR, dan dalam kegiatannya secara fungsional termasuk seksi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi OSIS
f. Susunan Pengurus PMR di sekolah:
1) Pelindung adalah TP PMI Kabupaten/Kota
2) Penanggung jawab adalah Kepala Sekolah
3) Pembina PMR
4) Fasilitator dan Pelatih PMI
Pengurus harian PMR terdiri dari siswa-siswi yang telah menjadi anggota PMR dengan masa bakti minimal 1 tahun, terdiri dari:
a) Seorang ketua
b) Seorang wakil ketua
c) Seorang sekretaris
d) Seorang bendahara
e) Unit-unit:
(1) Bakti Masyarakat
(2) Ketrampilan, kebersihan, dan kesehatan
(3) Persahabatan
(4) Umum
B. LUAR SEKOLAH
1. Pembinaan PMR luar sekolah dilaksanakan oleh TP PMI
2. Di lingkungan PMI Pusat/Daerah/Cabang, pembinaan PMR dilaksanakan oleh Staf yang membidangi PMR (SDM/PMR/Diklat)*
3. PMR luar sekolah disebut kelompok PMR, yang beranggotakan minimal 10 orang
4. Nama kelompok PMR disesuaikan dengan nama desa/kecamatan/instansi tempat kelompok PMR tersebut dibentuk, atau sebutan lain yang dapat meningkatkan pembinaan PMR, misalnya: Kelompok PMR Masjid Al Huda, Kelompok PMR SKB Temanggung, dll.*
5. Anggota terdiri dari anggota remaja PMI yang berbasis masyarakat
6. Pembina PMR luar sekolah adalah tutor atau instruktur warga belajar.
7. Struktur organisasi PMR luar sekolah
8. Kelompok PMR luar sekolah secara struktural mempunyai struktur sendiri sebagai kelompok PMR.
9. Susunan Pengurus PMR luar sekolah:
a. Pelindung adalah TP PMI Kabupaten/Kota
b. Penanggung jawab adalah Kepala Desa/Kecamatan/Instansi/organisasi
c. Pembina PMR
d. Fasilitator/Relawan PMI
e. Pengurus harian PMR terdiri dari warga belajar yang telah menjadi anggota PMR dengan masa bakti minimal 1 tahun, terdiri dari:
1) Seorang ketua
2) Seorang wakil ketua
3) Seorang sekretaris
4) Seorang bendahara
5) Unit-unit:
a) Bakti Masyarakat
b) Ketrampilan, kebersihan, dan kesehatan
c) Persahabatan
d) Umum
C. PERAN MASING-MASING PIHAK
1. PMI Pusat yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
a. Mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan PMR (perekrutan, pelatihan, pengembangan individu, pengembangan organisasi, Tri Bakti PMR, pelaporan, monitoring, dan evaluasi)
b. Mengeluarkan buku panduan pembinaan, kurikulum standard pelatihan anggota dan Pembina PMR, dan modul
c. Memfasilitasi PMI Daerah melaksanakan kebijakan, buku panduan, kurikulum, dan modul
d. Memfasilitasi/menyelenggarakan pelatihan, pengembangan kegiatan, dan pengembangan kapasitas individu untuk tingkat nasional maupun internasional
e. Menyelenggarakan kegiatan nasional, misal Jumbara Nasional
f. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
g. Berkoordinasi dengan pihak terkait ditingkat Pusat (TP PMI, Diknas, Depkes, Depag, organisasi non pemerintah) untuk pengembangan pembinaan PMR
h. Menyediakan informasi terkait dengan pengembangan pembinaan PMR, dan meneruskan informasi tersebut kepada PMI Daerah
2. PMI Daerah yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
a. Menerapkan kebijakan tentang pembinaan PMR
b. Memfasilitasi PMI Cabang dalam melaksanakan kebijakan, buku panduan, kurikulum, dan modul
c. Memfasilitasi/menyelenggarakan pelatihan, pengembangan kegiatan, dan pengembangan kapasitas untuk tingkat daerah
d. Menyelenggarakan kegiatan tingkat PMI Daerah, misal: Jumbara Daerah
e. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
f. Berkoordinasi dengan pihak terkait ditingkat Propinsi (TP PMI, Diknas, Depkes, Depag, organisasi non pemerintah) untuk pengembangan pembinaan PMR
g. Menyediakan informasi terkait dengan pengembangan pembinaan PMR, dan meneruskan informasi tersebut kepada PMI Cabang
h. Memfasilitasi PMI Cabang dalam menerapkan informasi-informasi tentang pembinaan PMR
3. PMI Cabang yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
a. Menerapkan kebijakan tentang pembinaan PMR
b. Memfasilitasi kelompok PMR melaksanakan kebijakan, buku panduan, kurikulum, dan modul
c. Memfasilitasi pelatihan, pengembangan kegiatan, dan pengembangan kapasitas untuk tingkat cabang dan kelompok PMR
d. Menyelenggarakan kegiatan, misal: orientasi Pembina PMR, pelatihan gabungan anggota PMR, Jumbara Cabang
e. Menugaskan pelatih PMI untuk melatih kelompok PMR
f. Melibatkan Pembina PMR dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait pembinaan PMR, baik dalam forum rapat, musyawarah kerja tahunan, maupun musyawarah tahunan
g. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
h. Berkoordinasi dengan pihak terkait ditingkat Kabupaten/Kota (TP PMI, Dinas Pendidikan, Dinas Keehatans, Kantor Depag, organisasi non pemerintah) untuk pengembangan pembinaan PMR
i. Menyediakan informasi terkait dengan pengembangan pembinaan PMR dan meneruskan informasi tersebut kepada kelompok PMR
j. Memfasilitasi Kelompok PMR dalam menerapkan informasi-informasi tentang pembinaan PMR
4. Penanggung Jawab PMR
a. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan PMR
b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dikelompok PMR
c. Bersama dengan PMI Cabang mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas Pembina PMR, dan Pelatih PMI di kelompok PMR tersebut
d. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
e. Berkoordinasi dengan pihak terkait ditingkat Kota/Kabupaten /Kecamatan
5. Pembina PMR
a. Melaksanakan pembinaan PMR di kelompok PMR masing-masing (lihat Manual Panduan bagi Pembina PMR)
b. Mengembangkan kegiatan kepalangmerahan, antara lain melakukan sosialisasi dan advokasi ke sekolah/lembaga, memfasilitasi pembentukan kelompok PMR baru, meningkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi antar Pembina PMR maupun sekolah/lembaga
c. Membantu PMI Cabang memfasilitasi pembentukan kelompok PMR baru
d. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara kelompok PMR dan PMI Cabang
e. Memberikan masukan kepada PMI dan Pelatih PMI terkait pelaksanaan standarisasi pelatihan PMR, kualitas pelatih, perkembangan metode dan media pelatihan
f. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
6. Fasilitator PMI
a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan PMR
b. Mengembangkan kegiatan kepalangmerahan, antara lain melakukan sosialisasi dan advokasi ke sekolah/lembaga, memfasilitasi pembentukan kelompok PMR baru, meningkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi antar Pembina PMR maupun sekolah/lembaga
c. Membantu PMI Cabang memfasilitasi pembentukan kelompok PMR baru
d. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara kelompok PMR dan PMI Cabang
e. Memberikan masukan kepada PMI dan Pelatih PMI terkait pelaksanaan standarisasi pelatihan PMR, kualitas pelatih, perkembangan metode dan media pelatihan
7. Instansi terkait
a. Mendukung upaya pembinaan PMR, sesuai 7 Prinsip Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional
b. Memfasilitasi penyediaan kebutuhan kegiatan operasional PMR
ATRIBUT
1. SERAGAM *
Terdiri dari 2 macam seragam:
a. Seragam Harian
1) Baju kemeja lengan pendek (panjang untuk yang berjilbab) warna merah dipadu dengan warna putih (coorperate identity), celana panjang warna hitam (contoh desaign gambar seragam terlampir).
2) Pakaian seragam digunakan oleh anggota PMR Kelompok Sekolah (sesuai jenjang tingkatan Mula, Madya dan Wira)
b. Seragam Lapangan
1) Pakaian seragam lapangan berupa kaos berlambang PMI dan bertuliskan ”Palang Merah Remaja” di bagian punggung.
2) Pakaian seragam digunakan oleh anggota PMR kelompok Sekolah dan Luar Sekolah.
2. LENCANA
a. Bertujuan memberikan penghargaan dan pengakuan atas peran serta anggota PMR dalam kegiatan Tri Bakti PMR
b. Dipakai pada dada sebelah kiri/diatas saku kiri baju pakaian seragam PMR
c. Anggota PMR yang berhak menerima lencana diusulkan oleh kelompok PMR, dan ditetapkan oleh PMI Cabang.
d. Pedoman pemberian penghargaan mengacu pada PMI Pusat
(contoh gambar lencana sebagaimana terlampir, mengacu kriteria PMI Pusat)
3. BADGE
a. Dibuat dari kain dengan disablon atau dibordir. Warna dasar sesuai pada warna jenjang PMR: Mula berwarna hijau, Madya berwarna biru, Wira berwarna kuning (contoh gambar badge terlampir).
b. Dipakai sebagai tanda pengenal PMR dilengan kiri pada pakaian seragam PMR. Dapat juga dikenakan pada jas untuk acara-acara tertentu
4. TANDA PENGENAL JENJANG
Tanda pengenal jenjang PMR dibuat dari kain warna dasar putih berbentuk empat persegi panjang bertuliskan Palang Merah Remaja. (disablon/dibordir) Lihat lampiran (gambar…..)
5. TANDA LOKASI
Dipakai sebagai tanda pengenal wilayah kota/kabupaten dan kelompok PMR yang bersangkutan, dijahit pada lengan kanan atas pakaian seragam PMR (contoh gambar tanda lokasi terlampir)*
6. TANDA JENJANG
a. Disebut kalung leher (slayer), dibuat dari kain dengan warna dasar sesuai pada warna jenjang PMR: Mula berwarna hijau, Madya berwarna biru, Wira berwarna kuning (contoh gambar tanda jenjang terlampir).*
b. Dipakai sebagai tanda pengenal jenjang Mula, Madya, Wira. Dikalungkan dileher dan diikat dengan ring
7. TOPI
a. Dibuat dari kain katun berwarna hitam untuk seluruh jenjang anggota PMR (contoh gambar topi terlampir)
b. Dipakai sebagai tanda pengenal PMR dan juga sebagai tutup kepala pada saat berada diluar ruangan misal: upacara, latihan, dan kegiatan lainnya.
8. TANDA KECAKAPAN
a. Tujuan memberikan penghargaan dan pengakuan atas kemampuan dan pengabdian anggota PMR dalam melaksanakan kegiatan kepalangmerahan.
b. Bentuk:
1) Diberikan kepada anggota PMR yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Pertolongan Pertama, Perawatan Keluarga, Kesiapsiagaan Bencana dan Kesehatan Remaja (bentuk tanda kecakapan sebagaimana terlampir)*
2) Diberikan kepada anggota PMR yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Kepemimpinan dan Kepalangmerahan (bentuk tanda kecakapan sebagaimana terlampir)*
3) Diberikan kepada anggota PMR yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Kesehatan Remaja (bentuk tanda kecakapan sebagaimana terlampir)*
4) Diberikan kepada anggota PMR yang telah mengikuti dan lulus materi Usaha Kesehatan Tranfusi Darah: Donor darah siswa (bentuk tanda kecakapan sebagaimana terlampir)*
c. Dipakai pada dada sebelah kiri/diatas saku kiri baju pakaian seragam PMR
e) SUMBER DANA
PMI Daerah, PMI Cabang, Sekolah/lembaga, Kelompok PMR, dan instansi lain yang
tidak mengikat. Sumber dana pembinaan dan pengembangan PMR dapat berasal dari PMI
Pusat.
BAB IV
PEMBINAAN PMR
A. PEREKRUTAN
1. Tujuan
Meningkatkan kuantitas kelompok dan anggota PMR secara berkesinambungan
2. Sasaran Perekrutan
a) Siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA atau sederajat
b) Remaja Luar Sekolah Usia 10-17 tahun yang belum menikah
3. Hasil yang diharapkan
a) Adanya kelompok-kelompok PMR di dalam dan di luar sekolah
b) Adanya anggota PMR pada setiap kelompok di dalam dan di luar sekolah.
4. Pelaksana Perekrutan
Kegiatan perekrutan dilaksanakan oleh:
a) kelompok PMR (sekolah maupun luar sekolah)
b) PMI Cabang setempat
yang selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan/Departemen Agama Kota/Kabupaten dan PMI Cabang.
5. Mekanisme
a. Pembentukan Kelompok PMR
1) PMI Cabang melakukan sosialisasi dan publikasi kepada Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Aparat pemerintah setempat, Sekolah/ kelompok luar sekolah untuk membentuk kelompok PMR.
2) Pihak sekolah mengajukan surat permohonan pembentukan kelompok PMR disekolah
3) Penanggung jawab kelompok mengajukan surat permohonan pembentukan kelompok PMR diluar sekolah
4) PMI Cabang mengesahkan kelompok PMR setelah seluruh persyaratan pembentukan PMR terpenuhi:
a. mempunyai jumlah calon anggota minimal 10 orang
b. mengisi formulir pendaftaran pembentukan kelompok PMR
5) PMI Cabang memberikan nomor induk kelompok PMR berdasarkan
Nomor kode daerah, nomor kode cabang, jenjang Mula/Madya/Wira, dan nomor urut pendaftaran
6) Pemberian nama kelompok diluar sekolah diambil dari nama desa/kecamatan atau disesuaikan dengan nama kelompok atau organisasi tersebut.
b. Rekrutmen Anggota PMR
Pendaftaran Anggota PMR
1. PMI Cabang bekerjasama dengan pihak sekolah atau pimpinan luar sekolah dan anggota PMR melakukan penyebaran formulir pendaftaran kepada remaja, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama
2. Calon Anggota PMR melakukan pengisian dan pengumpulan kembali formulir pendaftaran dan syarat-syarat pendaftaran lainnya
3. Syarat pendaftaran calon anggota baru PMR
a) Memenuhi syarat keanggotaan
b) Mengisi formulir pendaftaran calon anggota PMR
c) Mengumpukan Foto 3 x 4 dan 2 x 3 masing-masing 2 lembar, untuk formulir pendaftaran, Buku Induk Kelompok PMR, Buku system data base PMI Cabang, Piagam Orientasi, dan KTA
d) Bersedia dan mengikuti orientasi
4. Calon anggota PMR mengikuti orientasi kepalangmerahan.
Sosilisasi dan Publikasi
1) Tujuan kegiatan Sosialisasi dan Publikasi
a) Memperkenalkan kegiatan PMR sebagai wadah pembinaan kepalangmerahan bagi generasi muda
b) Mensosialisasikan peranan PMR dalam mendukung kegiatan kepalangmerahan
c) Menarik minat generasi muda untuk bergabung dalam kegiatan PMR
d) Memotifasi anggota PMR untuk tetap bergabung dalam kegiatan kepalangmerahan
2) Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi
Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi dilaksanakan minimal 1 tahun sekali sebelum dilaksanakan perekrutan.
3) Media dan Metode Sosialisasi dan Publikasi
Media:
a) Majalah Dinding
b) Foto/Dokumentasi kegiatan PMR
c) Leaflet
d) Poster
e) Buletin
f) Merchandise
Metode:
a) Presentasi, audiensi
b) Demonstrasi/Peragaan kegiatan PMR
c) Pemasangan Promosi Majalah dinding
d) Pameran foto kegiatan PMR
e) Pembagian Merchandise
f) Penyebaran leaflet
g) Pemasangan poster
4) Sasaran:
a) Siswa
b) Orang Tua murid
c) Sekolah/luar sekolah (panti asuhan, kejar paket) dan management
d) Masyarakat
e) Instansi terkait
- Dinas Pendidikan
- Department Agama dan Dinas Pendidikan Agama
- Dinas Kesehatan
- Pemerintah Daerah (desa,kecamatan, kabupaten/kota, propinsi)
- Swasta dan organisasi non pemerintahan
5) Strategi:
a) Media presentasi dan dialog melalui forum pertemuan siswa baru atau orang tua siswa
b) Memanfaatkan masa penirimaan siswabaru sebagai tempat memperkenalkan dan mempromosikan kegiatan PMR dan kepalangmerahan
c. Orientasi Kepalangmerahan
Calon anggota PMR mengikuti orientasi kepalangmerahan
a) Metode
Metode orientasi ditetapkan dalam Kurikulum Standard Pelatihan untuk anggota dan pembina PMR
b) Pelaksana
Pelaksana orientasi adalah kelompok PMR
c) Waktu Pelaksanaan
Orientasi diberikan bagi calon anggota PMR sebelum pelaksanaan pelatihan.
d) Materi
1) Materi yang diberikan:
2) Sejarah dan tujuh prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional
3) Struktur dan kedudukan PMR di PMI, Sekolah dan luar sekolah
4) Kegiatan-kegiatan PMR
5) Kepemimpinan, sub topik baris-berbaris dan motivasi.
d. Pelantikan Anggota dan Penetapan Nomor Anggota
1) Syarat Pelantikan
Seorang calon anggota PMR dinyatakan berhak untuk mengikuti pelantikan dan dinyatakan secara resmi sebagai anggota PMR setelah mengikuti orientasi sesuai dengan kurikulum standar Pelatihan untuk anggota PMR dan Pembina PMR.
2) Pelaksana Pelantikan
Pelantikan anggota baru PMR dilaksanakan oleh PMI Cabang bekerjasama dengan pihak Sekolah/Luar sekolah
3) Penetapan Nomor Anggota
a) Nomor anggota diberikan oleh PMI Cabang
b) Penomoran anggota: Nomor kode daerah, nomor kode cabang, jenjang Mula/Madya/Wira, dan nomor urut pendaftaran anggota PMR.
e. Pendataan
1. PMI Cabang melakukan pendataan anggota baru dalam sebuah system data base PMR
2. System data base anggota PMR sama dengan penomoran anggota (format pendataan sterlampir).
8. Alur Pembentukan Kelompok dan Perekrutan
Lihat lampiran*
B. PELATIHAN
1. Tujuan
Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap anggota PMR sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai Tri Bakti PMR
2. Sasaran
1.2.1.1.1.1.1.1 Anggota PMR Sekolah
1.2.1.1.1.1.1.2 Anggota PMR Luar Sekolah
3. Pelaksana
1.3.1.1.1.1.1.1 Fasilitator
Fasilitaor adalah orang yang membantu berjalannya proses belajar didalam suatu kelompok PMR, yang berasal dari Pembina PMR, Relawan PMI, Alumni Kelompok PMR tersebut
1.3.1.1.1.1.1.2 Pelatih
Pelatih PMI adalah orang yang memiliki kompetensi dengan spesialisasi tertentu sesuai standarisasi PMI, yang direkomendasikan oleh PMI Cabang untuk memberikan materi kepalangmerahan.
4. Materi dan Durasi
Pelatihan
a) Pelatihan yang dilaksanakan secara rutin oleh kelompok PMR, minimal 1 x dalam 1 minggu, sesuai dengan program
b) Diikuti oleh anggota PMR setelah dilantik menjadi anggota PMR
c) Dilaksanakan dengan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan PMI Pusat, dengan materi:
NO MATERI MULA MADYA WIRA
1. Kepalangmerahan 9 14 15
2. Pertolongan Pertama 10 15 22
3. Perawatan Keluarga 12 16 18
4. Kesehatan Remaja 8 8 8
5. Kesiapsiagaan Bencana 7 10 15
6. Kepemimpinan Kepalangmerahan 12 19 35
7. Donor Darah 0 0 4
TOTAL 58 82 117
Durasi per jam pelajaran @45 menit
d) Materi dan proses pelatihan lihat analisa kompetensi, silabus dan pedoman Fasilitator
5. Metode Pelatihan
Metode yang dapat dipakai dalam Pelatihan PMR adalah dengan menggunakan metode partisipatif dengan bentuk antara lain :
a. Ceramah dan tanya jawab
b. Brainstorming
c. Studi kasus
d. Role play
e. Diskusi
f. Praktek
g. Outbound
h. Penugasan
i. Presentasi
j. Simulasi lapangan
6. Media Pelatihan
a. Non Projected Aids (Materi Pelatihan): paket Diklat, buku , brosur, gambar dan lain-lain
b. Projected Visual Aids (Media Visual): OHP, film, slide, dan lain-lain
c. Audio Aids (Media Audio): radio, tape recorder, dll
d. Perlengkapan Pelatihan untuk materi teknis (PP, PK, DU, Tenda, PRS, dan lain-lain).
7. Sertifikasi
Calon anggota yang telah lulus dalam kegiatan Pelatihan berhak mendapatkan sertifikat dan KTA dari PMI Cabang.
C. TRI BAKTI PMR
1. Tri Bakti PMR terdiri dari:
a. Berbakti pada masyarakat
b. Mempertinggi ketrampilan serta memelihara kebersihan dan kesehatan
c. Mempererat persahabatan nasional dan internasional
2. Tujuan
a. Mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional
b. Mensosialisasikan Perhimpunan PMI di tengah-tengah masyarakat
3. Sasaran
a. Anggota PMR
b. Lingkungan Sekolah
c. Lingkungan Keluarga
d. Masyarakat
4. Jenis kegiatan dalam Tri Bakti PMR antara lain:
a. PMR Mula
1) Membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah
2) Tahu cara gosok gigi, mencuci tangan dan kaki
3) Saling berkunjung untuk latihan bersama
b. PMR Madya
1) Ikut serta dalam kegiatan gotong royong
2) Dapat melakukan pertolongan pertama kepada teman sebayanya
3) Saling berkirim surat atau album persahabatan
c. PMR Wira
1) Menyumbangkan tenaga/materi kepada korban bencana
2) Mengenal oabt-obatan ringan dan manfaatnya
3) Berkirim hasil kerajinan daerah, informasi pariwisata sesama anggota PMR di daerah lain5. Pelaksana Tri Bakti PMR:
Anggota PMR, yang difasilitasi oleh Pembina PMR, Relawan PMI, dan PMI di semua tingkatan (Cabang, Daerah, Pusat)
6. Pelaksanaan Tri Bakti PMR:
a. Kegiatan Tri Bakti PMR dilakukan sesuai program kelompok PMR, yang terintegrasi dengan bidang Pelayanan Sosial dan Kesehatan, serta Kesiapsiagaan Bencana
b. Kegiatan Tri Bakti PMR dapat diselenggarakan oleh kelompok PMR, PMI Cabang, PMI Daerah, maupun PMI Pusat.
c. Pelaksanaan Tri Bakti PMR ditingkat Pusat, harus melibatkan PMI Daerah dan Cabang
d. Kelompok dan Anggota PMR yang telah melaksanakan dan mengikuti Tri Bakti PMR, diberikan penghargaan.
e. Pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan Tri Bakti PMR dapat disesuaikan dengan kelompok PMR lainnya .
(Lihat manual pengelolaan dan pengembangan program pembinaan PMR PMI dengan pendekatan Youth Centre)*
D. PENGEMBANGAN KAPASITAS
1. Pengembangan Kapasitas Pribadi
a. Tujuan:
Meningkatkan kualitas PMR
b. Sasaran:
a. Anggota PMR
b. Pembina PMR
c. Relawan PMI
d. Staf PMI yang membidangi PMR
e. Pengurus PMI yang membidangi PMR
c. Cara mengembangkan kapasitas:
1) Anggota PMR
a) Pelatihan untuk anggota PMR
b) Mengikutsertakan dalam kegiatan kepalangmerahan sesuai Tri Bakti PMR, baik di tingkat Kelompok PMR, PMI Cabang, Daerah, Pusat, atau Internasional (misal: pertukaran PMR, lomba, pemilihan PMR berprestasi, Jumbara tingkat Cabang, Daerah, atau Pusat). Jumbara disetiap tingkatan dilaksanakan minimal 1 x setiap periode kepengurusan.
c) Mendapatkan akses menerapkan hasil pelatihan
d) Terlibat dalam kegiatan Youth Center
e) Mendapatkan penghargaan dari sekolah, PMI, atau lembaga lainnya
2) Pembina PMR
1) Orientasi pembinaan PMR
2) Mengikutsertakan dalam kegiatan kepalangmerahan ditingkat PMI Cabang, Daerah, Pusat, atau Internasional (misal: pelatihan, lokakarya)
3) Mengikutsertakan dalam pelatihan teknis PMI
4) Mendapatkan akses menerapkan hasil pelatihan dan lokakarya
5) Mendapatkan penghargaan dari sekolah, PMI, atau lembaga lainnya
3) Relawan PMI
1) Pelatihan yang mendukung tugas sebagai fasilitator dalam pembinaan PMR (misal: pelatihan kepemimpinan)
2) Mengikutsertakan dalam kegiatan kepalangmerahan ditingkat PMI Cabang, Daerah, Pusat, atau Internasional (misal: pelatihan, lokakarya)
3) Mendapatkan akses menerapkan hasil pelatihan dan lokakarya
4) Mendapatkan penghargaan dari sekolah, PMI, atau lembaga lainnya
4) Staf yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
1) Pelatihan pembinaan PMR
2) Pelatihan lain yang mendukung tugas sebagai staf yang membidangi PMR (Misal: pelatihan monitoring-evaluasi, Proses Perencanaan Proyek, Kepemimpinan)
3) Mengikutsertakan dalam pelatihan teknis PMI.
4) Mengikutsertakan dalam kegiatan kepalangmerahan ditingkat PMI Cabang, Daerah, Pusat, atau Internasional (misal: pelatihan, lokakarya)
5) Mendapatkan penghargaan dari PMI atau lembaga lainnya
5) Pengurus yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
1) Pelatihan pembinaan PMR
2) Berperan aktif dalam kegiatan kepalangmerahan di tingkat PMI Cabang, Daerah, Pusat, atau Internasional (misal: lokakarya)
3) Mendapatkan penghargaan dari PMI atau lembaga lainnya
2. Pengembangan Kapasitas Organisasi
a. Tujuan:
Meningkatkan kualitas kegiatan dan organisasi PMR
b. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak:
1) Sekolah/Luar Sekolah
a) Berperan aktif dalam kegiatan PMI tingkat Cabang, Daerah, Pusat, Internasional
b) Memasukkan kegiatan pembinaan PMR kedalam program tahunan sekolah/luar sekolah
c) Sosialisasi dan publikasi
2) PMI Cabang:
a) Advokasi, sosialisasi, kerja sama dengan sekolah dan diknas/depag tingkat Kabupaten/Kota, organisasi non pemerintah
b) Menyelenggarakan kegiatan ditingkat Cabang, antara lain: jumbara, pelatihan, bakti masyarakat, kunjungan persahabatan, kelompok PMR berprestasi
c) Memfasilitasi pembentukan Youth Centre, Forum Komunikasi PMR (Youth Council), forum komunikasi Pembina PMR (Advisor Council).
d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan PMR di sekolah/luar sekolah
3) PMI Daerah:
1) Advokasi, sosialisasi, kerja sama dengan diknas/depag tingkat propinsi, organisasi non pemerintah
2) Menyelenggarakan kegiatan tingkat PMI Daerah, antara lain: jumbara, pelatihan, bakti masyarakat, kunjungan persahabatan
3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan di tingkat Cabang
4) PMI Pusat
1) Advokasi, sosialisasi, kerja sama dengan diknas/depag tingkat Pusat, organisasi non pemerintah
2) Menyelenggarakan kegiatan Tingkat Nasional antara lain: jumbara, pelatihan, bakti masyarakat, kunjungan persahabatan, kelompok PMR berprestasi
3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan di Tingkat Daerah
BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGHARGAAN
A. MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan evaluasi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembinaan PMR, melalui sebuah kerangka hubungan yang jelas antara hal yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan dan masukan-masukan yang ada serta harapan kedepan.
Monitoring dan evaluasi dapat membantu mengkaitkan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan di dimasa yang akan datang.
Tanpa dilakukannya monitoring dan evaluasi, kita tidak bisa mengatakan bahwa pembinaan yang kita laksanakan telah berjalan lancar sebagaimana mestinya, telah mengalami perkembangan, berhasil, efektif dan efisien atau dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.
1. Monitoring
a. Pengertian
1) Monitoring adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan program di dalam hal jadwal pelaksanaan dan penggunaan input/masukan oleh kelompok sasaran berkaitan dengan harapan-harapan yang telah direncanakan.
2) Monitoring merupakan kegiatan program yang terintegrasi, bagian penting dari praktek manajemen yang baik dan karena itu merupakan bagian yang integral dari manajemen sehari-hari (Casely & Kumar 1987)
3) Monitoring dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program/proyek (Calyton & Petry 1983)
4) Monitoring adalah mekanisme yang sudah menyatu untuk memeriksa bahwa semua “berjalan untuk direncanakan” dan memberi kesempatan agar penyesuaian dapat dilakukan secara metodologis (Oxfam 1995)
5) Monitoring adalah penilaian yang sistematis dan terus menerus terhadap kemajuan suatu pekerjaan (SCF 1995)
b. Monitoring yang baik1) Monitoring yang baik dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan instansi terkait, dan fokus pada perkembangan pencapaian tujuan.
2) Monitoring pada pembinaan PMR sebaiknya bukan hanya sekedar melihat bagaimana pelaksanaan pembinaan, namun juga perkembangan pembinaan, program pembinaan dan kerjasama. Dalam hal ini monitoring memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, pembelajaran dan sebagai bahan evaluasi
3) Monitoring yang baik juga tergantung pada kualitas perencanaan pembinaan.
4) Monitoring yang baik menuntut kunjungan secara berkala didukung dengan analisis perkembangan dan laporan
c. Waktu Monitoring
Monitoring dapat dilakukan kapan saja baik secara formal maupun informal yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Monitoring merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam keseluruhan tahapan manajemen pembinaan. Minimal monitoring dilakukan pada saat proses penyusunan rencana, pelaksanaan pembinaan dan proses penyusunan laporan.
d. Pelaksana
Pelaksana monitoring adalah
1) Penanggung jawab PMR, Pembina PMR, pelatih PMI
2) Staf PMI yang membidangi pada semua tingkatan (Cabang, Daerah dan Pusat)
3) Pengurus PMI pada semua tingkatan (Cabang, Daerah dan Pusat)
4) Instansi/pihak terkait lainnya
Monitoring pembinaan PMR dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Dalam hal ini tiap individu memiliki kewajiban untuk memastikan tiap komponen-komponen diatas menjalankan monitoring pembinaan PMR.
e. Bagaimana melakukan Monitoring
1) Pastikan bahwa pelaksana monitoring pembinaan PMR telah membaca, mengerti dan memahami rencana strategi dan rencana kerja tahunan dan atau 5 tahunan pembinaan PMR baik tingkat pusat, daerah maupun cabang.
2) Pastikan bahwa pelaksana monitoring pembinaan PMR telah membaca, mengerti dan memahami panduan pembinaan PMR
3) Susunlah kerangka acuan pelaksanaan monitoring, tetapkan hasil yang diharapkan, rumuskan system dan metode monitoring yang sesuai beserta perlengkapannya, pelaksana dan jadwal pelaksanaan dan strategi monitoring berkala.
4) Lakukan kunjungan berkala sebagaimana direncanakan
5) Lakukan pencatatan terhadap perkembangan, kendala dan pencapaian target bandingkan dengan rencana pembinaan PMR dan kerangka waktu yang telah ditentukan
6) Jika ditemukan kendala dan atau penyimpangan lakukan penggalian dan pencarian data sebagai penunjang, lakukan tindakan pemecahan masalah dan kendala, pastikan pembinaan kembali ke jalur pembinaan sebagaimana telah ditentukan
7) Penyusunan laporan monitoring
8) Informasikan kepada pihak manajemen dan pengambil kebijakan untuk tindak lanjut.
f. Alat dan Metode Monitoring
1) Alat Monitoring
a) Kerangka Acuan / Rencana kerja
b) Laporan perkembangan kegiatan (laporan situasi)
c) Laporan kegiatan, semester, tahunan dan atau 5 tahunan
d) Dokumetasi kegiatan
e) Data based keanggotaan
2) Metode Monitoring
a) Penyampaian laporan - dokumentasi dan koordinasi rutin
b) Kunjungan lapangan berkala
c) Pengamatan kerja sehari-hari melalui Kunjungan mendadak (spot chek)
d) Assesment eksternal
e) Wawancara
f) Diskusi kelompok
g) Survey pengumpulan data dan perbandingan kondisi sebelum dan sesuadah intervensi
h) Pengamatan Kinerja
2. Evaluasi
a. Pengertian1) Evaluasi adalah penilaian berkala terhadap relevansi, penampilan, efisiensi dan dampak dari program/proyek didalam konteks tujuan yang sudah ditetapkan. Evaluasi biasanya menggunakan perbandingan yang membutuhkan informasi dari luar program/proyek – tentang waktu, daerah atau populasi (Casely & Kumar 1987)
2) Evaluasi adalah penilaian pada waktu tertentu terhadap dampak dari sebuah pekerjaan dan sejauh mana tujuan yang sudah ditetapkan telah dicapai (SCF 1995)
b. Waktu
Evaluasi dapat dilakukan kapan saja baik secara formal maupun informal yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Sebagaimana monitoring, evaluasi merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam keseluruhan tahapan manajemen pembinaan. dilakukan pada saat proses penyusunan rencana, pelaksanaan pembinaan dan pasca Pembinaan.
c. Pelaksana
1) Kelompok PMR (Anggota, Pembina dan Sekolah)
2) Fasilitator PMR
3) PMI Cabang
4) PMI Daerah
5) PMI Pusat
d. Alat dan Metode Evaluasi:
Alat :
1) Rencana kerja
2) Angket
3) Format Penilaian.
Metode:
1) Ujian
2) Lomba
3) Jumbara
4) Pelatihan Penyegaran.
e. Bagaimana Melakukan Evaluasi
Untuk melaksanakan evaluasi yang terstruktur dan terdokumentasi diperlukan pengalokasian waktu dan pemikiran untuk persiapan. Hal ini dikarenakan tujuannya bukan semata-mata untuk evaluasi jalannya pembinaan melainkan lebih pada prioritas hasil pembinaan.
1) Pastikan bahwa pelaksana evaluasi pembinaan PMR telah membaca, mengerti dan memahami rencana strategi dan rencana kerja tahunan pembinaan PMR baik tingkat pusat, daerah maupun cabang.
2) Pastikan bahwa pelaksana evaluasi pembinaan PMR telah membaca, mengerti dan memahami panduan pembinaan PMR
3) Tentukan sasaran evaluasi. Pada dasarnya sasaran evaluasi pembinaan PMR adalah sebagai berikut:
a) Pencapaian Tujuan
Apakah Tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan jika tidak, apakah ada perkembangan-perubahan dari kondisi awal, sekaligus dilakukan analisa mengapa tidak tercapai dan alternatif solusi pencapaian lebih baik.
b) Faktor-faktor penunjang dan penghambat
Faktor-faktor penunjang dan penghambat apa saja yang dihadapi selama pembinaan yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan, sebagai bahan analisa pemecahan hambatan dan penguatan faktor penunjang.
c) Kontribusi PMI dan pihak terkait dalam pencapaian tujuan
d) Strategi kerjasama dan dukungan dengan pihak terkait
4) Susunlah kerangka acuan pelaksanaan evaluasi, tetapkan tujuan/hasil yang diharapkan, rumuskan system dan metode evaluasi yang sesuai beserta perlengkapannya, dan strategi monitoring
5) Pengorganisasian Dokumen yang dibutuhkan
6) Pembentukan Pelaksana Evaluasi
7) Pelaksanaan Evaluasi
a. Pelibatan pihak terkait
b. Pengumpulan dan analisa data
c. Kunjungan untuk melihat hasil pembinaan kualitatif dan kuantitatif
d. Umpan Balik dan pemecahan masalah
e. Penyusunan Laporan Evaluasi
f. Tindak Lanjut
3. Sasaran dan aspek Monitoring-Evaluasia. Sasaran Monitoring-Evaluasi
1) Pelaksanaan Pembinaan
2) Dampak/pengaruh/manfaat kegiatan dan pembinaan
3) Perkembangan pencapaian tujuan kegiatan dan Pembinaan PMR
4) Kontribusi faktor-faktor terkait terhadap pencapaian tujuan Pembinaan PMR
5) Kontribusi PMI dalam usaha pencapaian tujuan kegiatan dan pembinaan PMR
6) Strategi kerjasama dengan pihak terkait
b. Aspek Monitoring-Evaluasi
1) Rencana Kegiatan awal
2) Apakah tujuan kegiatan dan pembinaan PMR secara kuantitas dan kualitas yang diharapkan telah tercapai
3) Apakah Indicator keberhasilan yang ditetapkan tercapai
4) Apakah kegiatan dan pembinaan PMR yang dilakukan telah memberi manfaat
5) Apakah muncul perubahan terhadap pengembangan karakter
6) Strategi kerjasama dan dukungan dengan pihak terkait
7) Apakah ada hal-hal lain baik berupa hambatan atau kondisi yang mengakibatkan harus dirubahnya rencana kegiatan dan atau pembinaan PMR
8) Rencana anggaran, apakah penetapan rencana anggaran sudah tepat dan pengeluaran sesuai dengan perencanaan
4. Langkah melakukan Monitoring dan Evaluasi
a. Pastikan bahwa pelaksana monitoring dan evaluasi pembinaan PMR telah membaca, mengerti dan memahami kebijakan/ rencana strategi dan rencana kerja tahunan dan pembinaan PMR tiap Unit.
b. Pastikan bahwa pelaksana monitoring dan evaluasi pembinaan PMR telah membaca, mengerti dan memahami panduan pembinaan PMR
c. Susunlah kerangka acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, tetapkan hasil yang diharapkan, rumuskan system dan metode monitoring dan evaluasi yang sesuai kepada perlengkapannya, pelaksana dan jadwal pelaksanaan dan strategi monev berkala.
d. Lakukan kunjungan berkala sebagaimana direncanakan
e. Lakukan pencatatan terhadap perkembangan, kendala dan pencapaian target bandingkan dengan rencana pembinaan PMR dan kerangka waktu yang telah ditentukan
f. Jika ditemukan kendala dan atau penyimpangan lakukan penggalian dan pencarian data sebagai penunjang, lakukan tindakan pemecahan masalah dan kendala, pastikan pembinaan kembali ke jalur pembinaan sebagaimana telah ditentukan
g. Penyusunan hasil monev
h. Informasikan kepada pihak manajemen dan pengambil kebijakan untuk kegiatan tindak lanjut
5. Alur monitoring – evaluasi
6. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Setelah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, maka pelaksana Monev wajib melakukan analisa yang hasilnya dapat digunakan untuk :
a. sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan pada waktu yang akan datang.
b. Mengadakan perbaikan-perbaikan pada suatu kegiatan
Penyusunan rencana kegiatan berikutnya, dll.
i. PENGHARGAAN
1. Tujuan
Pemberian penghargaan bertujuan untuk meningkatkan prestasi, motivasi dan daya kreatifitas anggota PMR
2. Jenis
Jenis penghargaan yang diberikan berupa:
1. Medali
2. Piagam
3. Sertifikat
4. PIN
5. Lencana
6. Badge tanda kecakapan
3. Penghargaan diberikan/dikeluarkan oleh:
a) Kelompok PMR
b) Sekolah
c) PMI Cabang, Daerah dan Pusat
d) Instansi/Lembaga lain
4. Mekanisme
Tata cara dan kriteria pemberian/penerimaan penghargaan melalui:
1. Pendidikan dan pelatihan
2. Lokakarya
3. Lomba
4. Bhakti Sosial
5. Penugasan
6. Dan lain lain.
Tata cara pemberian penghargaan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PMI Pusat.*
5. Gambar
Bentuk dan gambar penghargaan disesuaikan dengan bidang kegiatan.
Contoh-contoh bentuk gambar terlampir.*
ii. JEJARING DAN KERJASAMA
1. Tujuan
Jejaring dan kerjasama bertujuan untuk mendukung pembinaan dan pengembangan PMR, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
2. Pelaksana
a. Kelompok PMR
b. Fasilitator PMR
c. Penanggung Jawab dan Pembina PMR
d. PMI Cabang
e. PMI Daerah
f. PMI Pusat
3. Pihak-pihak terkait
Pihak-pihak terkait yang dapat mendukung dan memfaslitasi dalam pembinaan dan pengembangan PMR, diantaranya:
a. Badan Dunia, :
UNICEF, UNFPA, UNESCO, WHO
b. Instansi Pemerintah
DEPKES, DEPDIKNAS, DEPAG, DEPSOS, DEPDAGRI, Kementrian Pemuda dan Olahraga
c. Perusahaan /Instansi
d. LSM/ Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan
e. Dan lain lain.
4. Bagaimana Membangun Jejaring dan Kerjasama
Untuk melakukan pengembangan dan pembinaan PMR kita dapat membangun jejaring dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait didasarkan pada kesamaan program dan kegiatan, yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar gerakan palangmerah dan bulan sabit merah internasional, melalui pendekatan dan pemaparan jenis kegiatan yang kita miliki.
BAB VI
KETENTUAN LAIN
1. PENDATAAN
1. Tujuan:
a. mengetahui jumlah anggota PMR
b. mengetahui identitas anggota PMR
2. Proses sedang dikembangkan oleh tim IT PMI Pusat, terintegrasi dengan bidang lain
2. PELAPORAN
1. Tujuan dan manfaat laporan
a. Bentuk Pertanggungjawaban tertulis secara naratif dan keuangan
b. Informasi atas kualitas pelaksanaan kegiatan
c. Bahan informasi Monitoring evaluasi terkait kinerja manajemen, operasional serta proses informasi dan koordinasi pihak-pihak terkait
d. Bahan perbaikan kualitas kegiatan dan kinerja
e. Bahan pengambilan keputusan
2) Jenis Laporan
a. Laporan Perkembangan
1) Laporan Semester
2) Laporan Tahunan
b. Laporan kegiatan
3) Bentuk laporan
a. Naratif
b. Finansial
4) Pelaksana
a. PMI Pusat
b. PMI Daerah
c. PMI Cabang
d. Kelompok PMR
5) Isi laporan
a. Pendahuluan
b. Nama kegiatan
c. Waktu dan tempat
d. Proses pelaksanaan kegiatan/program/proyek (sebelum dan selama pelaksanaan), termasuk hambatan yang dihadapi
e. Hasil yang dicapai
f. Rekomendasi tindak lanjut (setelah kegiatan/program/proyek)
g. Pelaksana
h. Anggaran
i. Foto-foto kegiatan
j. Penutup
Contoh bentuk laporan terlampir*
6) Waktu
(a) Laporan Perkembangan:
1) Laporan Semester : per enam bulan
2) Laporan tahunan : pertahun
(b) Laporan Kegiatan : dengan tujuan untuk memudahkan proses tindak lanjut hendaknya laporan kegiatan disampaikan maksimal 1 bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan
7) Alur Pelaporan
3. FORUM KOMUNIKASI
1. FORUM KOMUNIKASI PMR (YOUTH COUNCIL)
a. Pengertian
Forum komunikasi Palang Merah Remaja (PMR) adalah suatu Forum yang terdiri dari perwakilan Pengurus PMR dari masing-masing kelompok PMR di tingkat PMI Cabang, Daerah dan Pusat.
b. Tujuan
Sebagai sarana tempat bermusyawarah, saling bertukar informasi untuk kemajuan kelompok-kelompok PMR yang diarahkan dalam mengembangkan potensi diri sebagai relawan masa depan.
c. Keanggotaannya
1). Tingkat Cabang
Keanggotaan terdiri dari perwakilan masing-masing kelompok PMR Madya, Wira PMI Cabang.
2). Tingkat Daerah
Keanggotaan terdiri dari pimpinan perwakilan masing-masing forum komunikasi PMR PMI Cabang.
3). Tingkat Pusat
Keanggotaan terdiri dari pimpinan perwakilan masing-masing forum komunikasi PMR PMI Daerah.
d. Tugas Forum Komunikasi PMR
1). Tingkat Cabang
Menjalin silaturahmi, mempererat persahabatan dan saling tukar informasi
2). Tingkat Daerah
Membantu pelaksanaan kegiatan pengembangan pelaksanaan tri bhakti
Sebagai media persahabatan PMR di daerah
3). Tingkat Pusat
Media pengamalan kegiatan tri bhakti dalam peningkatan persahabatan PMR dalam dan luar negeri
Mediasi kebutuhan PMR ke Pengurus Pusat
e. Mekanisme Pembentukan
Tata cara pembentukan forum komunikasi PMR difasilitasi oleh pengurus PMI Cabang, Daerah dan Pusat yang membidangi PMR dan relawan. Penentuan pimpinan forum komunikasi PMR sepenuhnya diserahkan pada hasil musyawarah mufakat diantara perwakilan kelompok PMR Wira pada tingkat cabang. Untuk tingkat daerah dari hasil musyawarah mufakat pimpinan perwakilan forum komunikasi PMR PMI Cabang, dan untuk tingkat pusat dari hasil musyawarah mufakat pimpinan perwakilan forum komunikasi PMR PMI Daerah.
2. FORUM KOMUNIKASI PEMBINA PMR (ADVISOR COUNCIL).
a. Pengertian
Forum komunikasi Pembina Palang Merah Remaja (PMR) adalah suastu Forum yang terdiri dari perwakilan pembina PMR di tingkat cabang, daerah dan pusat.
b. Tujuan
Sebagai sarana tempat bermusyawarah, saling bertukar informasi untuk kemajuan kelompok PMR yang diarahkan dalam mengembangkan potensi diri.
c. Keanggotaannya
1). Tingkat Cabang
Keanggotaan terdiri dari pembina masing-masing kelompok PMR PMI Cabang.
2). Tingkat Daerah
Keanggotaan terdiri dari pimpinan perwakilan masing-masing forum komunikasi pembina PMR PMI Cabang.
3). Tingkat Pusat
Keanggotaan terdiri dari pimpinan perwakilan masing-masing forum komunikasi pembina PMR PMI Daerah.
d. Tugas Forum Komunikasi Pembina
1). Tingkat Cabang
Memfasilitasi Pelatihan
Melakukan aplikasi kegiatan tri bhakti dan pengembangan kapasitas
Membantu PMI Cabang dalam hal pembinaan dan pengembangan PMR
Sarana memilih perwakilan pembina PMR dalam musyawarah PMI Cabang.
2). Tingkat Daerah
Dapat memberikan masukan ke Pengurus daerah dalam pengembangan dan pembinaan PMR
Membantu pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan tri bhakti.
3). Tingkat Pusat
Mediasi kebutuhan PMR ke Pengurus Pusat
Memberi masukan bagi pengurus pusat.
e. Mekanisme pembentukan
Tata cara pembentukan forum komunikasi pembina PMR difasilitasi oleh pengurus PMI Cabang, Daerah dan Pusat yang membidangi PMR dan relawan. Penentuan pimpinan forum komunikasi pembina PMR sepenuhnya diserahkan pada hasil musyawarah mufakat diantara pembina kelompok PMR pada tingkat cabang. Untuk tingkat daerah dari hasil musyawarah mufakat pimpinan perwakilan forum komunikasi pembina PMR PMI Cabang, dan untuk tingkat pusat dari hasil musyawarah mufakat pimpinan perwakilan forum komunikasi pembina PMR PMI Daerah. Keputusan hasil musyawarah Forum Pembina PMR merupakan keputusan tertinggi terhadap koordinator terpilih.
D. Penghargaan dan Pengakuan
1) Penghargaan dan Pengakuan perlu diberikan kepada Anggota PMR yang berprestasi.
2) Diberikan oleh Pengurus PMI di semua tingkatan dan instansi/ lembaga terkait
3) Diberikan pada hari – hari tertentu, misalnya HUT Palang Merah, Hari Relawan, Hari – Hari Raya, dll.
4) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk Piagam.
E. Asuransi
Pengurus PMI Cabang mengupayakan adanya asuransi jiwa.
BAB VII
PENUTUP
Buku ini merupakan pedoman bagi Pengurus, Staf PMI, Pembina PMR dan Fasilitator PMI dalam mengembangkan pembinaan PMR disekolah maupun luar sekolah.
Titik berat pembentukan PMR di sekolah dan luar sekolah adalah pembentukan karakter generasi muda dan kaderisasi di lingkungan PMI.
Keberhasilan pembentukan dan pengembangan PMR di sekolah dan luar sekolah mempunyai nilai strategis dalam pengembangan organisasi PMI dimasa yang akan datang.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita. Amin.
LAMPIRAN
KOP SURAT SEKOLAH/LEMBAGA
Kota, tanggal, bulan, tahun
Nomor :
Perihal : Pembentukan Kelompok PMR
Kepada
Yth Pengurus Palang Merah Indonesia
PMI Cabang ………………….
Jl. …………………………………
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama :
Jabatan :
Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran Kelompok PMR:
Nama Sekolah/Lembaga :
Alamat :
Penanggung Jawab PMR :
Pembina PMR :
Demikian permohonan kami, atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Sekolah/Ketua Lembaga,
---------------------------------------
NIP.
Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Kantor Departemen Agama
FORMULIR PENDAFTARAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK PMR
1. NAMA SEKOLAH/LEMBAGA :
2. NOMOR KELOMPOK PMR : II.06.27 Wira. No Registrasi Kelompok PMR
3. ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA :
4. PENANGGUNG JAWAB PMR :
5. PEMBINA PMR :
6. JUMLAH CALON ANGGOTA PMR :
7. JUMLAH SISWA :
Pengurus PMI Cabang Kepala Sekolah/Lembaga
DASAR PERAWATAN KELUARGA
1. Sikap yang baik seorang Pelaku PK penting untuk memberi kesan baik tentang kepribadiannnya:
Berperikemanusiaan
Bertanggungjawab
Selalu mengutamakan kepentingan si sakit
Selalu bersikap terbuka
2. Menunjukan kemanuan kerja dengan tenang, cepat dan tanpa ragu-ragu.
3. Mempunyai sifat ramah, selalu senyum, bersedia untuk mendengarkan keluhan dan mampu menenangkan si sakit.
4. Berfikirlah sebelum bertindak atau bekerja
5. Pengamatan serta informasi yang berwenang sangat bermanfaat dan membantu dalam menjalankan tugas perawatan
6. Jagalah kebersihan lingkungan dan ruangan di sakit dengan tidak mengabaikan kebersihan diri sendiri.
7. Catatlah selalu hasil pengamatan dan perawatan secara singkat jelas
8. Usahakan agar tidak menambah penderitaan si sakit
9. Jangan bertindak menyimpang dari peraturan dan perintah dokter/ petugas kesehatan.
10. Jika perlu untuk merujuk si sakit ke puskesmas atau rumah sakit, persiapkan dengan baik, baik keperluan orang sakit juga transportasi.
11. Selalu menjaga kerahasiaan medis pasien.
Peralatan Perawatan Keluarga :
1. Peralatan yang diperlukan untuk PK tidak perlu sama dengan yang ada di rumah sakit, dengan peralatan sederhana kita dapat menolong orang sakit. Peralatan yang digunakan dapat menggunakan peralatan yang ada atau improvisasi.
2. Perlengkapan PK sederhana :
Bagi Pelaku PK
◙ Celemek
◙ Peralatan mencuci tangan
Air mengalir (kran, botol, improvisasi lain)
Baskom (wadah menampung air)
Sabun dalam tempatnya (kalau perlu sikat tangan)
Handuk tangan/serbet.
Bagi orang sakit
◙ Peralatan tempat tidur
Tempat tidur dan bantal
Seprei, sarung bantal, kain perlak dan alas perlak (sedikitnya 2 set), selimut.
Alat penopang kaki (improvisasi)
◙ Peralatan mandi, buang air kecil (b.a.k), buang air besar (b.a.b)
2 ember
1 gayung
Baskom
2 washlap
2 handuk
Pasu najis
Labu kemih
Tissue
Air mengalir (di botol, ceret, wadah lainnya)
Sisir & alat make up untuk wanita
Air hangat dalam wadah
◙ Peralatan mencuci rambut
Talang plastik
Shampo
Alat pengering rambut (hair dryer, kipas, dll)
Handuk
Sisir
◙ Peralatan memelihara mulut
Sikat gigi
Pasta gigi
Bengkokan / kaleng / wadah penampungan buangan.
◙ Peralatan makan
Baki berisi : piring, sendok, garpu, gelas dengan tatakan dan tutupnya (dapat diberi sedotan), serbet.
Meja kecil, bel (khusus untuk pasien yang dapat makan sendiri.
◙ Peralatan medis
Termometer, Tensi meter, Perban & Plester
◙ Peralatan Kompres
Washlap, air hangat atau air dingin
Kantong es/kompres dingin, kantong air panas/ kompres panas.
◙ Bahan lain yang diperlukan :
Talk, minyak pelumas & cream pelembab kulit.
◙ Desinfectant / cairan pensucihama & antiseptict.
DASAR PERTOLONGAN PERTAMA
Pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau korban kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar untuk mencegah cacat atau maut.
Tujuan Pertolongan Pertama
1. Menyelamatkan jiwa penderita
2. Mencegah cacat
3. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan
Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu
Dalam perkembangannya tindakan pertolongan pertama diharapkan menjadi bagian dari suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yaitu sistem pelayanan kedaruratan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bidang kesehatan.
Komponen Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu:
1. Akses dan Komunikasi
Masyarakat harus mengetahui kemana mereka harus meminta bantuan, baik yang umum maupun yang khusus.
2. Pelayanan Pra Rumah Sakit
Secara umum semua orang boleh memberikan pertolongan.
Klasifikasi Penolong:
a. Orang Awam
Tidak terlatih atau memiliki sedikit pengetahuan pertolongan pertama
b. Penolong pertama
Kualifikasi ini yang dicapai oleh KSR PMI
c. Tenaga Khusus/Terlatih
Tenaga yang dilatih secara khusus untuk menanggulangi kedaruratan di Lapangan
3. Tansportasi
Mempersiapkan penderita untuk ditransportasi
Dasar Hukum
Di dalam undang-undang ditemukan beberapa pasal yang mengatur mengenai Pertolongan Pertama, namun belum dikuatkan dengan peraturan lain untuk melengkapinya. Beberapa pasal yang berhubungan dengan Pertolongan Pertama antara lain :
Persetujuan Pertolongan
Saat memberikan pertolongan sangat penting untuk meminta izin kepada korban terlebih dahulu atau kepada keluarga, orang disekitar bila korban tidak sadar. Ada 2 macam izin yang dikenal dalam pertolongan pertama :
1. Persetujuan yang dianggap diberikan atau tersirat (Implied Consent)
Persetujuan yang diberikan pendarita sadar dengan cara memberikan isyarat, atau penderita tidak sadar, atau pada anak kecil yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu memberikan persetujuan
2. Pesetujuan yang dinyatakan (Expressed Consent)
Persetujuan yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan oleh penderita.
Alat Perlindungan Diri
Keamanan penolong merupakan hal yang sangat penting, sebaiknya dilengkapi dengan peralatan yang dikenal sebagai Alat Perlindungan Diri antara lain :
a. Sarung tangan lateks
Pada dasarnya semua cairan tubuh dianggap dapat menularkan penyakit.
b. Kaca mata pelindung
Mata juga termasuk pintu gerbang masuknya penyakit kedalam tubuh manusia
c. Baju pelindung
Mengamankan tubuh penolong dari merembesnya carian tubuh melalui pakaian.
d. Masker penolong
Mencegah penularan penyakit melalui udara
e. Masker Resusitasi Jantung Paru
Masker yang dipergunakan untuk memberikan bantuan napas
f. Helm
Seiring risiko adanya benturan pada kepala meningkat. Helm dapat mencegah terjadinya cedera pada kepala saat melakukan pertolongan.
Kewajiban Pelaku Pertolongan Pertama
Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan :
a. Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita dan orang sekitarnya.
b. Dapat menjangkau penderita.
c. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa.
d. Meminta bantuan/rujukan.
e. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban
f. Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya.
g. Ikut menjaga kerahasiaan medis penderita.
h. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat.
i. Mempersiapkan penderita untuk ditransportasi.
Kualifikasi Pelaku Pertolongan Pertama
Agar dapat menjalankan tugas seorang petugas penolong harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :
a. Jujur dan bertanggungjawab.
b. Memiliki sikap profesional.
c. Kematangan emosi.
d. Kemampuan bersosialisasi.
e. Kemampuannya nyata terukur sesuai sertifikasi PMI. Secara berkesinambungan mengikuti kursus penyegaran.
f. Selalu dalam keadaan siap, khususnya secara fisik
g. Mempunyai rasa bangga.
Fungsi Alat dan Bahan Dasar
Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa peralatan dasar yang sebaiknya tersedia dan mampu digunakan oleh penolong di antaranya :
1. Alat dan bahan memeriksa korban
2. Alat dan bahan perawatan luka
3. Alat dan bahan perawatan patah tulang
4. Alat untuk memindahkan penderita
5. Alat lain yang dianggap perlu sesuai dengan kemampuan
ANATOMI
Pengertian – pengertian
Anatomi (susunan Tubuh)
Anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk tubuh
Fisiologi (faal tubuh)
Ilmu yang mempelajari faal (fungsi) bagian dari alat atau jaringan tubuh.
Posisi Anatomis
Tubuh manusia diproyeksikan menjadi suatu posisi yang dikenal sebagai posisi anatomis, yaitu berdiri tegak, ke dua lengan di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke depan. Kanan dan kiri mengacu pada kanan dan kiri penderita.
Gambar bisa dilihat pada buku Pertolongan Pertama edisi ke II, terbitan Markas Pusat PMI
BIDANG ANATOMIS
Dalam posisi seperti ini tubuh manusia dibagi menjadi beberapa bagian oleh 3 buah bidang khayal:
1. Bidang Medial; yang membagi tubuh menjadi kiri dan kanan
2. Bidang Frontal; yang membagi tubuh menjadi depan (anterior) dan bawah (posterior)
3. Bidang Transversal; yang membagi tubuh menjadi atas (superior) dan bawah (inferior)
Istilah lain yang juga dipergunakan adalah untuk menentukan suatu titik lebih dekat ke titik referensi (proximal) dan lebih jauh ke titik referensi (distal).
Pembagian tubuh manusia
Tubuh manusia dikelilingi oleh kulit dan diperkuat oleh rangka. Secara garis besar, tubuh manusia dibagi menjadi :
a. Kepala
Tengkorak, wajah, dan rahang bawah
b. Leher
c. Batang tubuh
Dada, perut, punggung, dan panggul
d. Anggota gerak atas
Sendi bahu, lengan atas, lengan bawah, siku, pergelangan tangan, tangan.
e. Anggota gerak bawah
Sendi panggul, tungkai atas, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, kaki.
Rongga dalam tubuh manusia
Selain pembagian tubuh maka juga perlu dikenali 5 buah rongga yang terdapat di dalam tubuh yaitu :
a. Rongga tengkorak
Berisi otak dan bagian-bagiannya
b. Rongga tulang belakang
Berisi bumbung saraf atau “spinal cord”
c. Rongga dada
Berisi jantung dan paru
d. Rongga perut (abdomen)
Berisi berbagai berbagai organ pencernaan
Untuk mempermudah perut manusia dibagi menjadi 4 bagian yang dikenal sebagai kwadran sebagai berikut:
i. Kwadran kanan atas (hati, kandung empedu, pankreas dan usus)
ii. Kwadran kiri atas (organ lambung, limpa dan usus)
iii. Kwadran kanan bawah (terutama organ usus termasuk usus buntu)
iv. Kwadran kiri bawah (terutama usus).
e. Rongga panggul
Berisi kandung kemih, sebagian usus besar, dan organ reproduksi dalam
Sistem dalam tubuh manusia
Agar dapat hidup tubuh manusia memiliki beberapa sistem:
1. Sistem Rangka (kerangka/skeleton)
a. Menopang bagian tubuh
b. Melindungi organ tubuh
c. Tempat melekat otot dan pergerakan tubuh
d. Memberi bentuk bangunan tubuh
2. Sistem Otot (muskularis)
Memungkinkan tubuh dapat bergerak
3. Sistem pernapasan (respirasi)
Pernapasan bertanggung jawab untuk memasukkan oskigen dari udara bebas ke dalam darah dan mengeluarkan karbondioksida dari tubuh.
4. Sistem peredaran darah (sirkulasi)
Sistem ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh.
5. Sistem saraf (nervus)
Mengatur hampir semua fungsi tubuh manusia. Mulai dari yang disadari sampai yang tidak disadari
6. Sistem pencernaan (digestif)
Berfungsi untuk mencernakan makanan yang masuk dalam tubuh sehingga siap masuk ke dalam darah dan siap untuk dipakai oleh tubuh
7. Sistem Klenjar Buntu (endokrin)
8. Sistem Kemih (urinarius)
9. Kulit
10. Panca Indera
11. Sistem Reproduksi
PENILAIAN
Saat menemukan penderita ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menentukan tindakan selanjutnya, baik itu untuk mengatasi situasi maupun untuk mengatasi korbannya.
Langkah – langkah penilaian pada penderita
a. Penilaian Keadaan
b. Penilaian Dini
c. Pemeriksaan Fisik
d. Riwayat Penderita
e. Pemeriksaan Berkala atau Lanjut
f. Serah terima dan pelaporan
Penilaian keadaan
Penilaian keadaan dilakukan untuk memastikan situasi yang dihadapi dalam suatu upaya pertolongan. Sebagai penolong kita harus memastikan apa yang sebenarnya kita hadapai, apakah ada bahaya susulan atau hal yang dapat membahayakan seorang penolong. Ingatlah selalu bahwa seorang atau lebih sudah menjadi korban, jangan ditambah lagi dengan penolong yang menjadi korban. Keselamatan penolong adalah nomor satu.
Keamanan lokasi
Pelaku pertolongan pertama saat mencapai lokasi kejadian, haruslah tanggap dan dengan serta merta melakukan penilaian keadaan dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan seperti dibawah.
a. Bagaimana kondisi saat itu
b. Kemungkinan apa saja yang akan terjadi
c. Bagaimana mengatasinya
Setelah keadaan di atasi barulah kita mendekati dan menolong korban. Adakalanya kedua ini berjalan bersamaan.
Tindakan saat tiba di lokasi
Bila anda sudah memastikan bahwa keadaan aman maka tindakan selanjutnya adalah :
1. Memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian.
2. Penolong harus memperkenalkan diri, bila memungkinkan:
• Nama Penolong
• Nama Organisasi
• Permintaan izin untuk menolong dari penderita / orang
3. Menentukan keadaan umum kejadian (mekanisme cedera) dan mulai melakukan penilaian dini dari penderita.
4. Mengenali dan mengatasi gangguan / cedera yang mengancam nyawa.
5. Stabilkan penderita dan teruskan pemantauan.
6. Minta bantuan.
Sumber Informasi
Informasi tambahan mengenai kasus yang kita hadapi dapat diperoleh dari :
• Kejadian itu sendiri.
• Penderita (bila sadar).
• Keluarga atau saksi.
• Mekanisme kejadian.
• Perubahan bentuk yang nyata atau cedera yang jelas.
• Gejala atau tanda khas suatu cedera atau penyakit.
Penilaian Dini
Penolong harus mampu segera mampu untuk mengenali dan mengatasi keadaan yang mengancam nyawa korban.
Langkah-langkah penilaian dini
a. Kesan umum
Seiring mendekati penderita, penolong harus mementukan apakah situasi penderita tergolong kasus trauma atau kasus medis.
Kasus Trauma – Mempunyai tanda – tanda yang jelas terlihat atau teraba.
Kasus Medis – Tanpa tanda – tanda yang terlihat atau teraba
b. Periksa Respon
Cara sederhana untuk mendapatkan gambaran gangguan yang berkaitan dengan otak penderita
Terdapat 4 tingkat Respons penderita
A = Awas
Penderita sadar dan mengenali keberadaan dan lingkungannya.
S = Suara
Penderita hanya menjawab/bereaksi bila dipanggil atau mendengar suara.
N = Nyeri
Penderita hanya bereaksi terhadap rangsang nyeri yang diberikan oleh penolong, misalnya dicubit, tekanan pada tulang dada.
T = Tidak respon
Penderita tidak bereaksi terhadap rangsang apapun yang diberikan oleh penolong. Tidak membuka mata, tidak bereaksi terhadap suara atau sama sekali tidak bereaksi pada rangsang nyeri.
c. Memastikan jalan napas terbuka dengan baik (Airway).
Jalan napas merupakan pintu gerbang masuknya oksigen ke dalam tubuh manusia. Apapaun usaha yang dilakukan, namun bila jalan napas tertutup semuanya akan gagal.
a. Pasien dengan respon
Cara sederhana untuk menilai adalah dengan memperhatikan peserta saat berbicara. Adanya gangguan jalan napas biasanya akan berakibat pada gangguan bicara.
b. Pasien yang tidak respon
Pada penderita yang tidak respon, penolonglah yang harus mengambil inisiatif untuk membuka jalan napas. Cara membuka jalan napas yang dianjurkan adalah angkat dagu tekan dahi. Pastikan juga mulut korban bersih, tidak ada sisa makanan atau benda lain yang mungkin menyumbat saluran napas
d. Menilai pernapasan (Breathing)
Periksa ada tidaknya napas dengan jalan lihat, dengar dan rasakan, nilai selama 3 – 5 detik.
Pernapasan yang cukup baik
i. Dada naik dan turun secara penuh
ii. Bernapas mudah dan lancar
iii. Kualitas pernapasan normal
(<8 x/menit dewasa, <10 x/menit anak – anak, 20 x/menit bayi)
Pernapasan yang kurang baik
i. Dada tidak naik atau turun secara penuh
ii. Terdapat kesulitan bernapas
iii. Cyanosis (warna biru/abu – abu pada kulit, bibir, atau kuku)
iv. Kualitas pernapasan tidak normal
e. Menilai sirkulasi dan menghentikan perdarahan berat
Pastikan denyut jantung cukup baik Pastikan bahwa tidak ada perdarahan yang dapat mengancam nyawa yang tidak terlihat. Pakaian tebal dapat mengumpulkan darah dalam jumlah yang cukup banyak.
f. Hubungi bantuan
Mintalah bantuan kepada orang lain atau tenaga terlatih lain. Pesan yang disampaikan harus singkat, jelas dan lengkap.
Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan rinci dan sistematis mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Tiga metode pemeriksaan fisik:
1. Penglihatan (Inspection)
2. Perabaan (Palpation)
3. Pendengaran (Auscultation)
Jangan banyak membuang waktu untuk melakukan pemeriksaan secara rinci. Lakukan secara cepat tetapi pastikan tidak ada yang terlewat. Pemeriksaan fisik memastikan bahwa tidak ada yang terlewat.
Beberapa hal yang dapat dicari pada saat memeriksa korban :
P erubahan bentuk - (Deformities) bandingkan sisi sakit dengan yang sehat
L uka Terbuka - (Open Ijuries) biasanya terlihat adanya darah
N yeri - (Tenderness) daerah yang cedera lunak bila ditekan
B engkak - (Swelling) daerah yang cedera mengalami pembengkakan
Beberapa tanda cedera mungkin dapat jelas terlihat, banyak yang tidak terlihat dan menyimpan serius cedera potensial.
Dengarkan penderita. Dengan mendengarkan dapat menunjukkan kepedulian dan memungkinkan mendapat informasi.
Pemeriksaan fisik (Head to Toe)
Amati dan raba (menggunakan kedua tangan dan dengan tekanan), bandingkan (simetry), cium bau yang tidak biasa dan dengarkan (suara napas atau derit anggota tubuh), dalam urutan berikut:
1. Kepala
Kulit Kepala dan Tengkorak
Telinga dan Hidung
Pupil Mata
Mulut
2. Leher
3. Dada
Periksa perubahan bentuk, luka terbuka, atau perubahan kekerasan
Rasakan perubahan bentuk tulang rusuk sampai ke tulang belakang
Lakukan perabaan pada tulang
4. Abdomen
Periksa rigiditas (kekerasan)
Periksa potensial luka dan infeksi
Mungkin terjadi cedera tidak terlihat, lakukan perabaan
Periksa adanya pembengkakan
5. Punggung
Periksa perubahan bentuk pada tulang rusuk
Periksa perubahan bentuk sepanjang tulang belakang
6. Pelvis
7. Alat gerak atas
8. Alat gerak bawah
Pemeriksaan tanda vital
1. Frekuensi nadi, termasuk kualitas denyutnya, kuat atau lemah, teratur atau tidak
2. Frekuensi napas, juga apakah proses bernapas terjadi secara mudah, atau ada usaha bernapas, adakah tanda-tanda sesak napas.
3. Tekanan darah, tidak dilakukan pemeriksaan oleh KSR dasar
4. Suhu, diperiksa suhu relatif pada dahi penderita. Periksa juga kondisi kulit: kering, berkeringat, kemerahan, perubahan warna dan lainnya.
Denyut Nadi Normal :
Bayi : 120 - 150 x/menit
Anak : 80 - 150 x/menit
Dewasa : 60 - 90 x/menit
Frekuensi Pernapasan Normal:
Bayi : 25 - 50 x/ menit
Anak : 15 - 30 x/ menit
Dewasa : 12 - 20 x/ menit
Riwayat Penderita
Selain melakukan pemeriksaan, jika memungkinkan dilakukan wawancara untuk mendapatkan data tambahan. Wawancara sangat penting jika menemukan korban dengan penyakit.
Mengingat wawancara yang dilakukan dapat berkembang sangat luas, untuk membantu digunakan akronim : KOMPAK
K = Keluhan Utama (gejala dan tanda)
sesuatu yang sangat dikeluhkan penderita
O = Obat-obatan yang diminum.
Pengobatan yang sedang dijalani penderita atau obat yang baru saja diminum atau obat yang seharusnya diminum namun ternyata belum diminum.
M = Makanan/minuman terakhir
Peristiwa ini mungkin menjadi dasar terjadinya kehilangan respon pada penderita. Selain itu data ini juga penting untuk diketahui bila ternyata penderita harus menjalani pembedahan kemudian di rumah sakit.
P = Penyakit yang diderita
Riwayat penyakit yang diderita atau pernah diderita yang mungkin berhubungan dengan keadaan yang dialami penderita pada saat ini, misalnya keluhan sesak napas dengan riwayat gangguan jantung 3 tahun yang lalu.
A = Alergi yang dialami.
Perlu dicari apakah penyebab kelainan pada pasien ini mungkin merupakan suatu bentuk alergi, biasanya penderita atau keluarganya sudah mengetahuinya
K = Kejadian.
Kejadian yang dialami korban, sebelum kecelakaan atau sebelum timbulnya gejala dan tanda penyakit yang diderita saat ini.
Wawancara ini dapat dilakukan sambil memeriksa korban, tidak perlu menunggu sampai pemeriksaan selesai dilakukan.
Pemeriksaan Berkelanjutan
Setelah selesai melakukan pemeriksaan dan tindakan, selanjutnya lakukan pemeriksaan berkala, sesuai dengan berat ringannya kasus yang kita hadapi.
Pada kasus yang dianggap berat, pemeriksaan berkala dilakukan setiap 5 menit, sedangkan pada kasus yang ringan dapat dilakukan setiap 15 menit sekali.
Beberapa hal yang dapat dilakukan pada pemeriksaan berkala adalah :
1. Keadaan respon
2. Nilai kembali jalan napas dan perbaiki bila perlu
3. Nilai kembali pernapasan, frekuensi dan kualitasnya
4. Periksa kembali nadi penderita dan bila perlu lakukan secara rinci bila waktu memang tersedia.
5. Nilai kembali keadaan kulit : suhu, kelembaban dan kondisinya Periksa kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki, mungkin ada bagian yang terlewat atau membutuhkan pemeriksaan yang lebih teliti.
6. Periksa kembali secara seksama mungkin ada bagian yang belum diperiksa atau sengaja dilewati karena melakukan pemeriksaan terarah.
7. Nilai kembali penatalaksanaan penderita, apakah sudah baik atau masih perlu ada tindakan lainnya. Periksa kembali semua pembalutan, pembidaian apakah masih cukup kuat, apakah perdarahan sudah dapat di atasi, ada bagian yang belum terawat.
8. Pertahankan komunikasi dengan penderita untuk menjaga rasa aman dan nyaman
Pelaporan dan Serah terima
Biasakanlah untuk membuat laporan secara tertulis. Laporan ini berguna sebagai catatan anda, PMI dan bukti medis.
Hal-hal yang sebaiknya dilaporkan adalah :
• Umur dan jenis kelamin penderita
• Keluhan Utama
• Tingkat respon
• Keadaan jalan napas
• Pernapasan
• Sirkulasi
• Pemeriksaan Fisik yang penting
• KOMPAK yang penting
• Penatalaksanaan
• Perkembangan lainnya yang dianggap penting
Bila ada formulirnya sertakan form laporan ini kepada petugas yang mengambil alih korban dari tangan anda.
Serah terima dapat dilakukan di lokasi, yaitu saat tim bantuan datang ke tempat anda, atau anda yang mendatangi fasilitas kesehatan.
BHD
Sistem pernapasan dan sirkulasi
a. Sistem pernapasan, fungsi :
Mengambil oksigen
Mengeluarkan CO2
Menghangatkan dan melembabkan udara ( hidung )
Susunan saluran napas :
i. Mulut/hidung
ii. Faring
iii. Larings
iv. Trakea
v. Bronkus
vi. Bronkiolus
vii. Alveolus (tempat pertukaran O2 dan CO2 di paru-paru).
b. Sistem sirkulasi, fungsi :
Alat angkut : O2, CO2, zat nutrisi, zat sampah.
Pertahanan tubuh terhadap penyakit dan racun
Mengedarkan panas ke seluruh tubuh
Membantu membekukan darah bila terjadi luka
Sistem sirkulasi, terdiri dari :
i. Jantung
ii. Pembuluh darah ( arteri, vena, kapiler )
iii. Darah dan komponennya ( sel darah merah, sel darah putih, keping darah, plasma )
iv. Saluran limfe
Pengertian mati klinis dan mati biologis
Mati klinis :
Tidak ditemukan adanya pernapasan dan denyut nadi, bersifat reversibel, penderita punya kesempatan waktu 4-6 menit untuk dilakukan resusitasi tanpa kerusakan otak.
Mati biologis :
Biasanya terjadi dalam waktu 8-10 menit dari henti jantung, dimulai dengan kematian sel otak, bersifat irreversibel. ( kecuali berada di suhu yang ekstrim dingin, pernah dilaporkan melakukan resusitasi selama 1 jam/ lebih dan berhasil ).
Tanda-tanda pasti mati :
a. Lebam mayat
b. Kaku mayat
c. Pembusukan
d. Tanda lainnya : cedera mematikan.
4 komponen rantai survival
a. Kecepatan dalam permintaan bantuan
b. Resusitasi jantung paru ( RJP )
c. Defibrilasi
d. Pertolongan hidup lanjut
3 komponen Bantuan Hidup Dasar
a. A (Airway Control) : penguasan jalan napas
b. B (Breathing Support) : bantuan pernapasan
c. C (Circulatory Suport) : bantuan sirkulasi (pijatan jantung luar) dan menghentikanperdarahan besar.
2 macam penyebab utama sumbatan jalan napas
Lidah ( pada orang dewasa yang tidak ada respon )
Benda asing ( pada bayi dan anak kecil )
2 macam cara membuka jalan napas
Teknik angkat dagu-tekan dahi (bila tidak ada trauma kepala,leher, tulang belakang).
Perasat pendorongan rahang bawah (jaw thrust maneuver)
Cara memeriksa napas
Dengan cara LDR ( lihat, dengar, rasakan ) selama 3-5 detik.
2 teknik untuk membersihkan jalan napas
Menempatkan posisi pemulihan
Sapuan jari
Mengenali sumbatan jalan napas
Sumbatan parsial : penderita berupaya untuk bernapas, mungkin disertai bunyi napas tambahan seperti mengirik, mengorok, kumur, dll.
Sumbatan total : penderita sulit bernapas dan akhirnya akan kehilangan kesadaran
Cara mengatasi sumbatan jalan napas pada berbagai penderita
Sumbatan jalan napas total dapat diatasi dengan Perasat Heimlich (Heimlich Manuveur), yaitu :
Hentakan perut : letak kompresi pada pertengahan antara pertemuan iga kanan/kiri dengan pusar.
Hentakan dada : letak kompresi pada pertengahan tulang dada
Prinsip dasar bantuan pernapasan
2 Teknik bantuan pernapasan :
i. Menggunakan mulut penolong :
mulut ke masker RJP
mulut ke APD
mulut ke mulut/ hidung
ii. Menggunakan alat bantu : kantung masker berkatup (BVM/ Bag Valve Mask)
Bahaya bagi penolong dalam pemberian napas dari mulut ke mulut ;
penyebaran penyakit
kontaminasi bahan kimia
muntahan penderita
Frekwensi pemberian napas buatan untk masing-masing kelompok umur penderita.
Dewasa : 10-12 x pernapasan/ menit, masing-masing 1,5-2 detik
Anak(1-8 th) : 20 x pernapasan/ menit, masing-masing 1-1,5 detik
Bayi (0-1 th) : lebih dari 20 x pernapasan/ menit, masing-masing 1-1,5 detik
Bayi baru lahir : 40 x pernapasan/ menit, masing-masing 1-1,5 detik
Tanda pernapasan adekuat, kurang adekuat dan tidak bernapas
i. Tanda pernapasan adekuat :
Dada dan perut naik turun sirama dengan pernapasan
Penderita tampak nyaman
Frekuensi cukup ( 12-20x/menit )
ii. Tanda pernapasan kurang adekuat :
Gerakan dada kurang baik
Ada suara napas tambahan
Kerja oto bantu napas
Sianosis ( kulit kebiruan )
Frekuensi napas kurang/ berlebih
Perubahan status mental
iii. Tanda tidak bernapas :
Tidak ada gerakan dada/ perut
Tidak terdengar aliran udara melalui mulut/ hidung
Tidak terasa hembusan napas dari mulut/ hidung.
Prinsip dasar Bantuan Sirkulasi
Bantuan sirkulasi dilakukan dengan pijatan jantung luar, kedalaman PJL :
Dewasa : 4 – 5 cm
Anak dan bayi : 3 – 4 cm
Bayi : 1,5 – 2,5 cm
Prinsip Resusitasi Jantung Paru (RJP)
Tindakan RJP merupakan gabungan dari ketiga komponen A, B, dan C.
Sebelum melakukan RJP, penolong harus memastikan :
Tidak ada respon
Tidak ada napas
Tidak ada nadi
Alas RJP harus keras dan datar
a. 2 macam rasio pada RJP
i. Dewasa dikenal 2 rasio :
2 penolong : 15:2 (15 kali PJL, 2 kali tiupan) per siklus
1 penolong : 5:1 (5 kali PJL, 1 kali tiupan) per silkus
ii. Anak dan bayi hanya dikenal 1 rasio : 5:1 ( 5 kali PJL, 1 kali tiupan ) per silkus
b. Prinsip penekanan pada Pijatan Jantung Luar
Pijatan jantung luar bisa dilakukan karena jantung terletak diantara tulang dada dan tulang punggung.
Letak titik pijatan pada PJL :
i. Dewasa : 2 jari diatas pertemuan iga terbawah kanan/kiri, menggunakan 2 tangan.
ii. Anak : 2 jari diatas pertemuan iga terbawah kanan/kiri, menggunakan 1 tangan.
iii. Bayi : 1 jari dibawah garis imajiner antara kedua puting susu bayi, menggunakan 2 jari ( jari tengah dan jari manis )
c. 6 tanda RJP dilakukan dengan baik
i. Saat melakukan PJL, suruh seseorang menilai nadi karotis, bila ada denyut maka berarti tekanan kita cukup baik.
ii. Gerakan dada naik/turun dengan baik saat memberikan bantuan napas.
iii. Reaksi pupil mata mungkin kembali normal
iv. Warna kulit penderita berangsu-angsur kembali membaik
v. Mungkin ada reflek menelan dan bergerak
vi. Nadi akan berdenyut kembali
d. 5 macam komplikasi yang dapat terjadi pada RJP
i. Patah tulang dada/ iga
ii. Bocornya paru-paru ( pneumothorak)
iii. Perdarahan dalam paru-paru/ rongga dada ( hemothorak )
iv. Luka dan memar pada paru-paru
v. Robekan pada hati
e. 4 keadaan dimana tindakan RJP di hentikan
i. penderita pulih kembali
ii. penolong kelelahan
iii. diambil alih oleh tenaga yang sama atau yang lebih terlatih
iv. jika ada tanda pasti mati
f. Kesalahan pada RJP dan akibatnya
KESALAHAN AKIBAT
Penderita tdk berbaring pd bidang keras PJL kurang efektif
Penderita tidak horisontal Bila kepala lbh tinggi, darah yg ke otak berkurang
Tekan dahi angkat dagu, kurang baik Jalan napas terganggu
Kebocoran saat melakukan napas buatan Napas buatan tidak efektif
Lubang hidung kurang tertutup rapat dan mulut penderita kurang terbuka saat pernapasan buatan Napas buatan tidak efektif
Tekanan terlalu dalam/ terlalu cepat Patah tulang, luka dalam paru-paru
Rasio PJL dan napas buatan tidak baik Oksigenasi darah kurang
Langganan:
Postingan (Atom)
